PUSAT JDIHN DUKUNG PENINGKATAN KOLEKSI DOKUMEN HUKUM YANG ADA PADA ANGGOTA JDIH DI WILAYAH BALI

Denpasar, (8/3) - Pusat JDIHN mendukung pelaksanaan pengembangan JDIH di Bali dengan menghadiri kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkumham Bali. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Bali Jamaruli Manihuruk dihadiri oleh seluruh Anggota JDIH di wilayah Provinsi Bali. Hadir juga dalam kegiatan ini Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Bali (Constantinus Kristomo), Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Bali (I Gede Indra Dewa Putra), dan Kepala Bidang Hukum (I Gusti Putu Milawati) Dalam paparannya Yasmon menyampaikan bahwa fokus JDIH di tahun 2022 adalah koleksi data, sehingga target kinerja Pusat JDIHN adalah pemetaan dan validasi data dokumen hukum terintegrasi seperti jenis dokumen hukum, jumlah dokumen hukum, kelengkapan meta data, validitas data, keamanan data dan sistem. "Kami yakin seluruh Anggota JDIH di Bali akan berkontribusi luar biasa dalam penyediaan koleksi data melalui JDIH. Pada akhirnya masyarakat Indonesia mengetahui bahwa Bali kaya akan koleksi dokumen hukum dengan mengunjungi JDIH masing-masing Anggota atau melalui JDIHN.GO.ID", tutur Yasmon. Acara dilanjutkan dengan narasumber kedua yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Bali dengan materi yang berjudul “Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi Bali", yang menyampaikan bahwa jumlah Dokumen Hukum dan Informasi Hukum JDIH di Provinsi Bali berjumlah 12.543 yang selalu bertambah setiap tahunnya dengan adanya Awig-Awig dan Pararem. Selanjutnya Provinsi Bali akan berkoordinasi dengan universitas yang ada di Provinsi Bali untuk dapat aktif terlibat dalam pengelolaan JDIH.