Berita

INOVASI JDIH PERLU DILAKUKAN SECARA BERKELANJUTAN OLEH SELURUH ANGGOTA JDIH

Samarinda, (24/5) - Pusat JDIHN melalui Koordinator Otomasi Dokumen Hukum Emalia Suwartika didampingi oleh Subkoordinator Digitalisasi Dokumen Hukum Diden Priya Utama menghadiri Rakor JDIH yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Bertemakan Pengelolaan JDIH yang Terintegrasi untuk Mewujudkan Keterbukaan Informasi Hukum yang Transparan dan Akuntabel berlangsung di Hotel Mercure Samarinda dan dihadiri oleh seluruh anggota JDIH di wilayah Kalimantan Timur. Kegiatan Rakor ini juga dirangkaikan dengan Pemberian Penghargaan Anggota JDIH terbaik oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Anggota JDIH di wilayah Kalimantan Timur. Membuka secara langsung kegiatan Rakor JDIH Kalimantan Timur Plt Sekretaris Daerah Riza Indra Riadi. Dalam sambutannya Riza menyampaiakan bahwa keberadaan JDIH merupakan upaya kita bersama untuk mendukung penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan.  “Terwujudnya penyebaran dokumen dan informasi hukum sampai ke masyarakat perlu didorong melalui JDIH yang kita kembangkan saat ini. Jika kita mengelolanya dengan baik, maka kita bisa melihat data dokumen hukum dari waktu ke waktu. Untuk itu dukungan JDIH dalam mempercepat pelaksanaan reformasi hukum di Kalimantan Timur harus kita optimalkan bersama dengan seluruh Anggota JDIH”, tutur Riza. Pada kegiatan tersebut Emalia yang didapuk sebagai narasumber dari Pusat JDIHN menyampaikan kondisi terkini perkembangan JDIH baik secara nasional maupun wilayah Kaltim. Emalia berpesan kepada seluruh Anggota JDIH di wilayah Kalimantan Timur untuk tidak berpuas diri, harus ada inovasi pengembangan JDIH yang berkelanjutan dari waktu ke waktu. “Pembangunan Ibukota Negara di wilayah Kalimantan Timur haruslah menjadi momentum untuk membangun JDIH di wilayah Kalimantan Timur. Kami meyakini dengan semangat, inovasi, dan dukungan dari pimpinan daerah, eksistensi JDIH di wilayah Kalimantan Timur akan semakin maju dan diperhitungkan di tingkat nasional”, pesan Emalia. Provinsi Kalimantan Timur memberikan penghargaan kepada Anggota JDIH dengan pengelolaan JDIH terbaik di wilayah Kalimantan Timur, yakni: 1.Kabupaten Penajam Paser Utara 2.Kota Balikpapan 3.Kabupaten Mahakam Ulu Pusat JDIHN mengucapkan selamat atas capaian yang diraih dalam pengelolaan JDIH terbaik di wilayah Kalimantan Timur. Selalu berikan yang terbaik untuk JDIH dan lakukan layanan dokumentasi dan informasi hukum kepada masyarakat secara prima.

KUNJUNGAN BP2MI KE PUSAT JDIHN MENJADI SARANA EVALUASI DAN PENYEMPURNAAN PENGELOLAAN JDIH BP2MI

Jakarta, (19/5) – Bertempat di ruang Rapat Hardjito BPHN, Sri Handayani Subkoordinator Pengolahan Dokumen dan Informasi Hukum, dan Rahma Fitri Analis Hukum Ahli Pertama menerima kunjungan konsultasi JDIH dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Kunjungan oleh Subkoordinator Bidang Advokasi Hukum, Dokumen, dan Informasi Hukum Astriana Katartika beserta jajaran merupakan tindak lanjut atas evaluasi pengelolaan JDIH, evaluasi website, updating sistem aplikasi, singkronisasi data, dan konsultasi pengelolaan JDIH yang sesuai dengan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, serta pengembangan tampilan website JDIH BP2MI di tahun 2022. Selain itu diberikan juga masukan untuk Pusat JDIHN tentang adanya panduan atau petunjuk teknis dalam penulisan singkatan jenis/bentuk peraturan pada bagian metadata dokumen hukum, khususnya pada tingkat Peraturan/Keputusan tingkat Badan atau lembaga lainnya.

