Khazanah Dokumen Hukum Indonesia

Temukan 49 Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja di JDIHN

Khazanah Dokumen Hukum Indonesia

Temukan dokumen hukum yang Anda cari disini.

Klik di Sini

Anda dapat menemukan 322.309 Dokumen Hukum

Meliputi :
60.546 Produk Hukum Tingkat Pusat
192.343 Produk Hukum Tingkat Daerah
16.313 Monografi Hukum
24.010 Artikel Hukum/Jurnal
3.448 Putusan
25.649 Produk Hukum Era Kolonial

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)
adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

Top View

No	Judul
1	OSAMU SEIREI NOMOR 4 TAHUN 1942 TENTANG MEMASANG BENDERA NIPPON (KANPO ISTIMEWA)
2	TEMPO EDISI 29 JULI-4 AGUSTUS
3	TEMPO EDISI 19-25 AGUSTUS 2019
4	KEWENANGAN KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI PROVINSI BENGKULU
5	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122/PMK.02/2006 TENTANG TATACARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN SUBSIDI PUPUK TAHUN ANGGARAN 2006. JAKARTA, 2006

Top Download

No	Judul
1	PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
2	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NO 1 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOT KAKUS
3	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1958 TENTANG BENDERA KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA
4	QANUN KOTA LANGSA NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA LANGSA T.A 2003
5	PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016

No Data

Berita Terbaru Pusat dan Anggota JDIHN

19-02-2021

RAKOR PENGEMBANGAN JDIH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

Bogor (19/2) Kementerian Sosial Republik Indonesia melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pengemban...

16-02-2021

KPK SEBUT KEBERADAAN JDIHN MENJAMIN VALIDITAS DAN OTENTISITAS SELURUH DOKUMEN HUKUM YANG ADA

Jakarta (16/2) Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional (Drs. Yasmon, M.L.S.) ...

15-02-2021

KUNJUNGAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SEKRETARIAT MPR RI

Jakarta (15/2) Mewakili Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kepala Pusat Dokumentasi & Jaringan I...

Agenda Kegiatan Pusat dan Anggota JDIHN

JDIH BNPT - Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan BNPT dan SOP tentang JDIH di Lingkungan BNPT

Waktu kegiatan 04-03-2021

Royal Kuningan Hotel Jakarta Selatan

JDIH Direktorat Jenderal HAM - Rapat Penyusunan Klasifikasi Pustaka HAM

Waktu kegiatan 02-03-2021

Gedung Direktorat Jenderal HAM

JDIH Kementerian Luar Negeri - Undangan Rapat Persiapan Posisi Delri Pada DVC WG-TGRP Indonesia-EU C...

Waktu kegiatan 01-03-2021

Zoom Meeting

Statistik Anggota

Anggota JDIHN Terintegrasi

Jumlah Dokumen Terintegrasi 322.309

Jenis Dokumen Terintegrasi

Statistik Pengunjung

Jumlah Pengunjung Hari Ini

Jumlah Pengunjung Kemarin

Jumlah Pengunjung Total

Video

Foto

Aplikasi Pendukung

PELAPORAN ANGGOTA JDIHN (E-REPORT)

BUKU TAMU JDIHN

KEMENKUMHAM

BPHN

DITJEN PP

SIKEREN

JDIH BPHN

KONSULTASI
HUKUM

MAJALAH
HUKUM NASIONAL

INDONESIAN
LAW JOURNAL

No	Kategori Anggota	Jumlah

Nama Instansi	Tanggal Integrasi

× Jangan munculkan lagi

No.	Jenis	Judul	Nomor	Tahun	Tanggal Penetapan
-	Undang-Undang	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	11	2020	2 November 2020
1	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	5	2021	2 Februari 2021
2	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	6	2021	2 Februari 2021
3	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	7	2021	2 Februari 2021
4	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil	8	2021	2 Februari 2021
5	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakukan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha	9	2021	2 Februari 2021
6	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah	10	2021	2 Februari 2021
7	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa	11	2021	2 Februari 2021
8	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	12	2021	2 Februari 2021
9	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun	13	2021	2 Februari 2021
10	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	14	2021	2 Februari 2021
11	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek	15	2021	2 Februari 2021
12	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	16	2021	2 Februari 2021
13	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol	17	2021	2 Februari 2021
14	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan,Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah	18	2021	2 Februari 2021
15	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	19	2021	2 Februari 2021
16	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar	20	2021	2 Februari 2021
17	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	21	2021	2 Februari 2021
18	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	22	2021	2 Februari 2021
19	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan	23	2021	2 Februari 2021
20	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan	24	2021	2 Februari 2021
21	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	25	2021	2 Februari 2021
22	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian	26	2021	2 Februari 2021
23	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan	27	2021	2 Februari 2021
24	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian	28	2021	2 Februari 2021
25	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan	29	2021	2 Februari 2021
26	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	30	2021	2 Februari 2021
27	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran	31	2021	2 Februari 2021
28	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan	32	2021	2 Februari 2021
29	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian	33	2021	2 Februari 2021
30	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing	34	2021	2 Februari 2021
31	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja	35	2021	2 Februari 2021
32	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	36	2021	2 Februari 2021
33	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan	37	2021	2 Februari 2021
34	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah	38	2021	2 Februari 2021
35	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal	39	2021	2 Februari 2021
36	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus	40	2021	2 Februari 2021
37	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	41	2021	2 Februari 2021
38	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional	42	2021	2 Februari 2021
39	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah	43	2021	2 Februari 2021
40	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	44	2021	2 Februari 2021
41	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial	45	2021	2 Februari 2021
42	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran	46	2021	2 Februari 2021
43	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021	47	2021	2 Februari 2021
44	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	48	2021	2 Februari 2021
45	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas yang Dimilikinya	49	2021	2 Februari 2021
46	Peraturan Presiden	Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan	9	2021	2 Februari 2021
47	Peraturan Presiden	Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal	10	2021	2 Februari 2021
48	Peraturan Presiden	Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar	11	2021	2 Februari 2021
49	Peraturan Presiden	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	12	2021	2 Februari 2021

Khazanah Dokumen Hukum Indonesia

Temukan 49 Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja di JDIHN

Khazanah Dokumen Hukum Indonesia

Temukan dokumen hukum yang Anda cari disini.

Anda dapat menemukan 322.309 Dokumen Hukum

Meliputi :

60.546 Produk Hukum Tingkat Pusat

192.343 Produk Hukum Tingkat Daerah

16.313 Monografi Hukum

24.010 Artikel Hukum/Jurnal

3.448 Putusan

25.649 Produk Hukum Era Kolonial

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

Berita Terbaru Pusat dan Anggota JDIHN

RAKOR PENGEMBANGAN JDIH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

KPK SEBUT KEBERADAAN JDIHN MENJAMIN VALIDITAS DAN OTENTISITAS SELURUH DOKUMEN HUKUM YANG ADA

KUNJUNGAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SEKRETARIAT MPR RI

Agenda Kegiatan Pusat dan Anggota JDIHN

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)
adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.