Berita

PERAN JDIHN DALAM MEWUJUDKAN DIGITALITASI PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM SATU EKOSISTEM

(23/06) - Bertempat di hotel Mercure Ancol, Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu) menyelenggarakann FGD Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Menuju Digitalisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Satu Ekosistem Nasional yang menghadirkan narasumber dari Pusat JDIHN. Acara dibuka secara langsung Bambang Supriyatno selaku Kepala Subbagian Hukum Pengadaan dan Informasi Hukum. Pada sesi pertama Budi Setiabudi selaku Kepala Bagian Hukum Kekayaan Negara dan Informasi Hukum memaparkan perkembangan website JDIH Kementerian Keuangan. Pengelolaan JDIH Kemenkeu berbasis E-Corporate Services yang memungkinkan pengelolaan peraturan dapat dilakukan oleh beberapa web admin yang tersebar pada Unit Eselon I di Kemenkeu dan Unit Eselon II di Lingkungan Sekretariat Jenderal. Budi menyebutkan "arah pengembangan JDIH Kemenkeu mencakup tiga hal, yaitu sistem yang terintegrasi guna mendukung prinsip satu data untuk menghindari adanya tumpang tindih pengelolaan dokumen hukum, Jaminan Kualitas Informasi yang tinggi data dan Informasi Hukum yang lebih akurat dan terpusat, serta Fokus pada User Pengguna". "Fokus JDIH Kemenkeu saat ini adalah terkait Digitalisasi pembentukan peraturan perundang-undangan, karena digitalisasi menjadi salah satu persyaratan untuk koordinasi dan konsistensi peraturan agar lebih efisisen serta JDIH Kemenkeu sedang berupaya membuat satu sistem informasi hukum menjadi satu ekosistem nasional," imbuhnya. Selanjutnya, Pusat JDIHN yang diwakili oleh Claudia Valeriana selaku Subkoordinator Penerbitan dan Publikasi Hukum pada pembukaan paparannya menjelaskan tentang sejarah dari keberadaan JDIH yang berorientasi pada pentingnya peran pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat akan dokumen dan informasi hukum. Claudia juga menjelaskan pengelolaan dokumen hukum dengan aplikasi ILDIS, "terkait pengelolaan dokumen hukum, kami mengembangkan aplikasi ILDIS dimana aplikasi ini juga ditawarkan secara gratis kepada anggota JDIH yang tidak memiliki anggaran untuk membangun sebuah aplikasi pengeloaan dokumen hukum" ungkapnya. Selanjutnya dijelaskan pula oleh Claudia bahwa saat ini aplikasi JDIH sedang diuji oleh Kemenpan RB untuk dijadikan aplikasi umum yang berdampak pada pengelolaan aplikasi tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh instansi pengampu. "Sampai saat ini kami sedang mengupayakan agar yang menjadi titik nilai aplikasi JDIH disini adalah konsep pengintegrasiannya, bukan aplikasi pengolahan dokumen hukumnya", tambah Claudia. Untuk memberikan pelayanan penyebarluasan informasi hukum secara maksimal kepada user pengguna, Claudia juga memberikan dukungan kepada JDIH Kemenkeu dalam berinovasi pada format unduhan dokumen hukum. "Kami selaku Pusat JDIHN akan mendukung inovasi tersebut, selama Standar Permenkumham No. 8 Tahun 2019 masih tetap diimplementasikan dan selama tidak mengganggu proses integrasi ke Portal JDIHN,"tambahnya. Diakhir paparannya Claudia melakukan evaluasi website JDIH Kemenkeu dan menyampaikan pentingnya memberikan bukti dukung lampiran file dalam pelaporan E-Report bagi anggota JDIH.

