Berita

HADIRNYA JDIH KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM MENDUKUNG PENGUATAN EKOSISTEM UMKM DAN EKONOMI BERBASIS KERAKYATAN

Sejalan dengan fokus utama pemerintah dalam upaya pelindungan, kemudahan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, maka dokumen dan informasi hukum menjadi sangat dibutuhkan. Sebagai upaya untuk mendukung penyebarluasan dokumen dan informasi hukum kepada para pelaku usaha UMKM dan koperasi, maka Kementerian Koperasi dan UKM me-launching desain baru dan sosialisasi Laman JDIH pada Selasa, 23 Agustus 2022 di Hotel Salak The Heritage. Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini dihadiri oleh Pegawai dan BLU di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi, Kabupaten/Kota, Para Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan dan perwakilan Koperasi serta Asosiasi UMKM. Dalam sambutannya Arif Rahman Hakim, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM menyampaikan bahwa seluruh pihak yang berkepentingan dengan regulasi dan kebijakan terkait Koperasi dan UMKM dapat memanfaatkan JDIH Kementerian Koperasi dan UKM sebagai sarana dokumentasi dan informasi hukum. “JDIH menjadi sarana yang baik bagi para pemangku kepentingan untuk mendapatkan akses dokumen hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM”, terang Arif. Ditambahkan oleh Henra Saragih, Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM bahwa Pembangunan JDIH Kemenkopukm diawali dari ILDIS v1 yang kemudian diperbaharui menjadi ILDIS v3.1. Dalam launching laman JDIH KemenkopUKM, terdapat beberapa pengembangan diantaranya: SSL URL JDIH KEMENKOPUKM yaitu “ jdih.kemenkopukm.go.id”, penambahan inovasi yang memudahkan pengguna JDIH yaitu fitur Search Engine dengan menggunakan suara, menyediakan tampilan peraturan yang dapat diunduh dalam bentuk Flip Book sehingga lebih nyaman untuk dibaca dapat meningkatkan minat baca para kaum muda yang saat ini sangat mengedepankan efisiensi atau praktis, menampilkan Peraturan K/L yang terkait dengan kemenkopukm pada menu analisis dan evaluasi sebagai inovasi dalam mendukung Penilaian dan Kemanfaatan Regulasi yang berkaitan dengan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kewirausahaan. “Adanya pembaharuan dan filtur tambahan ini tentu memberikan kemudahan sehingga produk dokumen hukum Kementerian Koperasi dan UKM bisa di gunakan oleh seluruh masyarakat”, ungkap Henra. Dalam kesempatan yang sama Emalia Suwartika, Koordinator Otomasi Dokumen Hukum Pusat JDIHN menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian Koperasi dan UKM atas inovasinya sehingga memberikan kemudahan kepada pencari informasi atas diluncurkannya tampilan baru laman JDIH KemenkopUKM dengan berbasis ILDIS 3.1. “Kedepan tantangan akan kebutuhan dokumen dan informasi hukum terkait perkoperasian, usaha mikro, usaha kecil, dan menengah, dan kewirausahaan harus dapat terpenuhi dengan hadirnya laman JDIH Kementerian Koperasi dan UKM”, kata Emalia. “Hadirnya tampilan baru laman JDIH Kementerian Koperasi dan UKM menjadi salah satu ikhtiar untuk memperkuat ekosistem Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi. Dengan di-launchingnya tampilan baru laman JDIH Kementerian Koperasi dan UKM diharapkan dapat berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi dan di tengah ketidakpastian kondisi global, dimana UMKM dan koperasi menjadi tulang punggung perekonomian nasional”, ungkap Emalia. Emalia juga berpesan agar dalam melakukan pengelolaan JDIH selalu berpedoman pada Permenkumham No. 8 Tahun 2019 tentang standar dan mengingatkan kepada para pengelola JDIH Kementerian Koperasi untuk tak kenal lelah berinovasi.

