Berita

KUNJUNGAN KONSULTASI JDIH DPRD PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Berangkat dari semangat untuk terus mengembangkan dan memajukan JDIH di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu 30 Maret 2021 Pengelola JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan kunjungan konsultasi JDIH ke Pusat JDIHN. Kunjungan Pengelola JDIH DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara diterima secara langsung di ruang rapat Hardjito Gedung Pusat JDIHN BPHN oleh Sub Koordinator Pengolahan Dokumen dan Informasi Hukum Sri Handayani dan JFT Pranata Komputer Ahli Muda Idham Adriansyah Pada pertemuan tersebut dilakukan evaluasi sinkronisasi data  JDIH dan program pengembangan JDIH DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara di tahun 2022. Selain itu dilakukan juga konsultasi mengenai pengisian e-Reporting JDIHN, aspek-aspek dan indikator penilaian pengelolaan JDIH serta konsultasi mengenai kegiatan JDIH yang bisa dilakukan dengan melibatkan DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Tenggara.

KUNJUNGAN KONSULTASI JDIH PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

Jakarta, (30/3) – Pusat JDIHN yang diwakili oleh Subkoordinator Pengolahan Dokumen dan Informasi Hukum Sri Handayani dan JFT Pranata Komputer Ahli Muda Idham Adriansyah menerima kunjungan koordinasi dan konsultasi anggota JDIH Kabupaten Pemalang. Kedatangan dari Pengelola JDIH Kabupaten Pemalang diterima di ruang rapat Hardjito Gedung Pusat JDIHN BPHN. JDIH Kabupaten Pemalang terus berbenah memajukan pengelolaan JDIH ditahun 2022 ini. Evaluasi pengelolaan JDIH terkait sinkronisasi data dan pengembangan JDIH Kabupaten Pemalang di tahun 2022 menjadi pokok bahasan dalam pertemuan tersebut. Selain itu dilakukan juga konsultasi mengenai pengisian e-Reporting JDIHN, aspek-aspek dan indikator penilaian pengelolaan JDIH. Bagaimana melakukan Pengelolaan JDIH yang sesuai dengan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum tak luput dibahas dalam kunjungan konsultasi JDIH Kabupaten Pemalang.

PUSAT JDIHN BPHN BERSAMA KEMENPAREKRAF /BAPAREKRAF PERKENALKAN JDIH KEPADA BPOLBF

Labuan Bajo, (30/3) - Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) bersama Perwakilan JDIH Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) hadir di kantor Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) untuk melaksanakan sosialisasi website JDIH Kemenparekraf/Baparekraf dan memperkenalkan JDIH secara langsung. Direktur Utama BPOLBF Shana Fatina bersama jajaran memberikan sambutan hangat dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh perwakilan Pusat JDIHN dan perwakilan JDIH Kemenparekraf/Baparekraf karena sudah hadir langsung di BPOLBF. Koordinator Hukum Kemenparekraf/Baparekraf Moch. Nurul Huda mengawali kegiatan dengan memaparkan mengenai website JDIH Kemenparekraf/Baparekraf mulai dari organisasi, SDM, koleksi dokumen hukum hingga rencana pengembangan JDIH Kemenparekraf / Baparekraf Tahun 2022. Selanjutnya Kepala Pusat JDIHN Nofli menjelaskan mengenai JDIH secara keseluruhan. Sebelum mengakhiri paparan Nofli menyampaikan harapannya bahwa dengan kegiatan sosialisasi ini seluruh jajaran BPOLBF dapat memahami peran penting JDIH dalam mendukung pariwisata serta ekonomi kreatif yang ada di Indonesia dan secara khusus di Labuan Bajo. Melalui JDIH diharapkan memberikan gambaran informasi kepada masyarakat dan stakeholder mengenai produk-produk hukum yang diterbitkan oleh BPOLBF sehingga dapat mendukung terwujudnya percepatan pembangunan pariwisata terintegrasi dan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata kelas dunia.

