Berita JDIHN

Yogyakarta, 13 November 2023 – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, (Kemenko Marves), menyelenggarakan Rapat Koordinasi Bidang Hukum dengan tema "Indeks Reformasi Hukum" di Eastparc Hotel Yogyakarta. Acara yang dihadiri oleh sejumlah pejabat dan perwakilan pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dari 7 Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kemenko Marves ini diakhiri dengan pemberian apresiasi melalui Juristica Awards tahun 2023. Dukungan diberikan secara langsung oleh Kepala Pusat JDIHN Badan Pembinaan Hukum Nasional Nofli dengan menghadiri Rapat Koordinasi Bidang Hukum yang dirangkaikan dengan Pemberian Penghargaan Juristica Awards Tahun 2023. Kepala Biro Hukum Kemenko Marves, Budi Purwanto, menyampaikan bahwa Juristica Awards bertujuan memberikan penghargaan kepada pengelola JDIH terbaik dari 7 K/L di bawah koordinasi Kemenko Marves. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap pengelolaan yang optimal dalam mengembangkan JDIH sebagai sumber informasi hukum untuk masyarakat. Acara ini juga merupakan inisiatif untuk memperkuat sinergitas dan kolaborasi dengan 7 K/L di bawah koordinasi Kemenko Marves guna mendukung tugas pelayanan di bidang hukum dan mengembangkan inovasi media informasi hukum. Kapus JDIHN, Nofli, turut menyampaikan apresiasi atas komitmen para pimpinan dan pengelola JDIH di Kemenko Marves dan 7 K/L di bawah koordinasinya dalam mengembangkan JDIH sebagai wadah responsif terhadap harapan dan kebutuhan masyarakat akan dokumen dan informasi hukum. Nofli menekankan pentingnya peran JDIH dalam menyediakan informasi yang cepat dan tepat, serta mendorong untuk terus berinovasi dalam pengembangannya. Nofli menambahkan bahwa tugas Pemerintah adalah membangun keterbukaan informasi, keterbukaan akses atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maupun keterbukaan akses pada regulasi. “Tidak hanya Peraturan Perundang-undangan yang perlu keterbukaan akses, tapi semua dokumen dan informasi pendukung dan implementasinya. Tujuannya, adalah agar informasi yang diterima oleh Masyarakat tidak setengah-setengah. Peran JDIH sangat besar dalam menyediakan informasi yang jelas, cepat, terverifikasi, dan sekaligus menjadi sumber literasi bagi masyarakat”, ungkapnya Pada penghargaan Juristica Awards Tahun 2023, beberapa kategori penghargaan diberikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Kategori JDIH dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terbaik, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk Kategori JDIH dengan pengelolaan dokumentasi hukum terbaik, dan Kementerian Perhubungan untuk Kategori JDIH dengan pengelolaan organisasi dan SDM terbaik. Keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata kinerja Anggota JDIH di tingkat Kementerian untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum kepada masyarakat.

Hotel The Grove Suites, dilaksana rapat evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Ombudsman Republik Indonesia. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Biro Hukum, Kerjasama dan Organisasi Esti Budiyarti, yang menyoroti pentingnya kolaborasi lintas bidang dalam pengelolaan JDIH guna memastikan perbaikan dan peningkatan informasi hukum yang akurat dan terkini. Dalam sambutannya, Esti menekankan bahwa JDIH Ombudsman RI bukanlah unit kerja yang secara spesifik membidangi suatu aspek tertentu, melainkan dibentuk berdasarkan tim. Oleh karena itu, kerjasama lintas bidang dianggap sangat penting dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab pengelolaan JDIH. "Mudah-mudahan dengan kegiatan evaluasi ini, akan terdapat banyak masukan dan evaluasi yang dapat menjadi landasan perbaikan dan pengembangan JDIH Ombudsman," ujar Esti. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), yang diwakili oleh Plt. Koordinator Jaringan Informasi Hukum, Dwi Rahayu Eka Setyowati, turut menyampaikan evaluasi pengelolaan JDIH Ombudsman untuk tahun 2022. Dwi Rahayu menyoroti peran kunci media sosial dalam penyebarluasan informasi melalui JDIH. Selain itu, Dwi Rahayu mengingatkan pentingnya sinkronisasi data sebelum akhir tahun 2023. "Jika belum tersinkronisasi, lakukan sinkronisasi sebelum akhir tahun 2023, karena data yang akurat akan menjadi bagian dari penilaian kami"/ Dwi Rahayu juga menekankan keterlibatan perwakilan Ombudsman di daerah sebagai faktor penting dalam pengumpulan dokumen hukum. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat basis informasi JDIH Ombudsman, menjadikannya lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat terkait informasi hukum. Evaluasi kinerja JDIH Ombudsman RI akan menjadi komitmen untuk terus meningkatkan layanan informasi hukum yang berkualitas dan dapat diandalkan bagi masyarakat.

