Berita JDIHN

Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan JDIH di Provinsi Jawa Barat

Bandung, Jawa Barat (02/09) Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka pembinaan dan pengembangan pengelolaan JDIH di Provinsi Jawa Barat yang didampingi langsung oleh Kepala Subidang Digitalisasi Dokumentasi Hukum Diden Priya. Kunjungan pertama Kapusdok adalah ke DPRD Kabupaten Bandung dengan didampingi oleh Kepala Bidang Hukum dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Kedatangan Kapusdok disambut langsung oleh Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Ruli Hadiana. Dalam kesempatan ini selain bersilahturami, Kapusdok juga berkoordinasi dengan Anggota JDIH di Provinsi Jawa Barat yang belum terintegrasi dengan Portal JDIHN. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional diamanatkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini BPHN selaku Pusat JDIHN memiliki tugas untuk melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap setiap anggota JDIH yang tersebar di seluruh indonesia. Sebagai salah satu anggota JDIH yang belum terintegrasi, ditemukan bahwa kendala yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Bandung ada pada permasalahan teknis website JDIH yang dimilikinya. Diden Priya Utama yang juga turut hadir dalam kesempatan tersebut langsung mengintegrasikan website JDIH Setwan Kab. Bandung ke Portal JDIHN.GO.ID. Kunjungan Kapusdok dilanjutkan ke Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Dalam kesempatan ini Yasmon menyampaikan bahwa pengelolaan JDIH di Provinsi Jawa Barat terbilang baik, namun kondisi saat ini ada beberapa anggota belum bisa terintegrasi karena beberapa hal teknis sehingga integrasi 100% di Provinsi Jawa Barat menjadi terhambat. Yasmon juga menambahkan bahwa saat ini BPHN telah meluncurkan program PROPESI untuk mempercepat proses pengintegrasian. Program ini diperuntukan bagi anggota JDIH yang memang terkendala dalam melakukan pengelolaan JDIH dari segi infrastruktur TI. Maka terhadap masalah yang dihadapi, ada dua pilihan yang ditawarkan yaitu anggota dapat menggunakan Program PROPESI 2021 untuk sementara dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukumnya ataupun menggunakan website jdih dengan sistem yang sudah dibangun sebelumnya oleh diskominfo dengan beberapa perbaikan security sistem. Selanjutnya tim teknis dari Pusat JDIHN akan membantu dalam proses pengintegrasian. Diharapkan dengan dilakukan koordinasi yang dilakukan oleh Kapusdok dapat mendorong percepatan pengintegrasian di Provinsi jawa Barat. Dengan tercapainya target 100% terintegrasi, diharapkan Biro Hukum dan HAM Provinsi Selaku Pusat JDIH di daerahnya dan Kanwil kemenkumham Jawa Barat selaku pembina JDIH di provinsi tidak berpuas diri. Pembinaan dan pembangunan kerjasama kepada seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas dokumen hukum di semua anggota JDIH perlu dilakukan secara berkelanjutan. Dengan dokumen hukum yang terus diupdate dan metadata yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, maka akan semakin melengkapi dan memperbaiki kualitas Basis Data Hukum Nasional di Portal JDIHN.GO.ID sebagai wadah untuk mengakses informasi hukum di kalangan masyarakat.

