Silahkan

cari Dokumen

dokumen hukum terbaru

--------------------

1. Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik 2. Tim Pendamping Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022 3. Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Approval, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Satuan Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4. Sistem Manajemen Mutu Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5. Penetapan Piutang Pendapatan Negara Bukan Pajak Berupa Pengembalian Belanja kegiatan Capacity Building Di Bali

1. RAPAT PARIPURNA PEMBACAAN KEPUTUSAN DPRK ACEH TAMIANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

1. Proses Penanganan Perkara Pidana: Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi (Bagian Kedua) 2. PERBATASAN WILAYAH NEGARA RI 3. Hubungan Tenaga Medik, Rumah Sakit dan Pasien 4. PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI ANAK 5. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan Pra Kuliah di STBA Technocrat dengan Menciptakan dan Mengenalkan Sistem Pendidikan melalui Teknologi Pembelajaran Online

1. Amar Ke-3 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yang Memerintahkan Kepada Pengadilan Agama Agar Membuka Sidang Untuk Menyaksikan Ikrar Talak Pembanding Setelah Mendapat Izin Dari Pejabat Atasan Pembanding Dan Pendapat BP4 Serta Keluarga Terdekat, Tidak Dapat Dibenarkan 2. Persoalan Apakah Suatu Keadaan Adalah Paksaan Atau Tidak Merupakan Suatu Persoalan Hukum Yang Menjadi Wewenang Mahkamah Agung Untuk Mempertimbangkannya 3. Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 4. Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang 5. Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

1. PERATURAN REKTOR NOMOR 004 TAHUN 2016 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI UNIVERSITAS TIDAR 2. Surat Keputusan Dekan Nomor 7490/UN.26.11/PP.05.02.00/2019 Tahun 219 tentang PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN PROGRAM S1 REGULER 2019, RAHMAT SANTOSO 3. Surat Keputusan Dekan Nomor 2474/UN.26.11/PP.05.02.00/2019 Tahun 219 tentang PENETAPAN DESEN UNTUK SK SEMINAR HASIL MAHASISWA JURUSAN MANAJEMEN PROGRAM S1 REGULER DAN NON REGULER 2019 4. Surat Keputusan Dekan Nomor 5289/UN.26.11/HK.00.02/2019 Tahun 209 tentang PENETAPAN KETUA SEKRETARIS DAN KOMISI SENAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PERIODE 2019-2023 5. PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA SEKOLAH TINGGI ILMU AGAMA BUDDHA JINARAKKHITA LAMPUNG DENGAN UNIVERSITAS PASIR PENGARAIANTENTANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN SUMBER DAYA MANUASIA

informasi jdihn

jumlah anggota terintegrasi

1.200 Anggota

Lihat Detil

berita PUSAT JDIHN

--------------------

INOVASI JDIH PERLU DILAKUKAN SECARA BERKELANJUTAN OLEH SELURUH ANGGOTA JDIH

INOVASI JDIH PERLU DILAKUKAN SECARA BERKELANJUTAN OLEH SELURUH ANGGOTA JDIH

------------------------

Samarinda, (24/5) - Pusat JDIHN melalui Koordinator Otomasi Dokumen Hukum Emalia Suwartika didamping...

KUNJUNGAN BP2MI KE PUSAT JDIHN MENJADI SARANA EVALUASI DAN PENYEMPURNAAN PENGELOLAAN JDIH BP2MI

KUNJUNGAN BP2MI KE PUSAT JDIHN MENJADI SARANA EVALUASI DAN PENYEMPURNAAN PENGELOLAAN JDIH BP2MI

------------------------

Jakarta, (19/5) – Bertempat di ruang Rapat Hardjito BPHN, Sri Handayani Subkoordinator Pengolahan ...

KEPALA PUSAT JDIHN: KEAKTIFAN, PERTUMBUHAN DATA DOKUMEN HUKUM, DAN INOVASI PENGELOLA JDIH PERLU TERUS DIJAGA

KEPALA PUSAT JDIHN: KEAKTIFAN, PERTUMBUHAN DATA DOKUMEN HUKUM, DAN INOVASI PENGELOLA JDIH PERLU TERUS DIJAGA

------------------------

Pekanbaru, (18/5) - Kepala Pusat JDIHN Nofli didampingi Kadivyankum Kanwil Kemenkumham Riau Siti Cho...

Lihat Semua

0

Perundang-Undangan

0

Monografi Hukum

0

Artikel Hukum

0

Putusan/Yurisprudensi

Lihat Detil

Agenda JDIHN

--------------------

	JDIH Kementerian Perindustrian Rapat Pembahasan Optimalisasi dan Penyempurnaan Website JDIH Kementerian Perindustrian	03 Juni 2022 Grand Mercure Bandung Setiabudi
	JDIH Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Bimbingan Teknis JDIH Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Barat	30 Mei 2022 Sorong
	JDIH Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan TImur Rapat Koordinasi JDIH Provinsi Kalimantan Timur	24 Mei 2022 Hotel Mercure Samarinda
	JDIH Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Pengintegrasian Anggota JDIHN di Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022	20 Mei 2022 Ruang Darmawangsa, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali
	JDIH Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Percepatan Pengintegrasian Anggota JDIHN Di Lingkungan Perguruan Tinggi Swasta/Negeri seProvinsi Riau	17 Mei 2022 Ruang serbaguna Ismail Saleh, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau

Lihat Semua

0

Pengunjung Hari Ini

0

Pengunjung Kemarin

0

Pengunjung Keseluruhan

----------------------------------

Berikan penilaian pada kami melalui survei di bawah ini

Isi Survei

JURNAL HUKUM

--------------------

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*

BPSDM
Jurnal Widyaswara Hukum dan HAM

DITJEN PP
Journal Legislasi Indonesia

POLTEKIP
Journal Of Correctional

Aplikasi Terkait JDIHN

--------------------

E-Reporting

Aplikasi pelaporan pelaksanaan JDIH oleh anggota JDIHN

SIKUNIK

Aplikasi daftar kunjungan anggota JDIHN ke Pusat JDIHN

EVADATA

Aplikasi untuk melakukan evaluasi terkait Peraturan Perundang-Undangan