PEMBERIAN PENGHARGAAN ANGGOTA JDIHN TERBAIK, UPAYA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH LAKUKAN PEMBINAAN DI WILAYAHNYA
Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menghadiri Rapat Koordinasi JDIH Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Acara ini juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan atas pengelolaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di wilayah Jawa Tengah, Rabu (17/07/24).
Berlangsung di Gedung Gradika Bhakti Praja Kantor Gubernur Jawa Tengah, penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Pj. Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, didampingi oleh Kepala Pusat JDIHN BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI, Jonny P. Simamora, dan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, Iwanuddin Iskandar. Penghargaan ini diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada anggota JDIH terbaik di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
Eksistensi JDIH dinilai sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang berbudaya hukum. Ini dimulai dari pengenalan hukum kepada masyarakat melalui JDIH, implementasi atas produk hukum yang ada, hingga terciptanya budaya hukum yang diharapkan.
“Terbentuknya kesadaran hukum di masyarakat dimulai dari mengetahui dan sadar atas peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum,” ujar Jonny dalam sambutannya.
Selain itu, Jonny juga mengarahkan Bupati, Walikota, maupun Sekretaris Daerah yang hadir untuk memberikan dukungan atas pengelolaan JDIH di wilayahnya dalam SDM, anggaran, maupun sarana prasarana.
Penghargaan ini tidak lepas dari pembinaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Anggota JDIH di wilayahnya. Peran Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah menunjukkan bahwa Jawa Tengah selalu terdepan dalam pengelolaan JDIH. “Semoga melalui penghargaan ini menjadi motivasi bagi para pengelola JDIH untuk terus meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan JDIH,” tambah Jonny.
Selain pemberian penghargaan, dilaksanakan pula Rapat Koordinasi antar Anggota JDIH di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang dinarasumberi oleh Pusat JDIHN pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
Berlangsung di Gedung Gradika Bhakti Praja Kantor Gubernur Jawa Tengah, penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Pj. Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, didampingi oleh Kepala Pusat JDIHN BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI, Jonny P. Simamora, dan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, Iwanuddin Iskandar. Penghargaan ini diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada anggota JDIH terbaik di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
Eksistensi JDIH dinilai sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang berbudaya hukum. Ini dimulai dari pengenalan hukum kepada masyarakat melalui JDIH, implementasi atas produk hukum yang ada, hingga terciptanya budaya hukum yang diharapkan.
“Terbentuknya kesadaran hukum di masyarakat dimulai dari mengetahui dan sadar atas peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum,” ujar Jonny dalam sambutannya.
Selain itu, Jonny juga mengarahkan Bupati, Walikota, maupun Sekretaris Daerah yang hadir untuk memberikan dukungan atas pengelolaan JDIH di wilayahnya dalam SDM, anggaran, maupun sarana prasarana.
Penghargaan ini tidak lepas dari pembinaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Anggota JDIH di wilayahnya. Peran Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah menunjukkan bahwa Jawa Tengah selalu terdepan dalam pengelolaan JDIH. “Semoga melalui penghargaan ini menjadi motivasi bagi para pengelola JDIH untuk terus meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan JDIH,” tambah Jonny.
Selain pemberian penghargaan, dilaksanakan pula Rapat Koordinasi antar Anggota JDIH di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang dinarasumberi oleh Pusat JDIHN pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
Berita Lainnya
