Berita JDIHN

Perjanjian Kinerja Menjadi Tolak Ukur Capaian Pemangku Kegiatan

Jakarta, (1/2) Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, Yasmon, beserta jajaran menandatangani perjanjian kinerja untuk tahun 2021. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Hardjito. Yasmon menekankan pada jajaran, bahwa Pandemi Covid 19 masih menjadi tantangan di tahun 2021 oleh karena itu para pegawai diminta untuk tidak bersantai dalam melakukan pekerjaan meskipun bekerja dari rumah. Nantinya perjanjian kinerja akan menjadi tolak ukur atas capaian para pemangku kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

PENGUATAN JDIHN DI LINGKUNGAN RRI

BOGOR (29/1) BPHN yang diwakili oleh kepala Pusat JDIHN (Yasmon) hadir dalam kegiatan Penguatan Kualitas Jaringan Dokumentasi Hukum di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Yasmon mengharapkan keberadaan JDIH pada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia sangat strategis dalam mendorong penyebarluasan informasi hukum yang dapat diakses secara mudah dan cepat oleh masyarakat. BPHN sebagai Pusat JDIHN ditarget bisa segera mengintegrasikan seluruh Anggota JDIHN. Oleh sebab itu, anggota JDIHN yang saat ini masih belum memiliki JDIH yang terintegrasi dengan Portal JDIHN dapat segera memulai pengelolaan JDIH pada institusi masing2. Kegiatan ini dibuka oleh Direktur SDM dan Umum RRI (Nurhanuddin) dan berlangsung selama tiga hari 28-30 Januari di Bigland Hotel Bogor . Dwi Hernuningsih (Anggota Dewan Pengawas LPP RRI) juga ikut secara langsung maupun virtual dengan satker di lingkungan RRI pusat dan daerah dari seluruh Indonesia. Mari bersama membangun khazanah dokumen hukum nasional melalui JDIHN tutup Yasmon.

KONSULTASI DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA BNPT DAN BPIP

Jakarta (21/1) BPHN Kementerian Hukum dan HAM menyerahkan piagam penghargaan integrasi kepada Badan Nasional Penanggulan Teroris (BNPT). Dihari yang sama BPHN menyerahkan piagam penghargaan kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Penghargaan ini merupakan apresiasi atas terintegrasinya Website JDIH BNPT dan Website JDIH BPIP dengan Portal JDIHN.

DUKUNGAN PENUH BPHN KEPADA PARA ANGGOTA JDIHN YANG BERPARTISIPASI AKTIF

JAKARTA (20/1) BPHN melalui Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional kembali menyerahkan piagam penghargaan kepada anggota JDIHN yaitu Kementerian ATR/BPN dan BPH MIGAS, Edi Suprapto Kepala Bidang Jaringan Informasi Hukum dan Reinal Saputra selaku Kepala Sub Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Jaringan Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional menyerahkan piagam penghargaan atas terintegrasinya Kementerian ATR/BPN dan BPH Migas dengan Portal JDIHN.   Perwakilan Kementerian ATR/BPN dan BPH Migas disambut oleh Edi Suprapto dan Reinal Saputra di ruang rapat lantai I Gedung Pusdok BPHN. Apresiasi penuh pun diberikan BPHN Kemenkumham kepada Kementerian ATR/BPN dan BPH Migas atas kerja kerasnya membangun JDIH di lingkungannya. Saran dan masukan inovasi tak luput diberikan kepada pengelola JDIH di lingkungan Kementerian ATR/BPN Reinal berharap semoga kedepannya pengelolaan JDIHN dapat membawa kebermanfaatan bagi seluruh pihak dan kalangan dalam memperolah informasi serta dokumen hukum yang berkaitan dengan pertanahan dan Migas, tak hanya itu Edi juga menambahkan promosi terhadap keberadaan JDIH juga harus terus digencarkan baik dilingkungan kerja masing-masing maupun untuk masyarakat luas.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN & RADIO REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PENGHARGAAN DARI PUSAT JDIHN

Jakarta (18/1) Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional kembali menyerahkan piagam penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM kepada anggota JDIH Radio Republik Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai anggota JDIHN yang memiliki website JDIH yang terintegrasi dengan portal jdihn.go.id. Bertempat di gedung PUSDOK mewakili Kepala BPHN, Yasmon memberikan apresiasi yang setingggi-tingginya atas perhatian dan dukungan yang diberikan oleh RRI dan KKP terhadap JDIH di lingkungan instansi masing masing. Beliau berharap melalui JDIH ini dapat menambah koleksi pada basis data dokumen hukum yang terintegrasi secara Nasional serta dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan dokumen hukum di seluruh institusi.