JDIH Kabupaten Banyuwangi - Memperluas layanan JDIH hingga ke Desa-Desa

Guncangan lembut menyambut kami saat roda-roda pesawat menyentuh landasan di Bandar Udara Internasional Banyuwangi di pagi hari Rabu, 26 Februari 2020. Hari itu JDIH Bagian Hukum Kabupaten Banyuwangi mengundang BPHN selaku Pusat Jaringan yang diwakili Drs. Yasmon, MLS. Kepala Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum untuk memberikan materi dalam kegiatan Pembinaan Admin Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum SKPD dan Desa se-Kabupaten Banyuwangi. Keunikan bangunan Bandara Internasional Banyuwangi yang mengusung konsep green airport tanpa pendingin ruangan ini tampak asri dan sejuk, membuat kami kagum terkagum-kagum. Kolam-kolam dengan ikan hias di dalam dan luar gedung, atap gedung yang dihiasi rumput, serta tanaman-tanaman hijau yang menjulur menambah kecantikan bandara ini. Kami disambut dengan sangat ramah oleh Bapak Aang, Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum Kabupaten Banyuwangi, yang menjemput kami. Rupanya sebagai daerah yang sangat gencar mempromosikan wisatanya, beliau juga tak lupa memperkenalkan potensi-potensi wisata di Banyuwangi. Tentu saja pembentukan regulasi di daerah harus memperhatikan dan mendukung arah pembangunan pada sektor yang menjadi unggulan. Dan pagi itu Pak Aang langsung membawa kami sarapan rawon terenak di Banyuwangi, yaitu di warung Bu Ati. Menu yang kami pilih adalah rawon buntut goreng yang sangat enak. Dari sarapan pagi, kami langsung menuju Lounge Pelayanan Publik di Kompleks Perkantoran Kabupaten Banyuwangi. Lounge yang diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur ini sangat bagus dan setara fasilitas hotel berbintang yang digunakan untuk menerima tamu, baik tamu-tamu pejabat penting maupun untuk masyarakat. Lounge ini dilengkapi dengan display-display monitor touchscreen yang menyajikan berbagai data mengenai Kabupaten Banyuwangi. Selain itu para tamu juga bisa menikmati sajian yang ada secara self service. Yakni bebas menikmati minuman dan makanan ringan khas Banyuwangi yang disediakan dengan mengambil sendiri. Di Lounge tersebut, kami diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Mudjiono, Asisten Sekretaris I, Sih Wahyudi, dan Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Banyuwangi, Hagni Hesti. Dalam kesempatan itu Mudjiono menceritakan arah pembangunan dan prestasi-prestasi Kabupaten Banyuwangi. Pelayanan publik yang ditunjang oleh teknologi informasi menjadi prioritas perhatian Bupati Banyuwangi, termasuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang mendapat porsi di salah satu display monitor di ruangan Lounge. Kami juga diajak meninjau ruang call center Kabupaten Banyuwangi yang dilengkapi monitor yang terhubung dengan cctv di lokasi strategis di Banyuwangi. Setelah di terima Sekretaris Daerah, kami menuju tempat pelaksanaan kegiatan Bimtek Pembinaan Admin Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum SKPD dan Desa se-Kabupaten Banyuwangi. Disini Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi menyampaikan kepada 154 peserta yang terdiri 25 admin JDIH kecamatan, 100 admin JDIH desa, dan 29 JDIH SKPD mengenai arah kebijakan pengembangan JDIH secara nasional. Yasmon sangat mengapresiasi antusiasme peserta untuk mengikuti acara tersebut. Terlebih lagi, peserta yang mengikuti kegiatan tersebut adalah para perangkat desa, sehingga jangkauan layanan JDIH kepada masyarakat semakin jauh ke pelosok-pelosok perdesaan. Dengan dibuatnya pojok layanan informasi di setiap desa, maka JDIH juga akan semakin luas dikenal oleh masyarakat di perdesaan. JDIH Kabupaten Banyuwangi yang pada tahun 2019 menjadi urutan ke-empat terbaik seluruh Indonesia tentu saja diharapkan semakin meningkat prestasinya di tahun ini. Untuk meningkatkan prestasi tersebut tentu saja harus dipersiapkan SDM, sarana dan prasarana, serta anggaran. Tidak lupa inovasi-inovasi yang diharapkan semakin memperkenalkan JDIH kepada masyarakat dan pemanfaatan layanan JDIH itu sendiri. Usai dari kegiatan Bimtek, kami juga diajak meninjau Perpustakaan JDIH di Bagian Hukum Kabupaten Banyuwangi dan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi. Perpustakaan JDIH Bagian Hukum Kabupaten Banyuwangi sudah cukup tertata rapi dan memiliki pencahayaan yang bagus. Kasubbag Dokumentasi Hukum, Evy, memberi banyak penjelasan mengenai penataan Perpustakaan JDIH. Sedangkan kunjungan kami ke Mall pelayanan publik berlokasi di tengah kota dan berdampingan dengan Pasar Tradisional. Di dalam Mall ini seluruh kegiatan pelayanan publik yang terkait dengan perizinan, penerbitan dokumen kependudukan, dan lain-lain dari Pemerintah Kabupaten dipusatkan disini, termasuk tentunya counter JDIH. Tidak hanya pelayanan publik dari Pemerintah Kabupaten, bahkan pelayanan publik dari instansi vertikal juga tersedia disini, dan salah satunya adalah Pelayanan Keimigrasian dari Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini dapat dilakukan berkat MoU yang dilakukan Pemerintah Kabupaten dengan Kantor Imigrasi setempat. Kegiatan hari itu diakhiri dengan meninjau replika rumah adat suku Osing yang berdampingan dengan sumur Sri Tanjung, sumur yang dianggap memiliki nilai histori dengan asal muasal berdirinya Banyuwangi. Osing sendiri merupakan nama suku asli di Banyuwangi yang terkenal dengan identitas budaya Osing. Rupanya identitas Osing Ndeles inilah yang menjadi roh semangat membangun daerah dan tentunya mengembangkan JDIH Kabupaten Banyuwangi untuk lebih berprestasi di tingkat Nasional. (are)