KEPALA PUSAT JDIHN: KEAKTIFAN, PERTUMBUHAN DATA DOKUMEN HUKUM, DAN INOVASI PENGELOLA JDIH PERLU TERUS DIJAGA

Pekanbaru, (18/5) - Kepala Pusat JDIHN Nofli didampingi Kadivyankum Kanwil Kemenkumham Riau Siti Cholistyaningsih, dan Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH Kanwil Kemenkumham Riau Lusia Simanjuntak dan Subbkoordinator Digitalisasi Dokumen Hukum Pusat JDIHN Diden Priya Utama berkunjung ke Biro Hukum Provinsi Riau dalam rangkaian kunjungan kerja dan monitoring evaluasi JDIH. Kunjungan Kepala Pusat JDIHN diterima oleh Biro Hukum Provinsi Riau Elly Wardhani dan jajaran. Dalam kunjungan tersebut Kepala Pusat JDIHN melakukan diskusi dengan Biro Hukum terkait perkembangan JDIH di wilayah Provinsi Riau. Nofli mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Biro Hukum dalam melakukan pembinaan ke Anggota JDIH di wilayah Riau. Nofli juga berpesan kepada Biro Hukum Provinsi Riau untuk tidak bosan terus memberikan atensi terhadap JDIH di wilayah Riau. “Dukungan pimpinan dan seluruh pengelola yang ada di masing-masing instansi menjadi modal pembangunan JDIH. Keaktifan, pertumbuhan data dokumen hukum, dan inovasi dari pengelola JDIH untuk terus dijaga. Kolaborasi dan benchmarking bisa dilakukan untuk melihat sejauh mana inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh Anggota JDIH lainnya”, tutur Nofli. Pada kesempatan yang sama Diden juga berpesan kepada pengelola JDIH di Provinsi Riau untuk terus mengupdate dokumen hukum di Website JDIH. Terkait dengan penilaian JDIH, Diden juga mengingatkan untuk melakukan pelaporan tahunan melalui e-report. "Kami percaya bahwa Biro Hukum Provinsi Riau akan mendorong Bagian Hukum Kota dan Kabupaten untuk lebih aktif lagi dalam pengelolaan JDIH", pesan Diden. Kadivyankum Kanwil Kemenkumham Riau Siti Cholistyaningsih dalam tempat yang sama akan berkolaborasi dengan Biro Hukum Provinsi Riau untuk mendorong seluruh anggota JDIH di wilayah Riau agar makin aktif lagi. Harapan kami di tahun ini harus ada Anggota JDIH dari Riau yang bisa mewakili di tingkat nasional. Dengan semangat, militansi yang dimiliki oleh pengelola JDIH dan juga sinergi Biro Hukum dan Kanwil Kemenkumham, kami yakin bisa mewujudkan hal tersebut. Elly Wardhani dan jajaran Biro Hukum Provinsi Riau dalam kesempatan tersebut berkomitmen untuk terus mengerakkan JDIH di wilayahnya. Masukan dari Pusat JDIHN akan segera kami tindaklanjuti agar JDIH Provinsi Riau maupun anggota JDIH di wilayah Riau semakin baik dan dapat bersaing di tingkat nasional.

KANWIL KEMENKUMHAM RIAU DORONG PERGURUAN TINGGI AGAR DAPAT MEMBANGUN JDIH DI INSTITUSINYA DAN MENGINTEGRASIKAN DENGAN PORTAL JDIHN.GO.ID

Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Pengintegrasian Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta se-Provinsi Riau, Selasa (17/05). Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Divisi Administrasi pada Kanwil Kemenkumham Riau, Achmad Brahmantyo Machmud dengan dihadiri oleh 20 (dua puluh) peserta yang terdiri dari Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau serta Rektor Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Provinsi Riau. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Nofli, Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Kapus JDIHN) beserta jajaran. Dalam sambutannya Achmad Brahmantyo menyampaikan “Dalam rangka menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang berkualitas, tertata dan terselenggara dengan baik, perlu adanya pengintegrasian jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) seluruh anggota. Adanya integrasi JDIH dalam satu portal (JDIHN) merupakan salah satu upaya mewujudkan sistem pembangunan hukum secara nasional. Harapannya ialah memperoleh kemudahan dalam melakukan akses dokumen, produk hukum dan informasi hukum lainnya,” ucapnya. Kemudian apresiasi diberikan kepada Perguruan Tinggi yang telah terintegrasi dengan JDIHN Pusat. Harapannya, melalui kegiatan ini bisa menjadi jembatan integrasi antara JDIH Perguruan Tinggi yang ada di Wilayah Riau dengan Pusat sehingga dapat mewujudkan pengelolaan dokumentasi dan informasi yang terpadu, berkualitas, lengkap, akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah oleh masyarakat. Selanjutnya Kapus JDIHN, Nofli, menyampaikan beberapa informasi penting terkait perkembangan JDIH terkini serta pentingnya peran perpustakaan hukum pada Perguruan Tinggi sebagai anggota JDIH, "adapun dokumen hukum yang dikelola oleh anggota JDIH perguruan tinggi nantinya akan menjadi koleksi hukum nasional yang sudah terintegrasi dengan portal JDIHN", pungkasnya. Dalam kesempatan yang sama, Diden selaku Sub Koordinator Digitalisasi Dokumen Hukum menyampaikan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Perpustakaan Hukum yang ingin bergabung menjadi anggota JDIHN dan terintegrasi dengan portal JDIHN. Dijelaskan lebih lanjut bahwa aplikasi Indonesian Legal Documentation and Information System (ILDIS) yang dimiliki oleh pusat JDIHN dibuat untuk membantu anggota JDIH dalam melakukan pengelolaan dokumen hukum. “Pusat JDIHN telah membuat aplikasi ILDIS Ver. 3 yang dimana aplikasi ini dapat digunakan secara gratis oleh anggota JDIH yang dirasa memiliki keterbatasan IT dan anggaran di instansinya dalam membangun JDIH”, ungkapnya.