SHARING SESSION PUSAT JDIHN DENGAN BPH MIGAS DALAM RANGKA PENGEMBANGAN JDIH

Depok, (4/8) - Pusat JDIHN melalui Subkoordinator Digitalisasi Dokumen Hukum Diden Priya Utama melakukan Sharing Session JDIH di hadapan pengelola JDIH Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Sharing Session terkait pengelolaan JDIH di BPH Migas ini dilaksanakan di Walking Drums Cafe dengan dihadiri oleh pengelola JDIH serta tim IT BPH Migas. Dilaksanakan kegiatan ini dalam rangka pengembangan website JDIH milik BPH Migas kedepan untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Kepala Bagian Hukum BPH Migas Nuryati Wijayanti, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis yang dilakukan BPH migas dalam mengembangkan JDIH secara tepat sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, masukan Pusat JDIHN menjadi relevan untuk dikembangkan oleh Tim IT BPH Migas yang hadir dalam kesempatan tersebut. Diden Priya Utama menyampaikan evaluasi terkait kondisi pengelolaan JDIH di BPH Migas saat ini yang berdasarkan Perpres No. 33 Tahun 2012 dan Permenkumham No. 8 Tahun 2019. Berbagai masukan dari Pusat JDIHN akan ditindaklanjuti dan menjadi komitmen BPH Migas untuk segera mengembangkan JDIH. Regulasi terkait penyediaan  Penyediaan Bahan Bakar Minyak dan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi menjadi sangat penting khususnya di masa-masa seperti ini untuk kemudian diketahui masyarakat secara luas melalui JDIH.

KEPALA PUSAT JDIHN: DUKUNGAN KEPALA DAERAH BERPERAN PENTING DALAM MEMAJUKAN JDIH DI DAERAH

Bogor, (1/8) - Kota Bogor kian aktif  memberikan layanan digital bagi para pencari dokumen dan informasi hukum dengan melaunching website JDIH Kota Bogor. Kepala Pusat JDIHN Nofli turut hadir dalam Grand Launching Website JDIH Kota Bogor yang diresmikan oleh Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto. Seluruh SKPD di lingkungan Kota Bogor turut mendukung dan hadir dalam acara yang diinisi oleh Bagian Hukum Kota Bogor bertempat di Balai Kota Bogor. Dalam sambutannya Bima Arya menyampaikan bahwa setiap wilayah memiliki kompleksitas pernasalahan hukum yang berbeda. "Beberapa faktor penyebab permasalahan hukum dikarenakan pemahaman dan kesadaran hukum yang belum baik, penegakan hukum yang tidak tegas dan tidak sinkronnya peraturan perundang-undangan satu sama lain. Melalui pembangunan JDIH dan penyebaran dokumen hukum yang baik harapannya dapat membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang begitu kompleks di daerah", kata Bima Arya. Menurutnya bahwa dengan hadirnya website JDIH Kota Bogor yang lebih user friendly dan dapat diakses secara mudah di jdih.kotabogor.go.id dapat membantu masyarakat dalam mencari dokumen hukum yang dibutuhkan. Tampilan yang baru dan filtur di dalamnya kami harap memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memberikan layanan informasi peraturan yang dibutuhkan", ungkap Bima. "Dalam Website JDIH Kota Bogor ini berisi klinik hukum berupa bantuan hukum bagi masyarakat miskin, inovasi pengajuan penomoran yang bernama ‘e-Pro HD’, inovasi penyampaian informasi kegiatan Bagian Hukum dan HAM yang ‘Penjuru Diskusi, inovasi perpustakaan digital yang bernama ‘e-Diary’ yang berisi jurnal dan kebijakan terbaru di Kota Bogor. Tentu melalui Website JDIH Kota Bogor merupakan upaya kami dalam mewujudkan misi Kota Bogor sebagai Kota Cerdas (Smart City)", tambah Bima. Dalam tempat yang sama Nofli memberikan apresiasinya atas langkah Kota Bogor dalam mengembangkan JDIH. Permasalahan klasik JDIH seperti SDM, Infrastruktur, dan Anggaran untuk pengembangan JDIH dapat teratasi dengan dukungan Kepala Daerah. "Majunya pengembangan JDIH di daerah, kami lihat di banyak Kabupaten dan Kota karena atensi dari Kepala Daerahnya, untuk itu kami Pusat JDIHN mengucapkan terimakasih kepada Bapak Walikota Bogor yang sudah memberikan dukungan dalam pengembangan JDIH Kota Bogor dengan segala inovasi terbarunya", kata Nofli. Masyarakat tidak perlu datang ke Bagian Hukum Kota Bogor untuk mencari peraturan yang dibutuhkan. "Cukup klik ke jdih.kotabogor.go.id ataupun melalui portal jdihn.go.id  masyarakat dapat mencari dokumen hukum yang dibutuhkan. Tinggal klik peraturan mana yang diinginkan, tidak perlu dan tidak membutuhkan biaya untuk mendapatkan peraturan tersebut", tutur Nofli. Nofli juga meninjau Perpustakaan dan layanan Kios JDIH yang berada di Kantor Pemkot Bogor. "Keberadaan Kios JDIH dan Layanan Perpustakaan yang dikelola dengan baik semakin memberikan nilai tambah pengelola JDIH untuk menghadirkan JDIH kepada masyarakat", kata Nofli.