Bimbingan Teknis JDIH POLTEKIM

Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta Permenkumham No. 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, Politeknik Imigrasi sebagai salah satu Lembaga Pendidikan Kedinasan Kementerian Hukum dan HAM RI melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pusat JDIHN terkait pengelolaan Dokumen Hukum pada institusi Politeknik Imigrasi. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual yang dihadiri oleh Kepala Bidang Otomasi Dokumentasi Hukum Emalia Suwartika, S.Sos., M.Si, Staf Bidang Pengelolaan Dokumentasi Hukum, Pustakawan BPHN, serta pengelola JDIH Poltekim. Pada kegiatan ini Pengelola JDIH Poltekim bersama pusat JDIHN melakukan diskusi mengenai standar dan tampilan Website JDIH Poltekim dan tata cara pengisian metadata yang baik dan benar pada laman JDIH Poltekim sehingga Dokumen Hukum Poltekim dapat menambah khazanah Dokumen Hukum Nasional. Selanjutnya Staf Pengelolaan Dokumentasi Hukum dan Pustakawan BPHN memberikan petunjuk serta mempraktekkan pengelolaan Dokumen Hukum berupa Peraturan dan Monografi Hukum kepada Pengelola JDIH Poltekim. Melalui diskusi ini diketahui bahwa saat ini Poltekim memiliki banyak koleksi Hasil Penelitian, Karya Ilmiah, Kajian Hukum Keimigrasian serta buku yang diterbitkan oleh Poltekim. Saat ini pengelolaan dan publikasi dokumen hukum ini masih dilakukan secara manual sehingga informasi terkait masih belum banyak diketahui oleh masyarakat. Melalui JDIH Poltekim ini, pusat JDIHN dan JDIH Poltekim berharap agar masyarakat dapat lebih mudah untuk mendapatkan informasi terkait Politeknik Imigrasi. Kepada seluruh masyarakat yang ingin melihat koleksi dokumen hukum Politeknik Imigrasi dapat mengunjungi poltekim.jdihn.go.id.

JDIH Wujud E-Government

Tanjungpinang (1/7) Bertempat di Aula Ismail Saleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kepri Husni Thamrin, membuka secara langsung kegiatan Peningkatan Asistensi Penggunaan Layanan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum yang dihadiri Pengelola JDIH Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Komunikasi dan Informatika Se-Kepulauan Riau, Bapelitbang Kota Tanjungpinang dan Bapelitbang Kabupaten Bintan. Dalam sambutannya Kakanwil mengapresiasi prestasi Provinsi Kepulauan Riau sebagai Provinsi Ke-4 Se-Indonesia yang 100% terintegrasi dengan JDIH Nasional. “Tentunya integrasi 100% bukanlah akhir dari kerja kita, banyak hal yang harus terus ditingkatkan terutama dalam pengisian meta data dalam website JDIH yang sesuai dengan Peratruan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum” ujarnya. Beliau pun menyampaikan bahwa JDIH harus benar benar dimanfaatkan sebagai media pelayanan bagi masyarakat yang bukan hanya terpaku pada pendayaan dokumen semata. “ JDIH bukan hanya sebagai wadah pendayagunaan dokumen dan informasi hukum bersama, namun juga harus kita sepakati bersama bahwa JDIH merupakan perwujudan E-Government bagi Pemerintah Daerah, yang setiap tahun dilakukan penilaian baik dari sisi penyediaan dokumen dan informasi hukum, namun juga pemanfaatan oleh masyarakat” tuturnya. Kegiatan Asistensi Penggunaan Layanan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum membahas hasil pemetaan kebutuhan informasi pengelola JDIH di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun narasumber pada kegiatan ini adalah Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau, Kuntum Purnomo, Kepala Subbidang Penerbitan dan Publikasi Hukum Claudia Valeriana Gregorius, Pustakawan Ahli Madya BPHN Katarina Rosariani, dengan moderator Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, danTanjungpinang-, Kamis, 1 Juli 2021. Bertempat di Aula Ismail Saleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kepri Husni Thamrin, membuka secara langsung kegiatan Peningkatan Asistensi Penggunaan Layanan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum yang dihadiri Pengelola JDIH Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Komunikasi dan Informatika Se-Kepulauan Riau, Bapelitbang Kota Tanjungpinang dan Bapelitbang Kabupaten Bintan. Dalam sambutannya Kakanwil mengapresiasi prestasi Provinsi Kepulauan Riau sebagai Provinsi Ke-4 Se-Indonesia yang 100% terintegrasi dengan JDIH Nasional. “Tentunya integrasi 100% bukanlah akhir dari kerja kita, banyak hal yang harus terus ditingkatkan terutama dalam pengisian meta data dalam website JDIH yang sesuai dengan Peratruan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum” ujarnya. Beliau pun menyampaikan bahwa JDIH harus benar benar dimanfaatkan sebagai media pelayanan bagi masyarakat yang bukan hanya terpaku pada pendayaan dokumen semata. “ JDIH bukan hanya sebagai wadah pendayagunaan dokumen dan informasi hukum bersama, namun juga harus kita sepakati bersama bahwa JDIH merupakan perwujudan E-Government bagi Pemerintah Daerah, yang setiap tahun dilakukan penilaian baik dari sisi penyediaan dokumen dan informasi hukum, namun juga pemanfaatan oleh masyarakat” tuturnya. Kegiatan Asistensi Penggunaan Layanan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum membahas hasil pemetaan kebutuhan informasi pengelola JDIH di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun narasumber pada kegiatan ini adalah Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau, Kuntum Purnomo, Kepala Subbidang Penerbitan dan Publikasi Hukum Claudia Valeriana Gregorius, Pustakawan Ahli Madya BPHN Katarina Rosariani, dengan moderator Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH Rosdiana Evlin Walewangko. (Sumber Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Riau)

