Berita JDIHN

Kandangan, 14 Desember 2023 - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), melalui Bagian Hukum Setda HSS, menggelar Rapat Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Kamis (14/12/2023). Acara ini juga dirangkai dengan peluncuran aplikasi mobile android JDIH Candatan bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional di Pendopo Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Candatan merupakan singkatan dari Channel Dokumentasi dan Informasi Hukum Terpadu Banua. Dihadapan Pimpinan SKPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa, Pj Bupati HSS membuka kegiatan tersebut dan sekaligus meluncurkan Aplikasi JDIH Candatan bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional. "Kegiatan ini sebagai sarana mensosialisasikan layanan JDIH ke seluruh perangkat daerah, kecamatan, hingga kelurahan dan desa. Sekaligus memperkenalkan wajah baru JDIH HSS yang lebih mudah di akses untuk digunakan bersama stakeholder dan masyarakat,”kata Hermansyah Fitri, Kepala Bagian Hukum Setda HSS, menjelaskan bahwa JDIH HSS telah berbenah sejak Agustus 2023, dengan koordinasi bersama Dinas Komunikasi dan Informatika serta konsultasi kepada pembinaan hukum Nasional Kemenkumham RI. Kami akan terus melakukan pembenahan JDIH di Kabupaten HSS. Katarina Rosariani, Plt. Koordinator Layanan Dokumen dan Publikasi Hukum yang mewakili Badan Pembinaan Hukum Nasional, memberikan ucapan selamat atas Anugerah Innovative Government Award Tahun 2023 yang diterima Kabupaten HSS. Diluncurkannya aplikasi android JDIH Candatan semakin membuktikan langkah inovasi Kabupaten HSS. Harapannya semangat inovasi menjadi nafas dalam pengelolaan JDIH di Kabupaten HSS. Dengan dukungan Bapak Pj. Bupati pada JDIH, kami yakin seluruh jajaran pasti menjalankan JDIH ini dengan sunguh-sungguh. "Semoga ini menjadi awal yang baik dalam melakukan langkah besar berikutnya untuk semakin meningkatkan kualitas layanan dokumen dan informasi hukum di Kabupaten HSS.", pesan Katarina. Dalam giat tersebut Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Katarina Rosariani dan Aji Bagus memberikan sosialisasi JDIH kepada Camat dan Perangkat Desa dan melakukan evaluasi pengelolaan JDIH Kabupaten HSS serta pendampingan pengisian pelaporan tahunan.

Banjarmasin, 7 Desember 2023 - Pemerintah Kota Banjarmasin terus berkomitmen untuk meningkatkan aksesibilitas dan transparansi informasi hukum di wilayahnya. Hal ini tercermin dalam acara sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang digelar di Galaxy Hotel. Walikota Banjarmasin, H Ibnu Sina, membuka secara resmi acara ini dengan menyampaikan komitmen kuat Pemerintah Kota Banjarmasin dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk menyediakan informasi hukum yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. "Sosialisasi JDIH ini adalah langkah nyata kita untuk memastikan bahwa informasi hukum dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak, termasuk masyarakat umum, praktisi hukum, dan pihak terkait lainnya," ujar Ibnu Sina. Dalam sambutannya, Kepala Pusat JDIHN, Nofli, memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Nofli menekankan peran strategis JDIH sebagai sarana untuk mempublikasikan regulasi dan memastikan transparansi dalam penyampaian informasi hukum. "Saat ini, website JDIH menjadi salah satu solusi penting dalam menjawab tantangan kompleks pembangunan nasional. Keberadaannya harus terus dioptimalkan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan," ungkap Nofli. Claudia Subkoordinator Penerbitan dan Publikasi Hukum Pusat JDIHN, turut hadir dalam acara tersebut, memberikan paparan mengenai perkembangan terkini JDIHN dan peran pentingnya dalam penilaian SPBE, IRH, dan kategori penilaian JDIH untuk tahun 2024. Claudia menekankan pentingnya JDIH sebagai saluran informasi hukum yang mudah diakses oleh berbagai pihak. Acara ini juga dirangkaian dengan launching aplikasi KAYUH LAKASIH (Aplikasi Penyusunan Produk Hukum dan Kanal Aspirasi Masyarakat oleh Walikota Banjarmasin. Aplikasi ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam penyusunan produk hukum dan memberikan kanal untuk aspirasi masyarakat secara transparan dan partisipatif, terang Jefri Fransyah Kabag Hukum Kota Banjarmasin. Digelarnya acara ini menjadi langkah strategis dalam memajukan sistem hukum dan informasi di Kota Banjarmasin, menjadikan JDIH sebagai sumber informasi yang dapat diandalkan.

