Jakarta (15/2) Mewakili Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kepala Pusat Dokumentasi & Jaringan Informasi Hukum (Drs. Yasmon, M.L.S.) melakukan kunjungan ke Kementerian Perindustrian RI, dan Sekretariat MPR RI dalam rangka koordinasi pelaksanaan JDIH sekaligus menyerahkan Piagam Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM RI atas terintegrasinya website JDIH pada kedua Kementerian/ Lembaga tersebut dengan Portal JDIHN.GO.ID. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI (Dr. Ma'ruf Cahyono S. H., M. H.) diruang kerjanya menerima Penghargaan dimaksud dan menyampaikan dukungannya untuk pengembangan JDIH serta meminta agar dilakukan bimbingan terhadap pengelolaan JDIH MPR RI, disamping itu Beliau pun menyampaikan bahwa kedepannya seluruh hasil penelitian dan kajian hukum yang ada di MPR RI akan dikelola pada website JDIH MPR RI agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Selanjutnya pada Kementerian Perindustrian RI, Kepala Biro Hukum (Febby Setiyo Hariyono, S.H.) juga menyampaikan hal senada agar pengelola JDIH Kemenperin RI diberikan bimbingan dalam hal pengelolaan JDIH agar Kemenperin RI dapat memberikan informasi dokumen hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui JDIH.

Jakarta (11/2) Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional memberikan penghargaan atas terintegrasinya Website JDIH Kemendagri dengan Portal JDIHN.GO.ID Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diwakili oleh Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, Drs. Yasmon, M.L.S. menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dukungan dan kerja sama yang baik oleh Kementerian Dalam Negeri dalam membangun JDIH di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan disampaikan kepada Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Dr. R. Gani Muhammad, S.H., MAP di ruang rapat Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri. Dalam sambutannya, Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan dan menyampaikan kesiapan untuk mendukung pengelolaan JDIH di lingkungan Kemendagri hingga Pemerintah Daerah. Beliau juga mengharapkan agar kerja sama, koordinasi dan komunikasi antar kedua institusi dalam berbagi tugas dapat terus berjalan dengan baik sehingga cita-cita untuk menjadikan jdihn.go.id bertaraf internasional dapat segera terwujud.

Jakarta (9/2) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Administrasi Negara (JDIH LAN) resmi terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Bertempat di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor LAN Jakarta, Hadir Sekretaris Utama LAN Reni Suzana beserta jajaran dan juga Kepala Pusat JDIHN Yasmon beserta jajaran. Pada kesempatan tersebut Yasmon kembali mewakili BPHN menyerahkan piagam penghargaan kepada LAN karena telah berpartisipasi aktif dalam mengintegrasikan sistem JDIH mereka dengan Pusat JDIHN. Menurut Reni, penerimaan penghargaan ini adalah wujud dari suatu capaian LAN sebagai bentuk pelaksanaan Perpres 33 Tahun 2012. Reni juga menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Pusat JDIHN atas bimbingan kepada pengelola JDIH LAN karena nantinya akan banyak keuntungan dari JDIH ini, produk hukum LAN bisa terinformasikan lebih jauh dalam rangka mensosialisasikan dokumen hukum LAN. Yasmon juga menambahkan jika nanti rekan-rekan di LAN membutuhkan berbagai peraturan dari instansi lain, mereka bisa langsung mencarinya melalui JDIHN, hal ini tentu saja bisa Mempermudah teman-teman LAN dalam melaksanakan tugas dan fungsi di LAN.

Jakarta, (1/2) Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, Yasmon, beserta jajaran menandatangani perjanjian kinerja untuk tahun 2021. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Hardjito. Yasmon menekankan pada jajaran, bahwa Pandemi Covid 19 masih menjadi tantangan di tahun 2021 oleh karena itu para pegawai diminta untuk tidak bersantai dalam melakukan pekerjaan meskipun bekerja dari rumah. Nantinya perjanjian kinerja akan menjadi tolak ukur atas capaian para pemangku kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

BOGOR (29/1) BPHN yang diwakili oleh kepala Pusat JDIHN (Yasmon) hadir dalam kegiatan Penguatan Kualitas Jaringan Dokumentasi Hukum di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Yasmon mengharapkan keberadaan JDIH pada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia sangat strategis dalam mendorong penyebarluasan informasi hukum yang dapat diakses secara mudah dan cepat oleh masyarakat. BPHN sebagai Pusat JDIHN ditarget bisa segera mengintegrasikan seluruh Anggota JDIHN. Oleh sebab itu, anggota JDIHN yang saat ini masih belum memiliki JDIH yang terintegrasi dengan Portal JDIHN dapat segera memulai pengelolaan JDIH pada institusi masing2. Kegiatan ini dibuka oleh Direktur SDM dan Umum RRI (Nurhanuddin) dan berlangsung selama tiga hari 28-30 Januari di Bigland Hotel Bogor . Dwi Hernuningsih (Anggota Dewan Pengawas LPP RRI) juga ikut secara langsung maupun virtual dengan satker di lingkungan RRI pusat dan daerah dari seluruh Indonesia. Mari bersama membangun khazanah dokumen hukum nasional melalui JDIHN tutup Yasmon.