Berita JDIHN

Jakarta, 26 Januari 2022 Pusat JDIHN menerima kunjungan dari Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu. Hadir dalam kunjungan tersebut Oliver Sitanggang Kassubbid Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH beserta jajaran. Menerima secara langsung dari Pusat JDIHN Koordinator Bidang Otomasi Dokumentasi Hukum Emalia Suwartika dan Subkoordinator Digitalisasi Dokumen Hukum Diden Priya Utama. Dalam kunjungan ini dibahas mengenai pembentukan JDIH di Perpustakaan Hukum PTN/PTS di Provinsi Bengkulu. Disampaikan oleh Emalia bahwa pembentukan JDIH di Perpustakaan Hukum PTN/PTS adalah amanat dari Perpres 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang menyatakan Perpustakaan Hukum merupakan anggota JDIHN. Emalia berharap Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu mampu mendorong Fakultas Hukum pada PTN/PTS di Provinsi Bengkulu untuk segera membangun website JDIH dan mengintegrasikan dengan Portal JDIHN.

Jakarta, 26 Januari 2022 Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional menerima kunjungan Universitas Kristen Indonesia (UKI), yang dihadiri oleh Ied Veda R. Sitepu Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Kerja Sama (WRSK), Hulman Panjaitan Dekan Fakultas Hukum, beserta jajaran. Menerima secara langsung dari Pusat JDIHN yakni Koordinator Bidang Otomasi Dokumentasi Hukum (ODH) Emalia Suwartika dan Subkoordinator Jaringan Informasi Hukum (JIH) Claudia Valeriana Gregorious. Kunjungan ini membahas pembentukan JDIH di Universitas Kristen Indonesia, sebelumnya Universitas Kristen Indonesia sudah mengikuti kegiatan sosialisasi pengelolaan JDIH yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum dan HAM. Pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan membentuk website JDIH Universitas Kristen Indonesia, dan mengintegrasikan dengan portal JDIHN.GO.ID. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa Pusat JDIHN membuka kesempatan untuk kepada pengajar maupun mahasiswa Universitas Kristen Indonesia untuk dapat berkontribusi menyampaikan gagasan ilmiah di bidang hukum melalui karya tulis ilmiah pada jurnal ilmiah yang dikelola oleh Pusat JDIHN BPHN, yaitu Majalah Hukum Nasional dan Indonesian Law Journal. Selain itu disampaikan juga mengenai kerja sama untuk saling bertukar informasi mengenai kelengkapan koleksi dokumen hukum yang ada di Perpustakaan Universitas Kristen Indonesia dengan Pusat JDIHN (Inter Library Loan/Layanan Silang Perpustakaan).

Bali, 20-22 Januari 2022 dilaksanakan Rapat Kerja Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) oleh Kementerian BUMN yang berlokasi di Hotel Aryaduta Kuta Bali. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kapus JDIHN bersama dengan Koordinator Bidang Otomasi Dokumentasi Hukum dan Sub Koordinator Bidang Digitalisasi Dokumen Hukum. Kegiatan dibuka langsung oleh Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan Wahyu Setyawan. Pada kesempatan tersebut disampaikan perkembangan terkini website JDIH Kementerian BUMN. Lebih lanjut disampaikan bahwa pada tahun 2022 JDIH BUMN akan lebih fokus untuk merubah tampilan website JDIH dan juga berencana memaksimalkan sistem pencarian data. “Ini perlu kami lakukan agar lebih memudahkan masyarakat dalam melakukan pencarian dokumen hukum. Tentu dengan perubahan ini akan membantu dalam proses penyusunan kebijakan berkaitan dengan BUMN”, tutur Wahyu Setiawan. Lebih lanjut disampaikan oleh Wahyu bahwa Tim Pengelola JDIH BUMN akan menambahkan beberapa fitur lainnya seperti tanya BUMN. Melalui fitur ini interaksi dengan masyarakat akan lebih mudah dilakukan khususnya informasi hukum yg berkaitan dengan BUMN. Dalam kesempatan yg sama, Kepala Pusat JDIHN menyampaikan beberapa poin penting terkait perkembangan Portal JDIHN terkini, serta poin indikator yang menjadi acuan penilaian bagi pusat JDIHN diantaranya aspek organisasi, Sumber Daya Manusia, Koleksi Dokumen Hukum, Teknis Pengelolaan, Sarana dan Prasarana, Pemanfaatan TIK, dan terakhir adalah aspek Inovasi yang merupakan aspek tambahan dari Pusat JDIHN. Kapus JDIHN berharap bahwa dalam pengembangan website JDIH BUMN agar disesuaikan dgn standar dari Permenkumham No. 8 Tahun 2019 baik dari tampilan website dan juga metadata dokumen hukumnya. Saat ini fokus utama kebijakan Pusat JDIHN adalah penambahan koleksi data dokumen hukum yang semakin beragam dari anggota JDIH. Pengembangan koleksi dokumen hukum tdk terbatas hanya peraturan namun juga dokumen non peraturan. Yasmon juga meminta agar keamanan data website JDIH menjadi perhatian dengan memanfaatkan digital signature. Diakhir paparan Kapus tak luput disampaikan mengenai arah kebijakan aplikasi JDIHN sebagai aplikasi umum SPBE.

Jumat, 21 Januari 2022 Pusat JDIHN kedatangan anggota JDIH dari Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam kunjungan kali ini, banyak hal dibahas di antaranya penyampaian e-reporting tahun 2021, standar website, dan mengemas promosi/publikasi JDIH. Hadir menerima kunjungan dari Pusat JDIHN Subkoordinator Penerbitan dan Publikasi JDIHN Claudia V, Subkoordinator Optimalisasi Dokumen Hukum (ODH) Sri Handayani, Subkoordinator Pelayanan Informasi Hukum (PIH) Sudino, JFT Pustakawan Fahri, JFU JIH Faizal, dan JFU ODH Angga W. Dari masing bidang menyampaikan saran dan masukan baik dari aspek perbaikan website JDIH, pengisian e report, maupun pengelolaan dokumen hukum dan promosi JDIH melalui media sosial agar JDIH di Kabupaten Kepulauan Anambas lebih baik lagi.

Kamis, 20 Januari 2022, Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional BPHN menerima kunjungan dari Biro Hukum Provinsi Jawa Barat. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka persiapan Rapat Koordinasi JDIH yang akan dilaksanakan oleh Biro Hukum Jabar. Hadir menerima secara langsung dari Pusat JDIHN yakni Koordinator Bidang Optimalisasi Dokumen Hukum (ODH) Emalia Suwartika, Subkoordinator ODH Diden Priya, dan Staff JFU ODH Kadek Derik. Acara Rakor merupakan upaya dari Biro Hukum Provinsi Jawa Barat melakukan pembinaan dan pengembangan anggota JDIH di wilayah Jawa Barat.