Bogor, 6 Desember 2023 - Rapat pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Perindustrian di Hotel Savero Style Bogor pada Rabu, 6 Desember 2023, menjadi momentum penting untuk meningkatkan pengelolaan JDIH. Acara yang turut dihadiri oleh Dwi Rahayu Eka Setyowati Plt. Koordinator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Idham Adriansyah Pranata Komputer Ahli Muda Pusat JDIHN ini, dibuka oleh Adiar Adrianto, Analis Hukum Ahli Muda. Pengembangan JDIH Kementerian Perindustrian dibahas secara mendalam pada rapat ini. JDIH Kemenperin berencana meluncurkan sistem baru pada tahun 2024. Namun, proses migrasi sistem menghadapi beberapa kendala teknis, termasuk perbedaan database dengan sistem sebelumnya. Oleh karena itu, diputuskan untuk melakukan input ulang dokumen hukum secara manual. Meskipun demikian, kendala dalam mengunggah data dokumen telah berhasil diatasi setelah menghadapi pemblokiran sistem. Evaluasi dilakukan terhadap pengelolaan website JDIH saat ini dan proses migrasi serta sinkronisasi data JDIH Kemenperin ke Portal JDIHN.GO.ID. Ajang JDIH Awards Tahun 2023 menjadi catatan penting untuk terus memperbaiki kinerja. Dwi Rahayu Eka Setyowati mengingatkan perlunya pengelolaan website JDIH sesuai dengan Standar Permenkumham 8 Tahun 2019. Aktifnya Link API integrasi juga menjadi fokus penting dalam penarikan data yang mempengaruhi penilaian JDIH. Acara kemudian dilanjutkan dengan sinkronisasi Data JDIH Kementerian Perindustrian ke Portal JDIHN.GO.ID yang dipandu oleh Idham Adriansyah. Tujuan dari sinkronisasi ini adalah melakukan pembaruan data pada Portal JDIHN.GO.ID. Melalui pertemuan ini diharapkan menjadi langkah positif untuk meningkatkan pengelolaan JDIH Kemenperin ke arah yang lebih baik.

Kendari, 4 Desember 2023 - Dalam rangka memperkuat tugas dan fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta evaluasi kinerja, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) bekerja sama dengan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Pusat JDIHN) Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melakukan monitoring dan evaluasi bersama pada Anggota JDIH KPU Sulawesi Tenggara. Kunjungan ini dilakukan oleh Dwi Rahayu Eka Setyowati, Plt. Koordinator Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, dan tim dari KPU RI. Ketua KPU Sulawesi Tenggara, Dr. Asril, menyambut baik kunjungan tersebut dan mengungkapkan rasa terima kasih atas perhatian Pemerintah Pusat terhadap daerah. "Kami sangat berterima kasih jika pada kesempatan ini kami juga diberikan evaluasi serta arahan, agar kinerja JDIH KPU Sulawesi Tenggara menjadi lebih baik lagi. Besar harapan kami ini akan menjadi semangat kami kedepan menjadi lebih baik lagi," ujar Asril. "Sebagai informasi KPU Sultra kemarin juga mendapat penghargaan integrasi pada saat Rakor JDIH KPU seluruh Indonesia. Besar harapan kami ini akan menjadi semangat kami kedepan menjadi lebih baik lagi ", sambung Asril Dwi Rahayu dan tim kemudian melakukan evaluasi terhadap standar pengelolaan JDIH KPU Sulawesi Tenggara. "Kami melihat dari Standar Pengelolaan, baik Standar Dokumen Hukum, Abstrak, Standar Metadata, Standar Pelaporan, serta Publikasi JDIH KPU Sultra sudah cukup baik. Kedepan saya yakin dengan semangat dari teman-teman pengelola JDIH KPU Sultra akan lebih baik lagi dan mengalami kemajuan, meskipun masih ada kekurangan supporting baik dari jumlah SDM pengelola maupun sarana dan prasarana yang mendukung," tutup Dwi Rahayu. Monitoring dan evaluasi dilanjutkan ke JDIH KPU di kabupaten dan kota di wilayah Sulawesi Tenggara, ini semakin menegaskan komitmen bersama akan peningkatan kualitas JDIH yang terus dilakukan sampai di tingkat KPU di daerah.

Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang NTT pada 30 November 2023, menghadirkan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diwakili oleh Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Dr. Nofli, Bc.I.P., S.Sos., S.H., M.Si., sebagai narasumber. Dalam paparan daring di hadapan 200 peserta, Nofli membahas pentingnya literasi hukum di era digital. Era Digitalisasi, yang menyaksikan segala sesuatu menjadi serba digital, turut meresapi perkambangan hukum. Nofli menggarisbawahi dampak signifikan teknologi informasi dalam dunia bisnis, penegakan hukum, maupun kebijakan hukum. "Penting bagi kita memahami data pengguna internet dan media, baik di dunia maupun di Indonesia. Aspek positif dan negatif dari penggunaan media sosial, serta pengaturan hukum informasi di era digital, harus menjadi perhatian utama kita. Literasi digital menjadi kunci untuk menghadapi perubahan ini. Kehadiran JDIH yang dikelola oleh Anggota JDIH dan terintegrasi dalam Portal JDIHN.GO.ID juga memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan literasi masyarakat melalui penyediaan dokumen dan informasi hukum," ungkap Nofli dalam sesi paparan. Seminar tersebut diakhiri dengan sesi tanya jawab, baik secara langsung di Kampus UKAW maupun melalui daring. Antusiasme peserta mencerminkan kesadaran akan pentingnya memahami perkembangan hukum di tengah era digitalisasi yang terus berlangsung. Dekan Fakultas Hukum UKAW, Melkianus Ndaomanu, memimpin sesi tersebut, menekankan pentingnya literasi hukum dalam menyikapi perubahan dinamika zaman.