BPHN.GO.ID - Jakarta. Menjelang pemilihan umum (pemilu), kita sering kali menyaksikan hiruk pikuk informasi yang tidak selalu benar. Media sosial dipenuhi oleh misinformasi, hoax, serta kampanye hitam yang dirancang untuk memanipulasi pilihan masyarakat kepada salah satu calon presiden. Kesimpangsiuran informasi semacam ini tidak hanya membingungkan masyarakat tapi juga mengancam integritas pemilu.   Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Widodo Ekatjahjana menyatakan diperlukan peran aktif Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu melakukan diseminasi, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang semua informasi yang benar.   "Melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDIH) KPU, kualitas dan integritas pemilu dapat terjaga. JDIH KPU harus bisa menyediakan informasi yang jelas, cepat, terverifikasi, sekaligus menjadi sumber literasi bagi masyarakat," kata Widodo dalam arahannya sebagai keynote speaker pada kegiatan KPU, Rapat Koordinasi Pengelola JDIH dan Pemberian Anugerah JDIH KPU Tahun 2023, Jakarta di Hotel Pullman Central Park, Kamis (09/11/2023).   Tak hanya sebagai sumber literasi, JDIH KPU juga dapat berfungsi sebagai wadah untuk menghimpun masukan dari masyarakat. Misalnya, ketika KPU sedang merancang sebuah peraturan, masyarakat dapat memberikan respons, kritik, serta masukan melalui laman JDIH.   “JDIH merupakan instrumen yang sangat strategis bagi KPU untuk menjalankan tugas dan fungsinya, baik di level nasional, provinsi, kabupaten dan kota. Transparansi, keterbukaan, serta komunikasi publik terkait peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu dapat dikembangkan dalam situs web JDIH,” tambahnya.   Transparansi ini menjadi penting guna menegaskan pentingnya netralitas dan independensi KPU dalam pemilu. Apalagi, menjelang pemilu 2024 ini tekanan terhadap KPU cukup tinggi. Berita yang hangat diperbincangkan akhir-akhir ini menyebutkan bahwa KPU digugat terkait pendaftaran salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mereka duga cacat yuridis.   “Oleh karena itu, JDIH dapat menjadi wadah untuk mendiseminasikan peraturan, menyebarluaskan informasi, serta menjadi ruang dialog bagi publik. Dengan demikian, langkah tersebut sekaligus memenuhi syarat formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,” kata Kepala BPHN.   JDIH KPU juga dapat memberikan jawaban atas dinamika atau isu-isu yang muncul terkait pemilu. Widodo memberi contoh lain kasus terkait pemilu yang berpotensi memicu polemik di masyarakat, yaitu kontroversi terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).   Kasus tersebut memicu terbentuknya dua pendapat yang saling bertolak belakang di antara masyarakat. Ini membuat posisi KPU semakin dilematis. Widodo menekankan kembali netralitas dan independesi KPU dalam kasus itu. Dengan informasi yang diberikan oleh JDIH KPU, masyarakat dapat memiliki pemahaman yang lebih baik dan dapat menilai polemik tersebut dengan bijak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.   Menurut Widodo, JDIH KPU memainkan peran kunci untuk meredakan polemik yang timbul, baik di pilpres, pileg dan pilkada dengan menyediakan informasi dan dokumentasi hukum yang terverifikasi, seperti peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan putusan MK atau putusan badan peradilan lainnya.   “Ini tidak hanya menjaga kualitas demokrasi, tetapi juga meningkatkan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik yang lebih baik. Lebih dari itu, JDIH KPU dapat meningkatkan literasi hukum tentang penyelenggaraan pilpres, pileg dan pilkada,” katanya.   Tak hanya itu, Widodo juga menjelaskan bahwa upaya penyediaan informasi yang terpercaya oleh JDIH KPU merupakan salah satu langkah menuju pembentukan budaya hukum yang kokoh di masyarakat.   "Masyarakat yang memiliki akses terhadap informasi hukum yang jelas dan dapat dipercaya akan lebih cenderung terlibat dalam proses demokratis, serta menjaga aturan dan berpartisipasi secara aktif dalam pemilu," ujarnya.   Mengakhiri keterangannya, Widodo menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum atas upayanya dalam pengembangan JDIH. Ia meyakini bahwa semangat inovasi dan pengembangan koleksi dokumen hukum oleh JDIH KPU akan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.   “JDIH KPU telah meraih penghargaan JDIHN terbaik lima kali berturut-turut kategori lembaga nonstruktural. Ini capaian luar biasa. JDIH KPU seharusnya menjadi contoh bagaimana pengelolaan JDIH yang baik untuk diikuti kementerian/lembaga lainnya,” tutup Widodo.  Sumber: Humas Badan Pembinaan Hukum Nasional (bphn.go.id)

