Berita JDIHN

Kalsel (5/12) Pembinaan anggota JDIH dan pemberian penghargaan anggota JDIH terbaik tahun 2020 di Prov. Kalimantan Selatan kembali diberikan oleh BPHN. piagam penghargaan terbaik kedua di tingkat provinsi katagori menengah tersebut diterima langsung oleh Ngatirah selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kalsel dan Kepala Biro Hukum Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini dihadiri juga oleh perwakilan dari beberapa setwan kabupaten/kota di provinsi Kalsel. Tak lupa dalam kunjungannya, Yasmon (kepala Pusat JDIHN) juga melihat langsung pengelolaan dan koleksi buku hukum di perpustakaan kanwil kemenkumham kalsel, beliau mengapresiasi dan berharap agar pengelolaan perpustakaan bisa semakin dimaksimalkan, salah satunya dengan cara mengelola koleksi dokumen2 langka yg dimiliki oleh provinsi kalsel, selain itu diharapkan kanwil bisa bekerja sama dengan perpusda untuk meningkatkan kapasitas pengelola dalam pengelolaan perpus serta berbagi koleksi dokumen hukum antar sesama perpustakaan instansi.

Aceh (1/12) BPHN yang diwakili oleh Kepala Pusat JDIHN menyerahkan penghargaan langsung kepada Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh dan Pemerintah Daerah Aceh, dalam acara tersebut, Penghargaan Pengelola JDIH terbaik Kategori Kanwil Hukum dan HAM RI diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Aceh Zulkifli. Acara tersebut juga dihadirii oleh para Sekretaris Daerah. Dalam kunjungan kerja tersebut Yasmon juga mengujungi dan meninjau langsung perpustakaan JDIH Aceh serta memberikan apresiasi dan arahan terkait agar terus mempertahankan dan meningkatkan pelayanan penglolaan dokumen dan informasi hukum untuk masyarakat Aceh

Bandung (1/12), Bertempat di Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Kepala Bidang Otomasi Dokumentasi Hukum, Emalia Suwartika, S.Sos. M.Si., menyerahkan Penghargaan Pengelola JDIH Terbaik Tahun 2020 secara langsung kepada Kanwil Kemenkumham Jawa Barat. Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Otomasi Dokumentasi Hukum menghadiri sekaligus mendampingi Gubernur Jawa Barat dalam rangka memberikan Penghargaan JDIH kepada Pemerintah Kabupaten/kota di Jawa Barat.

Jakarta (26/11) - Menteri Hukum dan HAM membuka secara langsung Pertemuan Nasional JDIHN Tahun 2020. Event tahunan ini dibarengi dengan pemberian penghargaan bagi pengelola JDIH terbaik. Pertemuan Nasional Pengelola JDIHN yang berlangsung di gedung BPHN dilaksanakan secara terbatas dan sederhana dengan mengikuti protokol kesehatan. Pertemuan Pengelola JDIHN ini hanya dihadiri oleh penerima penghargaan dan dilaksanakan secara virtual melalui zoom oleh pengelola JDIH seluruh Indonesia. Dalam sambutannya Yasonna mengutip pesan presiden dalam pidato kenegaraan di sidang DPR/ MPR pada tanggal 14 Agustus 2020. "Covid-19 telah memaksa kita menggeser cara kerja. Kita haruslah mengubah cara kerja, dari biasa menjadi luar biasa, dari prosedur panjang dan berbelit-belit menjadi smart short cut, dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil. Untuk itu salah satu layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah kemudahan akses terhadap informasi. JDIHN hadir untuk memberikan kemudahan akses khususnya dokumen dan informasi hukum yang bisa diakses secara cepat, tepercaya dan tidak berbayar”, terang Yasonna. “Bagi Daerah, JDIHN harus bisa memberikan manfaat dalam mengerakkan calon investor berinvestasi di daerah. JDIHN hadir untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dengan menyediakan akses informasi hukum, akses atas dokumen hukum. Kami minta dukungan seluruh pimpinan Kementerian/Lembaga, pimpinan daerah untuk memperhatikan dan mendukung keberadaan JDIHN", pinta Yasonna Lebih lanjut disampaikan oleh Yasonna bahwa eksistensi JDIH adalah salah satu bukti hadirnya negara di tengah masyarakat yang membutuhkan informasi dan kepastian hukum. “JDIHN harus bisa dirasakan kehadirannya di tengah masyarakat. Melalui revolusi digital pelayanan publik, saya berharap JDIH menjadi salah satu tumpuan negara dalam memujudkan basis data digital dokumen dan informasi hukum. Dengan hadirnya JDIHN ini maka kedepan portal jdihn.go.id akan menjadi khazanah dokumen hukum terlengkap di tanah air”, pungkas Yasonna.

Rabu (11/11) Dilaksanakannya peresmian Portal Publik baru JDIH oleh Kedeputian Hukum dan Perundang- Undangan Kementerian BUMN, portal ini nantinya diperuntukan khusus untuk peraturan-peraturan yang mengatur tentang Kementerian BUMN. Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Kementerian BUMN, Asdep Peraturan Perundang-Undangan, dan Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional.