Berita JDIHN

Jakarta, (3/2) Pusat JDIHN menerima kunjungan dari DPRD Provinsi Lampung di ruang rapat Hardjito, dihadiri oleh Fetri Gustina Pustakawan Ahli Muda dan pengelola JDIH Sekwan DPRD Provinsi Lampung. Kunjungan ini dalam rangka konsultasi terkait pengisian dan pelaporan e-report tahun 2021. Selain itu, kunjungan tersebut untuk menggali informasi terkait Jabatan Fungsional apa saja yang dapat terlibat dalam Pengelolaan JDIHN. Hadir dan menerima kunjungan dari Pusat JDIHN Iswiyati Kunti Subkoordinator Pengumpulan dan Pemeliharaan Koleksi, Sudino Subkoordinator Sirkulasi dan Referensi, Angga Wiratmoko dan M Annas staff Bidang Otomasi Dokumen Hukum. Sebagaimana disampaikan oleh Iswi ada beberapa jabatan fungsional yang dapat mendukung pengelolaan JDIH diantaranya, Pustakawan, Analis Hukum, Pranata Komputer dan Arsiparis, namun yang paling fleksible dari semua jabatan fungsional tersebut adalah Pustakawan. Hal ini dikarenakan banyak butir kegiatan Pustakawan yang terkait dengan pengelolaan JDIH seperti melengkapi metadata, updating data, pembuatan abstrak khususnya peraturan perundang-undangan dapat menjadi angka kredit bagi pustakawan. Selain itu, ditambahkan oleh Angga, kedepannya JDIH tidak hanya mengolah peraturan tetapi juga monografi hukum dan dokumen hukum lainnya sebagaimana dijelaskan dalam Perpres 33 Tahun 2012. Adanya layanan simpan pinjam koleksi sebagai fungsi tambahan ILDIS juga merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pustakawan. Sementara untuk jabatan Analis Hukum Iswi menyampaikan untuk pengangkatan secara inpassing dapat merujuk pada Permenkumham No.2 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Jabatan PNS dalam Jabatan Fubgsional Analis Hukum melalui penyetaraan/inpassing. Sebagai informasi akan ada Pembukaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional (Inpassing) Analis Hukum Gelombang Kedua. Selanjutnya ditambahkan Angga bahwa saat ini prioritas Pusat JDIHN setelah memiliki website JDIH dan integrasi selesai adalah validasi data dan kelengkapan dokumen hukum yang dimiliki oleh setiap instansi dan akan lebih bagus jika lengkap dari tahun pertama berdiri hingga dokumen hukum langka/produk kolonial terkait Sekwan Provinsi Lampung bila ada. Di akhir pertemuan disampaikan pesan agar rekan - rekan dari Sekwan Provinsi Lampung dapat terus berinovasi untuk pengembangan JDIH kedepannya dan mengisi e report tepat waktu serta terus melakukan pembaharuan data secara berkala di websitenya agar bisa tersinkron dengan Pusat JDIHN.

Jakarta (3/2), Pusat JDIHN melalui Sudino Subkoordinator Sirkulasi dan Referensi, Idham Pranata Komputer Ahli Muda dan Indar staff bidang Otomasi Dokumen Hukum (ODH) menerima kunjungan dari Pemerintah Kota Palembang yang diwakili oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Zama Kurniati beserta jajaran. Kunjungan Pemerintah Kota Palembang ke Pusat JDIHN untuk berkonsultasi terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) JDIH dalam rangka membina SKPD yang ada di wilayah kota. Dalam kesempatan tersebut disampaikan oleh Sudino selaku Subkoordinator Sirkulasi dan Referensi bahwa monev dapat dilakukan untuk membina anggota di ruang lingkup Pemerintah Kota seperti SKPD agar bertindak sebagai suplier dokumen hukum dari jenis peraturan, monografi dan artikel hukum yang dimiliki oleh masing-masing SKPD. Selain itu fungsi monev nantinya sebagai sarana untuk koordinasi dengan seluruh SKPD untuk menghimpun dan mewujudkan koleksi dokumen hukum di tingkat JDIH Pemerintah Kota Palembang yang lengkap, update dan inovatif dalam pengelolaan JDIH. Ditambahkan oleh Indar staff bidang ODH bahwa fungsi koordinasi menjadi sangat penting bagi Pemerintah Kota Palembang dalam proses inventarisir dokumen hukum untuk mengetahui seberapa banyak koleksi dokumen hukum dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Dengan demikian dapat diketahui jenis dan jumlah dokumen hukum yang nantinya akan diolah oleh pengelola JDIH Pemerintah Kota Palembang. Harapannya melalui kegiatan Monev yang akan dilakukan oleh Pemkot ke SKPD dapat menjadikan pengelolaan JDIH di Pemerintah Kota Palembang menjadi baik, berkelanjutan, dan mempunyai daya guna kepada masyarakat. Di akhir pertemuan tersebut Sudino memberikan pesan agar Anggota JDIH dapat memberdayakan para JFT seperti Pustakawan, Analis Hukum, serta Pranata Komputer. Diharapkan dengan SDM yang dimiliki bisa saling berkontribusi di dalam pengelolaan JDIH.

Jakarta (3/2), Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melalui Koordinator Bidang Otomasi Dokumen Hukum Emalia Suwartika dan Subkoordinator Digitalisasi Dokumen Hukum Diden Priya Utama menghadiri Rapat penguatan dokumentasi dan informasi hukum di Sekretariat Jenderal Bawaslu yang diselenggarakan oleh Tim Pengelola Pusat (TPP) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu. Rapat yang dibuka oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Agung Indraatmaja ini dihadiri oleh Sub Koordinator Bidang Advokasi dan Dokumentasi Hukum Bawaslu Witra Evelin Maduma Sinaga beserta seluruh anggota Tim Pengelola Pusat JDIH Bawaslu. Topik rapat kali ini adalah membahas mengenai pengembangan JDIH dan perencanaan pembuatan perpustakaan hukum. Dalam paparannya Koordinator Otomasi Dokumentasi Hukum JDIHN Emalia Suwartika menyampaikan hal-hal apa saja yang dilakukan Bawaslu dalam mempersiapkan pembentukan perpustakaan hukum. “Dalam pembentukan perpustakan selain juga mempersiapkan ruangan, sumber daya manusia, sarana prasarana, koleksi-koleksi, serta tak kalah pentingnya yakni manajemen pengelolaan perpustakaan.” tuturnya. Lebih lanjut disampaikan oleh Emalia bahwa Bawaslu dapat berkonsultasi dengan Pustakawan di JDIHN BPHN dan juga melakukan studi banding ke perpustakaan yang dimiliki Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham. “Bawaslu tidak perlu segan untuk berkonsultasi dengan Pustakawan di kantor kami terkait tata pengelolaan perpustakaan, serta juga dapat melakukan studi banding ke beberapa Kanwil Kemenkumham untuk dapat mengamati dan menjadikan referensi bagaimana melakukan proses pembentukan serta pengelolaan perpustakaan hukum.” tambahnya. Pada paparan selanjutnya, Subkoordinator Digitalisasi Dokumentasi Hukum JDIHN Diden Priya Utama, menjelaskan bahwa JDIHN menilai Bawaslu mempunyai ciri khas produk hukum yang tidak dimiliki lembaga lain, yang tentunya harus dikelola lebih baik lagi. “Bawaslu mempunyai hasil produk hukum yang tidak dimiliki lembaga lain, seperti produk Putusan Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilu, JDIHN menilai bahwa Bawaslu perlu mengelola lebih baik lagi terkait hal tersebut dari tingkat Pusat hingga Kabupaten/Kota, karena hal itulah yang merupakan produk hukum ciri khas dari Bawaslu.” ungkapnya.

Kamis, (27/01) Pusat JDIHN menerima kunjungan dari Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah. Hadir dari Biro Hukum Jawa Tengah yakni Koordinator Perundang-undangan Haryono Widyastomo beserta jajaran. Kunjungan awal tahun Biro Hukum Jawa Tengah ini adalah dalam rangka konsultasi terkait Kebijakan dan Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum, Indikator Penilaian Pengelolaan JDIH Tahun 2022 serta mengenai jabatan fungsional analis hukum. Menerima langsung kunjungan tersebut Kepala Pusat JDIHN Yasmon, Koordinator Otomasi Dokumen Hukum Emalia Suwartika, Koordinator Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Jf Analis Hukum Apri Listiyanto, dan Subkoordinator Digitalisasi Dokumen Hukum Diden Priya.

Bogor, (27/01) Pusat JDIHN menghadiri Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Koperasi dan UKM yang dilaksanakan di Hotel Salak the Heritage Bogor. Kegiatan dibuka oleh Plt. Kepala Bagian Advokasi dan Penelaahan Hukum Astri Harny Tresnasari. Hadir dan bertindak sebagai narasumber dari Pusat JDIHN yakni Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Yasmon. Pada kesempatan tersebut Kepala Pusat JDIHN menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas perhatian dan dukungan yang diberikan Kementerian Koperasi dan UKM terhadap pengelolaan JDIH. Terkait dengan Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tentang JDIH di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, Pusat JDIHN siap mendampingi untuk menyusun Peraturan Menteri Koperasi dan UKM sehingga mempermudah ketika dilakukan proses harmonisasi. Lebih lanjut Kepala Pusat JDIHN menyampaikan hasil evaluasi Website JDIH Kementerian Koperasi dan UKM dan menyampaikan poin indikator yang menjadi acuan penilaian bagi pusat JDIHN diantaranya aspek Organisasi, SDM, Koleksi Dokumen Hukum, Teknis Pengelolaan Dokumen Hukum, Sarana Prasarana, Pemanfaatan TIK, dan Inovasi yang relevan dengan pengelolaan JDIH. Diharapkan melalui hasil evaluasi dan indikator penilaian ini dapat menjadi acuan pada Rancangan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM atas pengelolaan JDIH.