Berita

VALIDASI DATA KOMITMEN ANGGOTA JDIH PROVINSI ACEH UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DOKUMEN HUKUM

Selasa, (22/2) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh menyelenggarakan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan JDIH dengan tema "Validasi Dokumen Hukum menuju JDIHN berkualitas". Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh pengelola JDIH se - Provinsi Aceh dibuka secara langsung oleh Meurah Budiman, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh. Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut Emalia Suwartika Koordinator Otomasi Dokumen Hukum dari Pusat JDIHN BPHN. Dalam sambutannya Meurah Budiman menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada anggota JDIH yang hadir atas dukungannya sehingga Provinsi Aceh dapat terintegrasi 100% pada tahun sebelumnya. Meurah juga menghimbau kepada peserta yang hadir bahwa untuk terus meningkatkan pelayanan publik kualitas data pada website JDIH harus ditingkatkan sehingga informasi yang disampaikan lengkap. Emalia Suwartika Koordinator Optimalisasi Dokumen Hukum Pusat JDIHN menyampaikan bahwa langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh Anggota JDIH setelah integrasi adalah melakukan validasi data dokumen hukum yang telah diolah. Ema juga memaparkan hasil evaluasi terkait keaktifan API, sinkronisasi data dan hasil pelaporan jdih melalui e-report serta menekankan kepada peserta yang hadir bahwa validasi dan sikronisasi data dapat segera dilakukan oleh Anggota JDIH di Provinsi Aceh. Harapannya kualitas data yang disajikan dapat memenuhi standar yang ditetapkan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Kegiatan ini dirangkaikan dengan pemberian sertifikat terintegrasi secara simbolis kepada beberapa anggota JDIH Aceh oleh Kakanwil. Besar harapan Kanwil Kemenkumham Aceh bahwa kegiatan pengembangan dan pengelolaan yang dilaksanakan ini dapat meningkatkan pengelolaan JDIH yang terpadu dan terintegrasi di instansi pemerintah dan instansi lainnya se-Provinsi Aceh.

KEPALA PUSAT JDIHN: SEMANGAT, KERJA KERAS, DAN INOVASI ADALAH KUNCI MENJADI ANGGOTA JDIH TERBAIK

Setelah menghadiri Rapat Koordinasi Anggota JDIH se-wilayah I Jawa Barat di Cirebon, Pusat JDIHN kembali menghadiri Rapat Koordinasi Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Barat dengan tema "Data Berkualitas, Kerja Tuntas" se-wilayah II pada 17 Februari 2022 bertempat di Hotel Santika Garut. Selanjutnya membuka secara langsung kegiatan Rakor Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Teppy menyampaikan bahwa keberadaan JDIH untuk menjamin ketersedian dokumentasi dan informasi hukum yang berkualitas, tertata dan terselengagara dengan baik, perlu dilakukan pendayagunaan bersama dokumen hukum yang tersebar diseluruh instansi pemerintah dan instansi lainnya. Tak lupa ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh anggota yang telah mendukung Provinsi Jawa Barat mencapai 100% anggota terintegrasi. Dalam kesempatan tersebut Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Yasmon memaparkan hasil pengelolaan JDIH  kepada seluruh anggota yang hadir. Telah terjadi pergeseran dan perubahan dalam penilaian JDIH Award 2021. Seluruh anggota mengetahui nilai akhir dan rangking pengelolaan JDIH. Untuk itu kami minta para pengelola JDIH berlomba-lomba menjadi yang terbaik dan bersaing di tingkat nasional. Sebagai penutup materi, Yasmon mengutarakan bahwa mempertahankan prestasi yang sudah diraih memang lebih sulit. Namun demikian setiap hasil yang didapat adalah cermin dari usaha yang telah dilakukan. Kunci menjadi Anggota JDIH terbaik adalah semangat, kerja keras, dan juga inovasi yang luar biasa dari para pengelola JDIH. Kami yakin ini bisa menjadi tarikan nafas seluruh pengelola JDIH di wilayah Jawa Barat untuk memberikan yang terbaik dalam pengelolaan JDIH di instansi masing-masing.

