Bogor, 24 Juli 2024 - Desa sebagai garda terdepan pemerintah memiliki peran strategis dalam upaya meningkatkan literasi hukum masyarakat. Pemberdayaan desa sebagai garda terdepan pemerintah dan mendukung upaya penyebarluasan informasi serta dokumen hukum kepada masyarakat terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor. Dalam upaya mendukung hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Bagian Perundang-undangan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dengan menghadirkan Kepala Desa di Darmawan Park Sentul, Bogor.

Aji Bagus Pramukti, JFU Analis Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, dalam paparannya menyampaikan bahwa pemerintah desa merupakan wujud hadirnya negara di tingkat wilayah. Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat, termasuk informasi dan dokumen hukum, harus menjadi perhatian pemerintah desa. "Peran Kepala Desa sangat diharapkan dalam mendukung Pemerintah Kabupaten sebagai penyedia dan kontributor dokumen hukum seperti peraturan desa dan Keputusan Kepala Desa," ujar Aji.

Pemerintah Desa dapat memanfaatkan JDIH Kabupaten Bogor sebagai lemari arsip digital untuk menyimpan produk hukum yang dikeluarkan desa. Sebagai sarana publikasi dan media penyimpanan produk hukum desa secara elektronik, maka resiko hilangnya dokumen hukum dapat diminimalisir.

Melalui JDIH, Aparatur Desa dan masyarakat desa dapat melihat produk hukum desa lainnya sebagai referensi dalam penguatan nilai unggul desa seperti desa wisata, pungutan desa, dan produk hukum lainnya yang dapat memberikan nilai tambah bagi desa. Keberadaan JDIH di desa juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pada akhirnya, kegiatan ini tidak hanya memberikan informasi mengenai pelibatan Kepala Desa dan jajarannya dalam pengelolaan JDIH, tetapi juga menguatkan upaya peningkatan literasi hukum di wilayah Kabupaten Bogor.