MENGAMBIL KEBERHASILAN PEMERINTAH PROVINSI BALI DALAM PENGELOLAAN JDIH, PUSAT JDIHN BPHN DAMPINGI KABUPATEN SLEMAN DALAM STUDI BANDING JDIH

Denpasar, 18 Januari 2024 - Pusat JDIHN (Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional) Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melakukan pendampingan Kabupaten Sleman dalam rangka studi banding pengelolaan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) di Pemerintah Provinsi Bali. Rombongan dari Kabupaten Sleman, yang terdiri dari 36 carik desa, didampingi oleh Bagian Hukum Kabupaten Sleman dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa. Tujuan kunjungan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai program dan strategi yang telah berhasil diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam pengelolaan JDIH. Pemerintah Provinsi Bali sendiri telah meraih penghargaan sebagai terbaik 2 Pengelola JDIH Tingkat Provinsi. Rombongan Kabupaten Sleman diterima langsung oleh Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Bali Ida Bagus Gede Sudarsana dan jajaran, serta mendapat pendampingan khusus dari Kepala Pusat JDIHN, Nofli, yang didampingi oleh Pranata Komputer Ahli Muda, Diden Priya Utama. Diskusi intensif antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Sleman diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan insight yang berguna untuk mengembangkan pengelolaan JDIH di Kabupaten Sleman. Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, menyatakan, "Kami berharap dapat mengadopsi best practices yang telah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali sehingga prestasi pengelolaan JDIH di Kabupaten Sleman dapat meningkat dan bahkan menjadi yang terbaik di tingkat kabupaten." Ida Bagus Gede Sudarsana menyambut baik kunjungan ini dan siap untuk sharing knowledge pengelolaan JDIH di Pemerintah Provinsi Bali. Inovasi, kendala, dan penguatan SDM JDIH dilakukan di tahun 2023 turut dibagikan kepada Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Sleman. Paling penting adalah komitmen kita sebagai pimpinan mendukung JDIH, persoalan SDM, Anggaran, dan Sarana Prasarana pasti akan teratasi. Kepala Pusat JDIHN, Nofli, melalui kunjungan ini, menegaskan komitmen untuk terus mendukung dan membimbing pemerintah daerah dalam pengelolaan JDIH, guna memastikan transparansi, akses informasi, peningkatan kinerja pengelolaan JDIH dan keberlanjutan sistem hukum di Indonesia. Nofli juga berbagi informasi bahwa Anggota JDIH terbaik di tingkat Pusat maupun daerah di tahun 2023 dapat dijadikan acuan, diamati, dan dimodifikasi dalam rangka benchmarking pengelolaan JDIH.