KEPALA PUSAT JDIHN HADIRI RAPAT KOORDINASI ANGGOTA JDIH PROVINSI JAWA BARAT WILAYAH I

Cirebon, (15/2) Kepala Pusat JDIHN didampingi oleh Sub koordinator Digitalisasi Dokumen Hukum menghadiri Rapat Koodinasi Anggota JDIH dengan tema "Data Berkualitas Kerja Tuntas" wilayah I yang diselenggarakan oleh Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Seluruh anggota JDIH Wilayah I se-Jawa Barat hadir dalam Rakor ini. Kegiatan ini diawali dengan penyerahan Sertifikat Integrasi yang ditanda-tangani oleh Menteri Hukum dan HAM. Dalam kesempatan tersebut Kepala Bagian Dokumentasi Hukum, Pembinaan Dan Pengawasan Produk Hukum Provinsi Jawa Barat, Dewi menyampaikan bahwa Rakor JDIH merupakan ajang tukar informasi antar pengelola JDIH tingkat Jawa Barat untuk mengoptimalkan kualitas layanan JDIH dalam menyajikan data yang lengkap, akurat, mudah, dan tepat. Harapannya dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pembangunan hukum khususnya di wilayah Jawa Barat. Di hadapan para peserta, Kepala Pusat JDIHN, Yasmon mengajak seluruh peserta untuk lebih aktif dan giat dalam mengelola JDIH di instansinya masing-masing agar ketersediaan dokumen hukum yang relevan dan memiliki kredibiltas dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan segala inovasi dan kreativitas para pengelola JDIH, maka Jawa Barat harus semakin terdepan dalam pengelolaan JDIH.

EVALUASI PENGELOLAAN JDIH KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM DAN BIRO HUKUM PROVINSI

Jakarta, (10/02) Pusat JDIHN Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Evaluasi Pengelolaan JDIHN Tahun 2022 dengan mengundang seluruh Kanwil Kemenkumham dan Biro Hukum Provinsi. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom ini dihadiri oleh Kadivyankum Kanwil Kemenkumham dan Kepala Biro Hukum seluruh Provinsi di Indonesia. Di awal paparannya Kapus JDIHN menyampaikan mengenai kondisi terkini JDIHN, perkembangan JDIHN dan juga fokus JDIHN di tahun 2022. Dalam kesempatan tersebut disampaikan evaluasi pengelolaan JDIHN terhadap seluruh Provinsi baik dari sisi jumlah dokumen terupdate di website JDIH dan terintegrasi dengan Portal JDIHN.GO.ID, status aktivasi URL API masing-masing website JDIH maupun update pelaporan/e report tiap Provinsi. Dari 34 Provinsi baru 21 Provinsi yang melakukan pengisian E Report. Untuk itu sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012 Pusat JDIHN meminta kepada seluruh Provinsi dan Anggota JDIHN di daerah untuk melakukan pelaporan melalui E-Report. Disampaikan oleh Yasmon bahwa fokus JDIHN 2022 adalah peningkatan koleksi dokumen hukum baik jenis, jumlah, metadata, validitas data maupun keamanan data & sistem. Harapannya di tahun 2022 JDIHN bisa memiliki database dokumen hukum yang paling lengkap. Kapus JDIHN meminta agar setiap Kanwil mendorong seluruh JFT menfaatkan JDIH. "Ada penyuluh hukum, perancang, analis hukum dan jft lainnya yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkaitan dengan dokumen hukum agar dapat menggunakan JDIH sebagai sumber referensi hukum. Kita dorong agar internal Kemenkumham menggunakan JDIH secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tusi masing-masing", tutur Yasmon. Kapus JDIHN juga meminta agar seluruh Kanwil dan Biro Hukum mendukung pembangunan JDIH. "Di tahun 2021 dalam penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) JDIH sudah menjadi salah 1 indikator dalam penilaian SPBE yakni pada indikator 44. Untuk itu kami minta agar seluruh Kanwil Kemenkumham dan Biro Hukum untuk tidak memandang sebelah mata terhadap JDIH. Terlebih di tahun 2021, Kemenpan RB sudah meminta Kemenkumham untuk menyusun Indeks Reformasi Hukum (IRH) dimana salah 1 indikator penilaian IRH adalah terkait JDIH. Sudah ada SPBE dan IRH, ini tentu menjadi perhatian kita semua untuk semakin menguatkan JDIH ", pesan Yasmon. Kapus JDIHN juga berpesan agar Biro Hukum dan Kantor Wilayah dapat bersinergi dalam mewujudkan database dokumen hukum. Yasmon berpesan agar Kanwil bisa menjadi contoh pengelolaan JDIH terbaik di masing-masing Provinsi. “Mari kita memiliki semangat yang sama dalam mengembangkan dan membangun JDIHN menjadi lebih baik lagi”, kata Kapusdok.

