Berita JDIHN

Palembang, (22/3) – Setiap Anggota JDIH diharapkan memiliki pemahaman yang sama dalam mengelola JDIH di institusinya. Untuk itu Pusat JDIHN mendukung keberadaan Kanwil Kemenkumham dalam memberikan pemahaman kepada Anggota JDIH di wilayahnya. Melalui peningkatan pengelolaan JDIH di Provinsi Sumatera Selatan, Pusat JDIHN hadir memberikan dukungan atas kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan. Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Parsaoran Simaibang) dan jajaran serta 30 Orang peserta (16 instansi terdiri Pengelola JDIH Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Pengelola Perpustakaan Unsri dan STIHPADA), dan hadir secara virtual Pengelola JDIH dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam sambutannya Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Parsaoran Simaibang), mengungkapkan keberadaan JDIH merupakan sarana pemerintah dalam memenuhi HAM yakni hak mendapatkan informasi. Termasuk informasi mengenai produk hukum. Dengan adanya JDIH masyarakat semakin mudah dalam memperoleh informasi. Emalia Koordinator Otomasi Dokumen Hukum Pusat JDIHN dalam kesempatan yg sama menyampaikan bahwa JDIHN adalah wadah bersama, maka mengelola JDIH merupakan pekerjaan bersama seluruh pengelola JDIH. Arah dan kebijakan Pusat JDIHN tahun 2022 sudah sangat jelas, yakni bagaimana para anggota bisa meningkatkan pemetaan dan validasi data dokumen hukum terintegrasi. Emalia meminta agar masing-masing Anggota JDIH di wilayah Sumsel terus mengupdate koleksi dokumen hukum yang dimilikinya. “Jangan sampai kita berpuas diri hanya dengan memiliki website JDIHN dan terintegrasi namun dokumen hukum di dalamnya perlu bertambah dari waktu ke waktu”, terang Emalia. Emalia juga meminta Anggota JDIH untuk terus berinovasi menjadi yang terbaik di tingkat nasional. “Dengan pengelolaan yang baik, semangat yang luar biasa, dan kerja keras dari pengelola JDIH, kami dari Pusat JDIHN berharap ada kemajuan luar biasa dari Anggota JDIH di wilayah Sumatera Selatan di tahun 2022 ini”, pesan Emalia.

Bandung, (22/3) - Pusat JDIHN menghadiri kegiatan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Acara yang berlangsung di aula Soepomo Kanwil Kemenkumham Jawa Barat dilakukan secara hybrid dan dihadiri oleh Pemerintah Provinsi, Kab/ Kota dan dan DPRD Provinsi Jawa Barat. Kepala Bidang hukum Lina Kurniasari hadir dalam kesempatan tersebut memberikan sambutan mewakili Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat. Dalam sambutannya Lina menyampaikan bahwa Provinsi Jawa Barat harus tetap mempertahankan dan meningkatkan prestasi dengan cara mengevaluasi bersama kinerja JDIH di wilayah Jawa Barat. Sebagai pengelola JDIH kita perlu memikirkan hal baru apa yang bisa dilakukan dan dipersembahkan kepada JDIH ke depannya. Lina menambahkan bahwa Provinsi Jawa Barat harus terus berkomitmen dalam pengembangan JDIH demi kemajuan bangsa. “Ini menjadi komitmen kami, sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh pemerintah yaitu memiliki sistem dokumentasi informasi hukum yang berkualitas”, tutur Lina. Dalam acara tersebut Rahma Fitri selaku narasumber dari BPHN menyampaikan terkait penilaian kinerja JDIH di Provinsi Jawa Barat dan juga terkait indikator penting pada penilaian JDIH. Rahma juga menambahkan bahwa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta harus lebih dikejar untuk ikut terlibat di JDIH mengingat terdapat banyak Perguruan Tinggi yang berada di wilayah Jawa Barat dan ini jadi potensi yang luar biasa untuk diajak bersama membangun JDIH. Dalam acara tersebut Annas sebagai tim teknis menyampaikan terkait dengan pentingnya pemetaan dokumen hukum yang dimiliki oleh masing-masing instansi sebagai bentuk penyajian data yang berkualitas kepada masyarakat. Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Biro Hukum Provinsi Jawa Barat yakni Kepala Bagian Dokumentasi Hukum, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Dewi Martiningsih dan Benny Ruhiman selaku tim teknis JDIH Provinsi Jabar.