PERCEPATAN INTEGRASI 100% ANGGOTA JDIH DI WILAYAH PAPUA BARAT, KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA BARAT GELAR KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN JDIH

Manokwari, (12/04) - bertempat di aula Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat dilaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Kegiatan JDIH ini dilaksanakan dengan menghadirkan narasumber dari BPHN dan Biro Hukum Provinsi Papua Barat dengan peserta dari Biro Hukum Setda Prov. Papua Barat maupun Bagian Hukum dan sekretariat DPRD Provinsi dan Pemkab/Kota se-Papua Barat. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat, Taufiqurrakhman. Dalam sambutan Taufiqurrakhman menyampaikan bahwa keberadaan JDIH menjadi pusat dalam mengakses informasi hukum yang dapat digunakan untuk berbagai hal, mulai dari pencerdasan masyarakat tentang peraturan yang berlaku serta pengambilan kebijakan dalam proses legislasi. “Saat ini penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat dilakukan dengan lengkap, akurat dan tepat waktu. JDIH hadir dengan menyajikan informasi yang dikemas secara kreatif dengan akses yang mudah guna menarik perhatian masyarakat luas agar dapat digunakan secara optimal”, tutur Taufiqurrakhman. Taufiqurrakhman juga menyampaikan mengenai kondisi terkini pengelolaan JDIH di wilayah Papua Barat, bahwa jumlah anggota JDIH di Papua Barat adalah sebanyak 28 anggota, sementara yang telah terintegrasi sebanyak 21 anggota dan berharap melalui kegiatan ini Provinsi Papua Barat dapat tercapai Provinsi JDIH 100%. Pada akhir sambutannya, Taufiqurrakhman menuturkan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam peningkatan mutu dan akses JDIH yakni: Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) pengelola JDIH, Sistem Pelayanan Produk JDIH, dan tidak kalah penting adalah kolaborasi/ kemitraan jaringan dan konektivitas pemerintah pusat dan daerah, tuturnya. Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Kapus JDIHN) Nofli dalam kesempatan yang sama meminta kepada seluruh peserta yang hadir terus mengembangkan JDIH di instansinya. Seperti tahun sebelumnya, penilaian JDIH dilakukan ke seluruh Anggota JDIH termasuk di wilayah Papua Barat, oleh karena itu Nofli menekankan agar anggota JDIH di Provinsi Papua Barat tidak lupa untuk mengisi laporan tahunan pengelolaan JDIH melalui aplikasi e-report. Ini penting sekali mengingat hasil evaluasi pengelolaan JDIH di Provinsi Papua Barat baru sedikit yang menyampaikan laporan tahunan. Sub Koordinator Digitalisasi Dokumen Hukum, Diden Priya Utama dalam sesi diskusi meminta kepada seluruh peserta untuk segera melaporkan e-report secara berkala. Pada akhir diskusi, guna meningkatkan pengetahuan pengelola JDIH dalam pengelolaan dokumen hukum, Diden mensosialisasikan modul cara penggunaaan aplikasi ILDIS 3 pada seluruh peserta kegiatan. Modul ini khusus diberikan kepada anggota JDIH di Provinsi Papua Barat yang menggunakan aplikasi ILDIS 3 dan juga mengikuti program PROPESI.