Berita

JDIH PERWUJUDAN KETERBUKAAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM KEPADA PUBLIK UNTUK MENCAPAI KEADILAN

Banjarmasin, (28/3) - Demi terselenggaranya penyebaran informasi dan pembinaan hukum di era globalisasi yang menuntut keterbukaan dan kecepatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan melaksanakan giat Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Bertempat di Aula Kantor Wilayah, giat tersebut dihadiri oleh perwakilan Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan Kota, para pengelola Perpustakaan Hukum perguruan di wilayah Kalimantan Selatan dan Dinas Kominfo. Dalam kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, Lilik Sujandi mewakili Menteri Hukum dan HAM menyampaikan secara simbolis Piagam Penghargaan atas terintegrasinya JDIH Sekretaris DPRD dengan JDIHN. "Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM beserta Anggota JDIH di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan bertanggung jawab dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat melalui terbukanya akses atas pembentukan hukum, produk hukum dan proses penegakan hukum. Karenanya diharapkan komitmen bersama dalam mewujudkan keterbukaan informasi hukum kepada publik melalui pengelolaan JDIH yang lebih baik lagi," kata Lilik Sujandi dalam sambutannya. Pusat JDIHN yang diwakili oleh Sub Koordinator Penerbitan dan Publikasi Hukum, Claudia Valeriana, pada waktu yang sama menyampaikan fokus dan target pengelolaan JDIH di tahun 2022. Dengan memberikan gambaran penilaian kinerja pengelolaan JDIH, Claudia mendorong anggota berlomba memberikan layanan informasi terbaik dengan selalu mengupdate dokumen dan informasi hukum di website JDIH dan melaporkan pengelolaan secara rutin sehingga kinerja dapat terukur. Semangat yang sama juga disampaikan oleh Kabag Bantuan Hukum dan Informasi Hukum, Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Said. Dalam paparannya, Said menyampaikan kinerja pengelolaan JDIH di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan di antaranya dengan penyelenggaraan bimbingan teknis dan rapat koordinasi penyelenggara JDIH secara rutin.

KUNJUNGAN KONSULTASI JDIH PEMERINTAH KOTA SERANG

Jakarta, (25/3) – Pusat JDIHN diwakili oleh Kepala Sub Bagian TU Pusat JDIHN Lianawati Rahayu, dan Rahma Fitri Analis Hukum Ahli Pertama menerima kunjungan koordinasi dan konsultasi anggota JDIH Kota Serang. Mochammad Ghozali Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Sekretariat Daerah Kota Serang, beserta jajaran diterima di ruang rapat Hardjito Gedung Pusat JDIHN BPHN. Dalam pertemuan tersebut dilakukan evaluasi pengelolaan JDIH, evaluasi website, serta pengembangan JDIH Kota Serang di tahun 2022. Selain itu dilakukan juga konsultasi mengenai pengisian e-Reporting JDIHN, aspek-aspek dan indikator penilaian pengelolaan JDIH, juga konsultasi pengelolaan JDIH yang sesuai dengan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.

KUNJUNGAN KONSULTASI JDIH SEKRETARIAT DPRD KAB. OKU SELATAN

Jakarta, (25/3) – Bertempat di ruang Rapat Hardjito BPHN, Kepala Pusat JDIHN didampingi oleh Sub Koordinator Pengolahan Dokumen dan Informasi Hukum Sri Handayani dan JFT Pranata Komputer Ahli Muda Idham Adriansyah menerima kunjungan konsultasi JDIH dari Sekretariat DPRD Kabupaten OKU Selatan. Dalam pertemuan tersebut Kepala Pusat JDIHN menyampaikan selamat datang dan apresiasinya atas kunjungan Sekretariat DPRD Kabupaten OKU Selatan yang telah menyempatkan datang ke Pusat JDIHN BPHN. "Kiranya melalui kunjungan ini dapat memberikan manfaat untuk pengembangan JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten OKU Selatan", kata Kapus JDIHN. Permasalahan terkait penginputan data dan penambahan jenis bidang hukum pada aplikasi ILDIS dibahas dalam pertemuan tersebut. Dalam kesempatan tersebut Sri Handayani juga mengingatkan mengenai pentingnya pengisian e-report untuk penilaian anggota sekaligus sebagai bahan evaluasi evaluasi pengelolaan JDIH di Sekretariat DPRD Kabupaten OKU Selatan.