Jakarta, (21/3) - Pusat JDIHN mendukung pelaksanaan promosi dan kerjasama JDIH yang dilakukan oleh setiap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Perguruan Tinggi dalam membangun dan mengintegrasikan JDIH. Salah satunya dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham DKI dengan menyelenggarakan kegiatan Promosi, Penerbitan dan Kerjasama JDIHN bertempat di aula lantai 4 Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Perwakilan dari 15 Perguruan Tinggi di wilayah DKI Jakarta turut hadir dalam kegiatan tersebut. Ronald S. Lumbuun Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI membuka secara langsung kegiatan. Dalam sambutannya Ronald menyampaikan bahwa Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta merupakan Instansi vertikal di Bidang Hukum yang berfungsi sebagai Pusat Layanan Hukum di DKI Jakarta yang berkewajiban memberikan layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang sistematis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum. "Besar Harapan kami kegiatan hari ini bisa menjadi jembatan integrasi antara JDIH Universitas-Universitas di DKI Jakarta dengan Pusat JDIH sehingga dapat mewujudkan pengelolaan dokumentasi dan informasi yang terpadu, berkualitas, lengkap, akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah oleh masyarakat", pungkasnya. Subkoordinator Penerbitan dan Publikasi Hukum Claudia Valeriana G yang hadir dan bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa Perguruan Tinggi sangat berperan penting dalam mendukung keberadaan JDIHN. Demikian JDIHN juga sangat bermanfaat bagi Perguruan Tinggi. Selain menjadi sarana penyebarluasan pemikiran-pemikiran para akademisi, hadirnya JDIHN juga menjadi wadah bagi dokumen hukum terbitan Perguruan Tinggi. Kajian dari para akademisi menjadi referensi bagi pemerintah dan bahan dalam pembuatan kebijakan di bidang hukum. Untuk itu penting apabila sinergi antara Perguruan Tinggi dan JDIHN perlu dikuatkan di tahun 2022 ini. Pusat JDIHN mengundang Perguruan Tinggi di wilayah DKI Jakarta untuk bergabung dengan JDIHN. Perguruan Tinggi yang ingin membangun JDIH di instansinya dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pusat JDIHN ataupun melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Harapannya tahun 2022 dengan dukungan dari setiap Kantor Wilayah Kemenkumham semakin banyak Perguruan Tinggi yang membangun, mengintegrasikan, serta memanfaatkan Portal JDIHN.GO.ID.

Cianjur - Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) melalui Koordinator Otomasi Dokumentasi Hukum Emalia Suwartika dan Pranata Komputer Ahli Muda Idham menghadiri kegiatan bimbingan teknis penyusunan dan  pendokumentasian produk hukum desa  yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur. Kegiatan ini berlangsung dari 17 s.d 18 Maret 2022 dan dilaksanakan di Hotel Sangga Buana Kabupaten Cianjur. Kegiatan diikuti oleh 100 Sekretaris Desa dari 16 Kecamatan di Kabupaten Cianjur. Bupati Cianjur yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Arief Purnawan membuka kegiatan ini. Dalam sambutannya Arief mengajak seluruh perangkat desa di Kabupaten Cianjur untuk menyamakan persepsi tentang pentingnya tertib administrasi yang diawali dengan pemahaman akan tata cara pendokumentasian produk hukum desa, dimana dalam hal ini sebagai salah satu bentuk implementasi penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat. Emalia dalam paparannya menyampaikan pentingnya pendokumentasian produk hukum desa. Dengan dimasukkannya Perdes oleh pengelola JDIH maka masyarakat bisa mengakses Perdes tersebut dan berkontribusi dalam menambah koleksi dokumen hukum ke dalam basis data hukum nasional. Kegiatan diakhiri dengan paparan terkait standar pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum oleh Idham.

Pontianak, (17/3) – Setelah Anggota di Wilayah Kalimantan terintegrasi 100%, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat semakin berbenah mengelola JDIH. Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat tancap gas dengan menyelenggarakan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan JDIH bertempat di Hotel Mercure Pontianak dengan tema “Optimalisasi Penguatan Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022”. Pusat JDIHN hadir memenuhi undangan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat sebagai narasumber dan memberikan penguatan dalam kegiatan tersebut. Hadir dalam kegiatan tersebut Para Pengelola JDIH yang berada di wilayah Kalimantan Barat (Sekretariat DPD Provinsi, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Barat dan Universitas). Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan JDIH dibuka langsung oleh Plt. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat Pamuji Raharja. Dalam sambutannya Pamuji menyampaikan kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka untuk mendorong, mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan serta pengintegrasian JDIH di wilayah Kalimantan Barat. Iswiyati Kunti dari Pusat JDIHN sebagai narasumber dalam kegiatan ini selaku Subkoordinator Pengumpulan dan Pemeliharaan Koleksi menyampaikan Arah dan Kebijakan JDIH di Tahun 2022. Iswiyati Kunti berharap melalui kegiatan ini dapat memacu semangat Anggota Pengelola JDIH di wilayah Kalimantan Barat dalam mengelola dan berinovasi mengembangkan JDIH di instansinya masing – masing sehingga dapat bersaing menjadi kandidat Anggota JDIHN terbaik dalam JDIHN Awards di tahun mendatang. "Anggota JDIH di wilayah Kalimantan Barat harus melakukan lompatan yang lebih tinggi di tahun 2022 dalam pengelolaan dan pengembangan JDIH. Inovasi yang luar biasa dari Anggota JDIH di wilayah Kalimantan Barat kami harapkan muncul di tahun 2022 ini", pesan Iswi.