TAMPILAN BARU DAN LAUNCHING WEBSITE JDIH PROVINSI BANTEN

Serang, (28/7) - Pemerintah Provinsi Banten kian serius melakukan pengelolaan JDIH dengan melaunching Website JDIH terbaru yang diresmikan oleh Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Komarudin. Acara yang berlangsung di Aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten turut dihadiri dari Pusat JDIHN, yakni Koordinator Otomasi Dokumen Hukum Emalia Suwartika dan Subkoordinator Digitalisasi Dokumen Hukum Diden Priya Utama. Plt. Biro Hukum Provinsi Banten Hadi Prawoto, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Banten Eneng Nurcahyati, dan perwakilan seluruh Anggota JDIH di wilayah Banten juga hadir dalam acara launching Website JDIH Provinsi Banten. Dalam sambutannya Komarudin menyampaikan bahwa pelayanan publik tidak akan pernah bisa lepas dari sentuhan teknologi dan inovasi elektronik. "Melalui layanan elektronik, maka kemudahan dan kecepatan akses akan dirasakan oleh masyarakat. Demikian juga dengan keberadaan JDIH Provinsi Banten yang mau tidak mau harus hidup berdampingan dengan inovasi dan layanan elektronik. Hadirnya Website JDIH Provinsi Banten diharapkan memberikan langkah yang strategis dalam memberikan layanan dokumen dan informasi hukum kepada masyarakat di Provinsi Banten", terang Komarudin. Dalam kesempatan yang sama Hadi Prawoto, Plt. Biro Hukum menyampaikan bahwa pengelolaan JDIH Provinsi Banten tahun sebelumnya menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk lebih baik lagi. "Keberadaan JDIH di Provinsi Banten yang pernah stagnan menjadi pembelajaran bagi kami untuk lebih aktif mengelola JDIH. Penilaian JDIH menjadi target antara kami, namun yang paling penting bagaimana kedepannya kita mengelola JDIH lebih baik dari waktu ke waktu agar masyarakat merasakan hadirnya JDIH Provinsi Banten. Emalia, Koordinator Otomas Dokumen Hukum menyampaikan apresiasinya atas hadirnya website baru JDIH Provinsi Banten. Harapan kami agar Provinsi Banten tidak hanya berhenti pada pembaharuan website JDIH. Masukan Emalia bahwa dalam pengelolaan JDIH perlu dilanjutkan dengan memenuhi tuntutan Permenkumham No. 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informaasi Hukum. "Permenkumham tersebut sudah memberikan gambaran bagaimana standar pengelolaan dokumen hukum dan informasi hukum baik dari sisi abstrak, pengelolaan dokumen dan informasi hukum, dan pelaporan evaluasi anggota. Ini harus terus dilanjutkan oleh para pengelola agar JDIH di Anggota makin berkembang lebih baik lagi", kata Emalia. Diden yang juga didapuk sebagai narasumber melakukan evaluasi website JDIH Provinsi Banten. "Hadirnya Website Terbaru JDIH Provinsi Banten hendaknya menjadi modal semangat bagi JDIH Provinsi Banten untuk lebih baik lagi. Kekurangan-kekurangan yang ada dalam 32 indikator penilaian harapannya dapat segera dipenuhi oleh Pengelola JDIH Provinsi Banten", tutur Diden. Hadirnya perwakilan Anggota JDIH di wilayah Banten menjadi kesempatan bagi Diden untuk mengevaluasi keaktifan URL Integrasi dan pelaporan E-Report tahun 2021. "Kami minta kepada Anggota JDIH untuk segera mengecek kembali aktivasi URL integrasi dan secara berkala melakukan sinkronisasi. Hal lain yang tak kalah penting agar setiap Anggota melaporkan pengelolaan JDIH selama setahun terakhir. Isi e-report merupakan cerminan pengelolaan JDIH dalam 1 tahun berjalan", tutup Diden.