JDIH HARUS HADIR SEBAGAI SUMBER DOKUMEN HUKUM YANG DIPERCAYA PUBLIK

Jakarta (9/02), Kepala Pusat JDIHN menghadiri Rapat Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Bidang Bina Administrasi Kewilayahan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Rapat yang berlangsung secara hybrid ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan peran sekaligus ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Dalam kesempatan tersebut Yasmon Kepala Pusat JDIHN memaparkan materi terkait "Strategi Tata kelola Perencanaan dan Pemanfaatan TIK Guna Mendukung Peningkatan Kualitas Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum". Sebagaimana disampaikan oleh Yasmon ada alasan mengapa pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum harus dilakukan berbasis digital. "Dengan adanya teknologi jaringan internet maka mempermudah dan mempercepat masyarakat dalam menemukan informasi yang diinginkan tanpa perlu berkunjung langsung ke suatu tempat. Inilah yang menjadi latar belakang kenapa pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum JDIHN didorong berbasiskan teknologi informasi semata-mata untuk meningkatkan kualitas layanan publik terkait dokumentasi dan informasi hukum. Melalui layanan JDIH secara online akan mempermudah masyarakat dalam melakukan pencarian dokumen dan informasi hukum. Manfaat lainnya dari adanya website JDIH yang dibangun institusi pemerintah adalah sebagai sumber dokumen hukum yang terpercaya karena jelas pengelolaannya oleh siapa dan tentunya dokumen yang diterbitkan dan dikelola juga dokumen yang valid," ungkap Yasmon. Pusat JDIHN menyusun beberapa kebijakan strategis diantaranya pengembangan infrastruktur TIK yang saat ini sudah didukung oleh Pusat Data Teknologi dan Informasi Kementerian Hukum dan HAM dalam pengelolaan JDIH, Pengembangan sistem atau aplikasi berbasis TIK yang sudah disesuaikan dengan Standar Permenkumham 8/2019, Penguatan Jaringan Anggota JDIHN yang dilakukan dengan kegiatan pembinaan anggota dan penguatan kapasitas pengelola JDIH di masing-masing instansi, dan yang terakhir promosi JDIHN ke masyarakat luas. Sebelum mengakhiri sesi pemaparannya, Yasmon melakukan evaluasi singkat pengelolaan Website JDIH Kemendagri dimana produk hukum yang dikelola dalam website JDIHnya baru sebatas produk hukum peraturan saja dan belum dilengkapi dengan tipe monografi hukum ataupun artikel. Yasmon berharap kedepannya koleksi dokumen hukum tidak terbatas hanya peraturan, namun juga dokumen non peraturan seperti monografi hukum bisa dikelola dalam website JDIH Kemendagri untuk memperkaya koleksinya. Dalam kesempatan tersebut Yasmon juga berpesan kepada Pengelola JDIH di Kemendagri agar secara rutin mengecek URL integrasi demi kelancaran proses sync dan penarikan data dari website JDIH Kemendagri ke Portal JDIHN.