PUSAT JDIHN DORONG PENINGKATAN KUALITAS DATA DOKUMEN HUKUM JDIH KABUPATEN BENGKULU UTARA MELALUI MONEV GABUNGAN

Bengkulu, (23/6) - Pusat JDIHN mendampingi Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu dan Biro Hukum Provinsi Bengkulu melakukan Monitoring dan Evaluasi pengelolaan JDIH di Kabupaten Bengkulu Utara. Pusat JDIHN diwakili oleh Subkoordinator Sirkulasi dan Referensi Sudino dan Analis Hukum Faizal Yusuf. Sebelum bertolak ke Kabupaten Bengkulu Utara dilakukan rapat evaluasi di Kanwil Kemenkumham Bengkulu. Rapat dipimpin langsung Kadiv Yankum Kanwil Bengkulu Ika Ahyani Kurniawati. Dijelaskan Ika bahwa fokus Kanwil Kemenkumham Bengkulu di tahun ini adalah percepatan integrasi di Universitas yang ada di Provinsi Bengkulu. Setiba di Kabupaten Bengkulu Utara Tim Monev diterima secara langsung oleh Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi Kab Bengkulu Utara Noprian Syaputra berserta jajaran. Dari hasil hasil evaluasi tim menemukan link Url API integrasi tidak aktif yang menyebabkan ketidakcocokan data antara JDIH Kabupaten Bengkulu Utara dengan data portal JDIHN.GO.ID. Hal ini dikarenakan perpindahan hosting website aplikasi JDIH BU yang selama ini dikelola oleh pihak ke 3 berpindah ke Pusat Data Nasional Kemenkominfo. Untuk itu diperlukan memperbaharui link Url API terlebih dahulu. Tim juga merekomendasikan untuk bekerjasama dengan Perpustakaan Daerah dalam pengelolaan perpustakaan yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara dan menginput Peraturan Desa (Perdes) ke dalam website JDIH Kabupaten Bengkulu Utara agar masyarakat bisa mengakses Perdes tersebut dan berkontribusi dalam menambah koleksi dokumen hukum ke dalam basis data hukum nasional.

PENINGKATAN KUALITAS JDIH OMBUDSMAN SEBAGAI IMPLEMENTASI PENILAIAN SPBE

Jakarta, (22/06) - Ombudsman RI secara konsisten terus melakukan penguatan fungsi JDIH dengan melaksanakan kegiatan rapat tim pengelola JDIH bertempat di Hotel Wyndham Casablanca yang menghadirkan Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Nofli sebagai pemateri. Kepala Biro Hukum, Kerja sama dan Organisasi Dwi Ciptaningsih dalam pembukaannya menyampaikan bahwa sistem pengelolaan dokumen hukum Ombudsman RI telah mengalami peruabahan dan pengembangan yang telah disesuaikan dengan Permenkumham No. 8 Tahun 2019. "Kami terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH dengan harapan bahwa dokumen di JDIH mendapatkan perhatian lebih serta memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat", sambungnya. Kepala Pusat JDIHN, Nofli yang hadir dalam kegiatan tersebut mengapresiasi atas upaya peningkatan yang telah dilakukan tim pengelola JDIH Ombudsman RI dalam mengelola dan mengembangkan sistem JDIH. "Pengembangan sistem pada JDIH Ombudsman RI ini merupakan suatu upaya yang baik dan akan semakin baik jika bisa melibatkan anggota maupun perwakilan Ombudsman di daerah sebagai pengelola JDIH Ombudsman RI", kata Nofli. Selanjutnya Nofli juga menyampaikan arah kebijakan JDIH yang berkaitan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). BPHN sebagai Pusat JDIHN terus melakukan koordinasi terkait wacana JDIH yang akan diajukan menjadi Aplikasi Umum SPBE yang akan melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga sebagai komponen pendukung dalam mewujudkan gambaran besar JDIH dalam Aplikasi Umum SPBE. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Wanton Sidauruk juga menyampaikan bahwa akan turut serta berupaya meningkatkan kualitas layanan JDIH dari sisi dukungan teknis.