DPRD KABUPATEN PANGANDARAN PERCEPAT PENGEMBANGAN JDIH MELALUI LAUNCHING APLIKASI JDIH

Pangandaran, (22/7) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran mempercepat pengembangan JDIH dengan melaunching aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Kabupaten Pangandaran. Kegiatan yang berlangsung di aula DPRD Kabupaten Pangandaran dihadiri oleh Pusat JDIHN yang diwakili oleh Koordinator Otomasi Dokumentasi Hukum Emalia Suwartika, Subkoordinator Digitalisasi Dokumen Hukum Diden Priya Utama beserta jajaran. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin dan Sekretaris DPRD Kabupaten Yayat Kiswayat turut hadiri peresmian dan launching JDIH DPRD Kabupaten Pangandaran. Dalam sambutannya Asep Noordin menyampaikan alasan perlunya JDIH salah satunya yaitu untuk menjamin ketersediaan dokumentasi hukum yang lengkap, akurat, hingga dapat diakses secara cepat dan mudah. Dalam pengelolaan JDIH, harus dilakukan penataan baik dokumentasi maupun tampilan yang disajikan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Hadirnya JDIH DPRD Kabupaten Pangandaran diharapkan dapat meningkatkan pelayanan penyediaan dokumen hukum daerah maupun perundang-undangan lainnya lainnya. Hadir juga pada acara ini anggota perwakilan dari Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Biro Hukum Provinsi Jawa Barat, Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, OPD di lingkungan Kabupaten Pangandaran, serta Universitas dari Kabupaten Pangandaran. Emalia Koordinator Otomasi Dokumen Hukum Pusat JDIHN menyampaikan apresiasi bahwa dalam awal pengelolaannya JDIH DPRD Kabupaten Pangandaran bisa memberikan inovasi berupa manajemen peraturan parlemen. Ema berharap agar pengelola JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran dalam membangun JDIH untuk tetap mengikuti aturan yang ada dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 tahun 2019, serta agar terus menjaga semangat pengembangan JDIH dengan memanfaatkan aplikasi baru yang saat ini sudah di launching oleh DPRD Kabupaten Pangandaran. Dalam kesempatan yang sama tim penilai dari Pusat JDIHN juga melakukan evaluasi terhadap Pengelolaan JDIH serta website JDIH yang sudah ada, hal ini dilakukan agar kedepannya pengelolaan JDIH DPRD Kabupaten Pangandaran menjadi lebih maksimal dan bisa termanfaatkan oleh masyarakat di Pangandaran.