Berita

PERAN AKTIF PENGELOLA JDIH DAN DUKUNGAN PIMPINAN DAERAH DORONG PERCEPATAN PENGEMBANGAN JDIH DI DAERAH

Pusat JDIHN melalui Subkoordinator Digitalisasi Dokumen Hukum Diden Priya Utama melakukan kunjungan dalam rangka pembinaan JDIH ke Kabupaten Mimika dengan melakukan Rapat Koordinasi bersama dengan Bagian Hukum dan Dinas Kominfo Kabupaten Mimika pada 25 November 2022. Pertemuan yang dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum Muh Jambia Wadan Sao dan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Dinas Kominfo Spedy Paereng beserta jajaran ini membahas pengelolaan JDIH di Kabupaten Mimika diantaranya: penyediaan sarpras TI, pengembangan aplikasi JDIH, proses peralihan aplikasi web JDIH ke ILDIS. Pemerintah Kabupaten Mimika berkomitmen untuk melakukan penguatan JDIH Mimika melalui program-program pengembangan JDIH di awal tahun 2023. Diden dalam pertemuan tersebut mengapresiasi keseriusan Pemerintah Kabupaten Mimika dalam mendorong JDIH di Mimika lebih baik lagi. Diden meminta kepada pengelola JDIH Mimika untuk berkolaborasi, terus melibatkan pimpinan daerah dan duduk bersama unit kerja lainnya untuk mengawal perkembangan JDIH. “Kemajuan JDIH tidak lain adalah karena partisipasi aktif dari pengelola JDIH dan juga dukungan komitmen dari pimpinan daerah”, pesan Diden.

TIM TEKNIS JDIHN UPAYA PEMENUHAN AMANAT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2012 DAN SOLUSI ATAS PENGEMBANGAN APLIKASI JDIHN

Pembentukan tim teknis merupakan amanat Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012 yang termuat dalam Pasal 9 ayat (1). Melalui tim teknis JDIHN, Pusat JDIHN BPHN berupaya memaksimalkan teknis pengelolaan JDIHN, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Pusat JDIHN dalam Kegiatan Finalisasi Tim Teknis Pengembangan Aplikasi JDIHN Tahun 2022 di Hotel Savero Style Bogor, 21-22 November 2022. Melibatkan para tenaga IT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yang berasal dari Pusat Data dan Teknologi Informasi, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual serta BPSDM Hukum dan HAM, Tim Teknis JDIHN ini diharapkan memberi solusi atas pengembangan sistem JDIHN. Nofli meminta kepada seluruh anggota Tim Teknis untuk bertanggungjawab menyelesaikan seluruh tugasnya dalam pengembangan dan pengelolaan sistem JDIHN. "Tim Teknis harus mampu menjawab permasalahan maupun tuntutan publik atas pelayanan dokumen hukum dan informasi hukum melalui JDIH. Harapannya dengan dikembangkannya aplikasi oleh Tim Teknis ini akan berkontribusi dalam menjadikan pilihan utama masyarakat dalam pencarian dokumen hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat", pesan Nofli.

TINGKATKAN KAPASITAS PENGELOLA IT, PUSAT JDIHN INISIASI WEBINAR NASIONAL PENGUATAN PENGELOLAAN JDIH JILID-2

Rangkaian penguatan pengelolaan JDIH kepada Anggota JDIHN berlanjut dengan dilaksanakannya Webinar ke-2 yang diselenggarakan oleh Pusat JDIHN BPHN pada 21 November 2022. Mengambil tema Strategi Pengembangan Layanan Informasi Hukum Melalui Peningkatan Kapasitas Pengelola IT Anggota JDIHN, Kegiatan Webinar ini dihadiri secara virtual oleh pengelola JDIH khususnya para pengelola IT pada Anggota JDIH sejumlah 795 peserta yang hadir dengan 581 akun zoom. Dalam keynote Speach Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang dibacakan oleh Kepala Pusat JDIHN disampaikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi merupakan salah satu sarana dalam pengembangan dan inovasi JDIH. Banyak Anggota membuktikan bahwa melalui teknologi informasi, inovasi-inovasi JDIHN lahir dan muncul di tingkat nasional. Untuk itu, melalui Webinar ini diharapkan pengelola IT dapat menggali seluruh informasi yang didapatkan dari para pemateri terkait dengan penggunaan layanan IT dalam pengembangan JDIH Anggota serta melakukan study tiru inovasi yang sudah dijalankan Anggota dan memunculkan inovasi baru lainnya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dimoderatori oleh Koordinator Otomasi Dokumen Hukum Emalia Suwartika, para narasumber berasal dari Pengelola JDIH terbaik dengan materi sebagai berikut: 1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi - Penguatan Sistem JDIHN Kemenkomarves 2. Badan Siber dan Sandi Negara - Vulnerabilty Management & ITSA 3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan - Inovasi Pengelolaan JDIH KemenPPPA dalam percepatan layanan informasi hukum di lingkungan KemenPPPA Masukan dan saran dari peserta Webinar tentunya bagi Pusat JDIHN menjadi catatan dan bahan pertimbangan dalam pengembangan JDIHN ke depannya.