JDIH SARANA PEMERINTAH DALAM MENYEDIAKAN AKSES DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM KEPADA MASYARAKAT

Bengkulu, (29/3) -  Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang diwakili oleh Kepala Sub Bidang Tata Usaha Lianawati Rahayu dan tim teknis Muhammad Annas hadir dalam kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan JDIH yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu. Acara yang berlangsung di Aula Fatmawati Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu juga dihadiri oleh seluruh Anggota JDIH di Provinsi Bengkulu mulai dari Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten/Kota, sampai dengan Sekretariat DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Bengkulu, Ika Ahyani Kurniawati yang mewakili Kepala Kantor Wilayah, membuka langsung kegiatan tersebut. Dalam sambutannya Ika mengatakan bahwa salah satu fungsi hukum yaitu sebagai regulasi yang mengatur kehidupan di suatu negara. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui segala regulasi yang ada. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah wajib memberikan akses keterbukaan kepada masyarakat tentang regulasi dan berbagai dokumen hukum lainnya. "Pemberian informasi hukum kepada masyarakat juga dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran hukum. Hal-hal itu pun menjadi latar belakang diperlukannya basis data dokumen dan informasi hukum nasional yang terintegrasi", tutur Ika Ahyani. Pada kesempatan yang sama Lianawati sebagai narasumber menyampaikan mengenai Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di wilayah Provinsi Bengkulu. Saat ini pengembangan dan pengelolaan JDIH lebih menekankan kepada validasi dan koleksi data dokumen anggota JDIHN. Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan terkait jumlah dokumen hukum yang ada di website Anggota JDIH tidak terupdate di Portal JDIHN.GO.ID. "Penyebab jumlah data terintegrasi pada Portal JDIHN tidak bertambah karena anggota JDIHN belum melakukan update sync secara berkala dan/atau link URL API Integrasi tidak aktif. Selain itu metadata dokumen dan format pengisian metadata di masing-masing website anggota JDIH belum sesuai dengan Standar Permenkumham 8 No. Tahun 2019", kata Lia sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut. Dalam kegiatan ini juga, Menteri Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah Kemenkuham Bengkulu menyerahkan penghargaan pengelolaan dan pengintegrasian JDIH secara simbolis kepada Sekretariat DPRD Kota Bengkulu, Sekretariat DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan pengelolaan data yang berkualitas dan berkesinambungan melalui portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum anggota JDIH di Provinsi Bengkulu agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum.

KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI TENGAH JALIN KOORDINASI UNTUK MENINGKATKAN SINERGITAS DENGAN SELURUH ANGGOTA JDIH DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Palu, (28/03) - Dalam rangka meningkatkan sinergitas antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemerintah Daerah, Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah menyelenggarakan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan JDIH yang bertempat di Aula Garuda Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah. Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota JDIH yang terdiri dari Bagian Hukum Kabupaten dan Kota, Sekretariat DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah Raymond Johanis Hendraputra Takasenseran membuka kegiatan mewakili Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah. Dalam sambutannya, Raymond menyampaikan bahwa dalam rangka menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah atau institusi lainnya, maka perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi. Dalam kesempatan yang sama, Pusat JDIHN melalui Koordinator Otomasi Dokumentasi Hukum Emalia Suwartika menyampaikan terkait penilaian kinerja pengelolaan Anggota JDIH Provinsi Sulawesi Tengah melalui evaluasi website JDIH dan pengisian e-report, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan setelah Anggota JDIH terintegrasi. Emalia menegaskan masih banyaknya Anggota JDIH yang tidak memperhatikan status URL API pada proses integrasi dan tidak mengisi e-report, padahal kedua hal tersebut merupakan salah satu indikator pengelolaan JDIH dalam penilaian Anggota JDIH. "Hanya satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang meraih nilai 73 (Kategori Dwi Tungga) pada penilaian pengelolaan JDIH Tahun 2021. Utamakan pengelolaan JDIH masing-masing, karena bobot nilai besar terdapat di aspek pengelolaan JDIH." ucap Emalia seraya memberi contoh untuk membuat perbandingan dengan pengelolaan JDIH yang dilakukan oleh penerima penghargaan JDIHN Awards Tahun 2021. Sebelum mengakhiri paparannya, Emalia melakukan pendampingan pengisian e-report dan mengingatkan untuk terus melakukan koordinasi baik dengan pengelola JDIH Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah ataupun Tim Teknis Pusat JDIHN.