PENTINGNYA ALUR PROSES TRANSAKSI ELEKTRONIK JDIH DALAM MEMENUHI INDEKS PENILAIAN SPBE

Padang, (25/3) Pusat JDIHN hadir pada kegiatan Rapat Evaluasi Pengelolaan JDIH Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yang dilaksanakan di Hotel Santika Premiere. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Biro Hukum Kemkominfo Bertiana Sari beserta jajaran, dan juga tim Pusat Data dan Sarana Informasi (PDSI) dari Kemkominfo. Adapun kehadiran Pusat JDIHN diwakili oleh Subkoordinator Digitalisasi Dokumen Hukum Diden Priya Utama, Subkoordinator Sirkulasi dan Referensi Sudino dan Tim Teknis JDIHN M. Annas Dalam rapat ini salah satu pembahasan adalah mengenai tindak lanjut pusat PDSI dalam konteks indeks SPBE dan rencana pengembangan JDIH Kemkominfo pada tahun 2022. Dalam hal evaluasi pengelolaan JDIH, Kemkominfo telah melakukan beberapa perubahan tampilan website, melakukan sharing knowladge pengelolaan JDIH dengan Kementerian Sosial, serta menambahkan infografis pada website JDIH mereka. Selanjutnya target rencana ke depannya adalah melakukan sosialisasi di media elektronik dengan melakukan terlebih dahulu berkoordinasi dengan RRI mengenai talkshow tentang JDIHN dan JDIH Kemkominfo. Dalam kesempatan yang sama Subkoordinator Digitalisasi Dokumen Hukum Pusat JDIHN Diden Priya utama, menyampaikan bahwa Kemkominfo harus lebih menekankan pada pentingnya alur proses transaksi pengelolaan JDIH hingga muncul suatu peraturan yang akan dipublish, dari mulai rencana draf peraturan, kajian pembuatan suatu peraturan, penginputan data, hingga verifikasi yang dilakukan melalui sistem yang bisa diintegrasikan. dengan JDIH Kemkominfo itu sendiri. Harapannya melalui proses ini didapatkan penilaian terbaik pada indeks SPBE. Diden juga menambahkan kelebihan dengan adanya proses transaksi elektronik ini adalah bisa menjadi database bagi internal instansi dalam rangka pendokumentasian dokumen digital yang dimiliki Kemkominfo. Pada penutupannya Kabiro Hukum berharap semoga kualitas layanan JDIH di Kemkominfo bisa menyampaikan data dokumen hukum yang valid kepada masyarakat.

NEVER ENDING PROCESS PEMBANGUNAN JDIH

Medan (25/3) - Demi terwujudnya peningkatan dan pengelolaan dokumen hukum dalam pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Pusat JDIHN) melalui Koordinator Otomasi Dokumetasi Hukum Emalia Suwartika hadir di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan JDIH di Sumatera Utara. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara Imam Suyudi membuka kegiatan yang dihadiri oleh Perwakilan dari Biro Hukum, Bagian Hukum, Bagian Hukum Sekretaris Dewan dan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara. "Pembangunan JDIH yang merupakan tulang punggung pembangunan hukum adalah suatu proses yang berkelanjutan dan tidak pernah berhenti (never ending process)," kata Imam Suyudi dalam pembukaannya. Keberadaan JDIHN sebagai penyedia dokumentasi dan layanan informasi hukum merupakan suatu conditio sine qua non bagi penyelenggaraan negara yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa terutama dalam memasuki era keterbukaan informasi yang mengedepankan transparansi. Oleh karena itu, perlu inovasi yang dilakukan secara berkelanjutan dengan mengikuti perkembangan zaman berupa terobosan terbaru atau adopsi teknologi yang diinovasikan dalam JDIH. Hal ini disampaikan oleh Imam Suyudi dalam pembukaan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan JDIH di Sumatera Utara. Emalia Suwartika sebagai narasumber pada kegiatan ini, menyampaikan langkah apa yang harus dilakukan anggota JDIHN setelah memiliki website dan terintegrasi ke portal JDIHN. Selain itu disampaikan juga mengenai evaluasi website JDIH, penilaian kinerja pengelolaan JDIH dan pengisian e-report. Dalam paparannya Emalia Suwartika menampilkan ragam inovasi yang telah dilakukan oleh beberapa anggota JDIH. Emalia Suwartika berharap anggota JDIH Provinsi Sumatera Utara bisa melakukan inovasi terhadap JDIH yang mereka kelola. "Yang masih kurang atau masih belum melengkapi dokumennya saya harap  segera mendokumetasikan semua produk hukumnya di website JDIH," tutur Emalia Suwartika sebelum mengakhiri paparannya. Hal-hal yang telah disampaikan Emalia Suwartika pada kegiatan ini adalah demi mewujudkan peningkatan dan pengelolaan dokumen hukum Provinsi Sumatera Utara dalam pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.