PENTINGNYA TAJUK SUBJEK DALAM PEMBUATAN ABSTRAK DAN MUDAHKAN PENCARIAN PADA SEARCH ENGINE

Jakarta, (18/11) - Pusat JDIHN BPHN hadir dalam kegiatan Penyusunan Abstrak Peraturan Perundang-Undangan yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Hotel Sari Pacific Jakarta. Pusat JDIHN diwakili oleh Katarina Rosariani selaku Pustakawan Ahli Madya dan Diden Priya Utama selaku Subkoordinator Digitalisasi Dokumen Hukum. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan dan para pengelola JDIH di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam paparannya Katarina menjelaskan teknis penyusunan abstrak. Bersama-sama sdengan pengelola JDIH di lingkungan KKP menyusun secara langsung beberapa abstrak peraturan menteri KKP dimulai menentukan tajuk subjek hingga catatan. Dalam penyusunan abstrak subjek juga sangat penting karena harus memudahkan masyarakat dalam mencari dokumen hukum. Rina menyampaikan “Menentukan tajuk subjek adalah termasuk bagian tersulit dalam menyusun abstrak karena menentukan tajuk subjek harus menggunakan kata kunci yang akan memudahkan pencarian peraturan pada search engine". Kemudian Diden kembali melakukan evaluasi website JDIH KKP dengan memberikan saran dan masukan kepada pengelola JDIH. Diharapkan ke depannya website JDIH KKP semakin maksimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mencari informasi sesuai dengan standar yang diatur dalam Permenkumham No. 8 Tahun 2019.

JDIH BAWASLU LAKUKAN PENATAAN REGULASI DAN PEMBINAAN KE BAWASLU DAERAH MELALUI PENILAIAN PENGELOLAAN JDIH TERBAIK PADA JDIH BAWASLU DI DAERAH

Tangerang, (15/11) - Badan Pengawas Pemilihan Umum melaksanakan kegiatan rapat penghimpunan penilaian dan kategori terbaik pada JDIH Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam JDIH Bawaslu Awards Tahun 2022 di Hotel Aryaduta. Pusat JDIHN melalui Kepala Pusat JDIHN Nofli didampingi oleh Subkoordinator Digitalisasi Dokumen Hukum Diden Priya Utama hadir memberikan masukan dan gambaran mengenai penilaian JDIH yang selama ini telah dilakukan Pusat JDIHN. Kegiatan ini juga dihadiri dan dibuka secara langsung oleh Koordinator Divisi Hukum Totok Haryono, Deputi Bidang Administrasi Ferdinand Eskol Tiar Sirait, Tenaga Ahli Bidang Hukum Abdullah Iskandar. Kegiatan dimulai dengan penyampaian laporan kegiatan oleh Subkoordinator Advokasi dan Dokumentasi Hukum. Witra menyampaikan bahwa Bawaslu RI sudah melakukan penilaian secara langsung ke 18 Provinsi dan 20 Kabupaten/Kota. JDIH Bawaslu Awards sebagai bentuk penghargaan kepada Bawaslu daerah dalam melakukan pengelolaan JDIH terbaik. Nofli dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang sebesar besarnya kepada Bawaslu RI yang begitu konsisten dan komitmen dari tingkat pimpinan sampai Provinsi, Kabupaten/Kota. "Kami Pusat JDIHN melihat seluruh pengelola JDIH Bawaslu dari tingkat Pusat sampai tingkat Kota/Kabupaten bekerja keras membangun JDIH. Kami yakin dengan semangat itu akan menjadikan pengelolaan JDIH Bawaslu semakin baik", ungkap Nofli. Totok dalam sambutannya sekaligus membuka acara menyampaikan bahwa Bawaslu RI akan terus berusaha memberikan yang terbaik dalam pengelolaan JDIH dengan melakukan evaluasi internal di JDIH Bawaslu untuk perbaikan pertriwulan. “JDIH upaya menata regulasi di Bawaslu. JDIH menjadi sarana penguatan Negara Hukum”, ucap Totok. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi untuk menentukan kategori Award, penyampaian hasil evaluasi verifikasi faktual JDIH Bawaslu daerah dan penentuan pemenang JDIH Awards Bawaslu.