Antusias Tinggi Peserta Kegiatan Asistensi di Kanwil Sulawesi Tenggara

Kendari (29/06) Bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara dilaksanakan kegiatan Peningkatan Asistensi Penggunaan Layanan Informasi Hukum. Hadir dari Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional dan bertindak sebagai narasumber Emalia Suwartika dan Sri Hamdayani. Dalam kesempatan ini 30 anggota yang merupakan Biro Hukum, Bagian Hukum Kota/Kabupaten dan Setwan DPRD hadir sebagai peserta Asistensi yang dilaksanakan di Ruang Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara. Membuka secara langsung kegiatan Asisten, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Silvester Sili Laba didampingi oleh Kepala Bidang Hukum Marsuki. Dalam kesempatan tersebut Kakanwil menyampaikan bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum berperan penting dalam dalam mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya pemahaman mengenai hukum. Dalam kesempatan yang sama Emalia Suwartika narasumber dari Pusat JDIHN Badan Pembinaan Hukum Nasional menyampaikan bahwa kegiatan asistensi ini diharapkan dapat mendukung seluruh anggota melaksanakan JDIH demi tercapainya sistem pengelolaan dokumen hukum yang terpadu. Melihat antusias yang tinggi dari para peserta diharapkan setelah kegiatan ini seluruh anggota JDIH di wilayah Sulawesi Tenggara dapat terintegrasi dengan Pusat JDIHN. Emalia berharap Sulawesi Tenggara mampu untuk menyusul Provinsi lainnya menjadi Provinsi 100% JDIH.

Peningkatan Kualitas Layanan Pengelolaan JDIH BP2MI

Bogor, (29/06) Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan Hukum Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum dalam Rangka Peningkatan Layanan Pengelolaan JDIH BP2MI bertempat di Swissbell Hotel Bogor. Kegiatan ini melibatkan Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Pusat JDIHN untuk melakukan Evaluasi Pengelolaan JDIH di BP2MI serta memberikan informasi terkait perkembangan dan arah kebijakan JDIHN terkini. Melalui kegiatan ini Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional (Drs. Yasmon, M.L.S) menyampaikan apresiasi BPHN kepada BP2MI yang telah mengelola JDIH dengan baik sehingga bisa menjadi pengelola JDIH terbaik tahun 2020 pada kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Saat ini seluruh Instansi Pemerintah dari tingkat Desa hingga Pusat telah melakukan banyak Inovasi – inovasi terbaru dalam pengelolaan JDIH sehingga penghargaan ini jangan membuat pengelola JDIH BP2MI lengah dan harus terus melakukan Inovasi serta peningkatan kualitas data dan layanan JDIH di BP2MI, ujar Yasmon. Selain itu Kasubbid Pemberdayaan dan Penguatan Jaringan (Reinal Saputra, S.H.,M.H) dan Kasubbid Digitalisasi Dokumen Hukum JDIHN (Diden Priya Utama, S.Kom) melakukan Evaluasi Pengelolaan Website JDIH BP2MI dan penjelasan tentang Standar Pengelolaan Dokumen Hukum. Peserta kegiatan ini sangat antusias dengan materi yang disampaikan oleh Pusat JDIHN, hal tersebut terlihat dari diskusi yang sangat interaktif antara peserta yang merupakan pengelola JDIH BP2MI, PUSDATIN BP2MI, serta Biro Hukum BP2MI dengan Narasumber, melalui Kegiatan ini diharapkan Pusat JDIHN dapat memberikan masukan untuk pengembangan JDIH BP2MI kedepan menjadi lebih baik.