Tenggarong, 4-5 Mei 2024 - Kepala Pusat JDIHN, Jonny Pesta Simamora, bersama dengan Pranata Komputer Ahli Muda Diden Priya Pratama dan Robby Ferdiyan Pustakawan Ahli Pertama, menghadiri acara Kemah Diskusi Semalam dan Podcast JDIH DPRD Kutai Kartanegara yang digelar di Pantai Coconut Beach dan Gedung DPRD Kutai Kartanegara. Acara ini diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Kutai Kartanegara dengan tujuan untuk mengevaluasi pengelolaan JDIH di wilayah tersebut serta meningkatkan motivasi para pengelola JDIH.

Lebih dari 50 peserta turut hadir dalam acara diskusi dan podcast ini, termasuk perwakilan dari Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur, Biro Hukum Provinsi Kalimantan Timur, Bagian Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara, Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara, serta para pengelola JDIH DPRD Kutai Kartanegara.

Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Ridha Darmawan, dalam sambutannya menjelaskan bahwa JDIH DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara hadir untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum masyarakat di wilayah Kutai Kartanegara. Ridha menegaskan pentingnya memanfaatkan JDIH sebagai sumber informasi yang relevan dan valid bagi masyarakat.

Jonny P. Simamora, selaku Kepala Pusat JDIHN, menyampaikan pentingnya pengelolaan JDIH yang baik agar informasi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Jonny juga memberikan wawasan mengenai inovasi-inovasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas data dan dokumen hukum di JDIH DPRD Kutai Kartanegara. Acara ini juga membahas pencatatan hukum adat di Kabupaten Kutai Kartanegara agar dapat dipublikasikan melalui JDIH, demi kepentingan masyarakat luas.

Sebagai bagian dari kegiatan, Tim Pusat JDIHN melakukan peninjauan langsung terhadap inovasi yang dilakukan oleh JDIH DPRD Kutai Kartanegara, termasuk "Cafe JDIH," yang bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap informasi hukum. Acara dilanjutkan dengan podcast yang mendalami topik pengelolaan JDIH DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan kebijakan terkini dari Pusat JDIHN. Diharapkan acara ini dapat memberikan dorongan positif bagi pengelola JDIH dan masyarakat dalam memanfaatkan informasi hukum yang tersedia secara efektif dan efisien.