Jakarta, 9 November 2023 - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan acara Bimbingan Teknis bagi para pengelola JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) di ruang rapat Mezzanine Kementerian Keuangan. Acara ini dibuka oleh Kepala Bagian Hukum Kekayaan Negara dan Informasi Hukum, Indra Eka Putra, yang mewakili Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan. Narasumber pada acara ini berasal dari Pusat JDIHN BPHN, yaitu Plt. Koordinator JDIH, Dwi Rahayu Eka Setyowati, dan Sub Koordinator Publikasi, Claudia Valeriana. Bimbingan teknis kali membahas pemanfaatan media sosial dalam penyebarluasan informasi hukum melalui website JDIH serta pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam pengelolaan JDIH. Tema yang diangkat dalam bimbingan teknis ini dipilih dengan pertimbangan perkembangan penilaian kinerja anggota JDIH, di mana penggunaan media sosial dan promosi JDIH menjadi aspek penilaian yang krusial pada tahun 2023. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan secara khusus mempersiapkan diri untuk menghadapi penilaian kinerja JDIH. Kegiatan berlangsung dengan antusias mencakup diskusi mendalam mengenai pengelolaan JDIH Kementerian Keuangan beserta inovasi yang akan dijalankan. Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH guna memenuhi tuntutan zaman. Beberapa inovasi baru akan segera di launching menjadi inovasi unggulan JDIH Kementerian Keuangan dalam waktu dekat.

Denpasar, 8 November 2023 - Biro Hukum Setda Provinsi Bali sukses menyelenggarakan "Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2023." Dengan tema "Evaluasi Kinerja Anggota JDIH Kab/Kota, Pengisian E-reporting, dan Sinkronisasi Data," kegiatan ini menjadi sarana pembinaan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di wilayah tersebut. Acara dibuka secara resmi oleh Luh Gde Aryani Koriawan, Analis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mematuhi ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf e, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya pembinaan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Bali. Turut hadir dalam acara ini Diden Priya Utama, selaku Subkoordinator Digitalisasi Dokumen Hukum Pusat JDIHN, memberikan penguatan dan pendampingan mengenai pengelolaan JDIH di lingkungan Provinsi Bali. Materi yang dipaparkan mencakup standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum, pengisian e-reporting, dan sinkronisasi data. Provinsi Bali sebagai salah satu Anggota JDIH terbaik di tingkat Provinsi tentu terus berupaya untuk meningkatkan pengelolaan JDIH dan juga kemajuan JDIH Anggota di wilayahnya. Peserta dalam kegiatan ini melibatkan Bagian Hukum Kabupaten/Kota se-Bali, DPRD Provinsi, Kab/Kota se-Bali, Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Bali, serta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota se-Bali. Keikutsertaan para pengelola JDIH di wilayah Provinsi Bali ini menandakan komitmen bersama untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman para pengelola JDIH.