KAPUS JDIHN APRESIASI INOVASI WARUNG JDIH DAN MASKOT JDIH DPRD KOTA BANDUNG

Jakarta, (16/6) – Pusat JDIHN kedatangan rombongan tim Pengelola JDIH dari DPRD Kota Bandung. Kepala Pusat JDIHN, Nofli beserta jajaran menyambut dan menerima secara langsung rombongan pengelola JDIH dari DPRD Kota Bandung yang dipimpin oleh Ketua DPRD Tedy Rusmawan di Ruang Rapat Hardjito BPHN. Disampaikan oleh Tedy bahwa JDIH DPRD Kota Bandung saat ini terus melakukan perbaikan berbagai aspek. "Diharapkan dengan adanya JDIH DPRD Kota Bandung, masyarakat bisa mengetahui peraturan yang ada di Kota Bandung yang merupakan buah kinerja anggota DPRD Kota Bandung”, tutur Tedy Lebih lanjut disampaikan oleh Teddy bahwa pihaknya melakukan konsultasi ke JDIHN karena berkeinginan agar JDIH DPRD Kota Bandung tertata secara sistematis dan memudahkan masyarakat untuk mencari produk hukum yang diperlukan. Sekretaris DPRD Kota Bandung HM Salman Fauzi menyebutkan, pihaknya memang sedang melengkapi berbagai fasilitas dan layanan JDIH DPRD Kota Bandung. "Kami merupakan "pendatang baru" karena baru setahun terakhir ini serius menggarap JDIH dengan tujuan seperti yang disampaikan Ketua DPRD", ujarnya. Lebih jauh Salman menyebutkan, beberapa inovasi dilakukan pihaknya untuk lebih memasyarakatkan JDIH DPRD Kota Bandung. "Selain website JDIH DPRD Kota Bandung yang kini juga tersedia di Apps Store, kami memiliki Warung JDIH yang bisa menjadi semacam pusat informasi JDIH bagi mereka yang datang ke Gedung DPRD Kota Bandung". Kedepannya, lanjut Salman, pihaknya juga sudah menyiapkan maskot JDIH DPRD Kota Bandung yang akan dinamai Kang Jede dan Teh Iha. "Pasangan ini yang nantinya akan menjadi ujung tombak sosialisasi dan promosi JDIH DPRD Kota Bandung," pungkas Salman. Nofli menyambut kedatangan Tim Pengelola JDIH DPRD Kota Bandung. "Ini membanggakan sekali, pimpinan DPRD mendukung langsung tim JDIH melakukan pembenahan JDIH". Dukungan Ketua DPRD Kota Bandung adalah kekuatan yang sangat berarti untuk pengembangan JDIH. Kami sangat mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh DPRD Kota Bandung dalam membangun JDIH dengan berbagai inovasinya “Kami yakin dengan inovasi pengelola JDIH Setwan Kota Bandung mampu menjadikan JDIH hadir dan dimanfaatkan masyarakat Bandung", tutur Nofli.

PUSAT JDIHN LAKUKAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN SOP PENGELOLAAN JDIH KEMENTERIAN SOSIAL

Dalam rangka melakukan penataan pengelolaan JDIH di Kementerian Sosial, pada tanggal 16 Juni 2022 Biro Hukum Kementerian Sosial menyelenggarakan rapat penyusunan Standar Operasional Prosedur JDIH yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sentra Terpadu “Inten Suweno” Bogor. Dalam giat ini hadir dari Pusat JDIHN, Subkoordinator Pengumpulan dan Pemeliharaan Koleksi Iswiyati Kunti didampingi JFU Faizal Yusuf. Koordinator Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum Indrayen Sidabutar membuka secara langsung acara tersebut. Dalam paparannya Iswi menyampaikan capaian pusat JDIHN dan fokus JDIH di tahun 2022. Lebih lanjut disampaikan oleh Iswi bahwa pelaksanaan pengelolaan JDIH yang bisa dijadikan SOP di Kementerian Sosial diantaranya, SOP pengolahan peraturan perundang-undangan, SOP pengolahan monografi hukum, SOP penginputan dokumen hukum kedalam website JDIH, SOP evaluasi dokumen hukum, SOP pembuatan abstrak peraturan, dan berita kegiatan JDIH. Narasumber kedua, yaitu Faizal Yusuf menyampaikan hasil evaluasi website dan e-report JDIH Kementerian Sosial, “bahwa SOP pengelolaan JDIH merupakan indikator yang dinilai oleh Pusat JDIHN”, ujar Faizal. Dijelaskan oleh Indrayen Tahun ini Kementerian Sosial akan menyelesaikan SOP pengelolaan JDIH. Masukan dan saran dari Pusat JDIHN akan melengkapi penyusunan SOP pengelolaan JDIH di Kementerian Sosial.