.webp)
PENDOKUMENTASIAN HUKUM ADAT MENJADI FOKUS UTAMA JDIH DI TAHUN 2024
Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada Kamis (29/02/2024) di aula Gedung BPHN. Kegiatan ini menjadi forum penting untuk menyamakan pemahaman terkait program pembinaan hukum nasional dan untuk memperkuat komunikasi serta koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Dengan tema "Pembinaan Hukum Nasional untuk Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Menuju Kementerian Hukum dan HAM Lebih Berkualitas dan Berintegritas", pimpinan tinggi pratama BPHN menyampaikan rencana strategis, perjanjian kinerja, indikator kinerja utama, serta rencana aksi yang akan diimplementasikan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham.
Salah satu fokus utama yang disoroti adalah pendokumentasian dokumen hukum adat. Nofli, Kepala Pusat JDIHN, menekankan pentingnya upaya ini yang melibatkan aspek kajian, penelitian, dan produk hukum adat. Kantor Wilayah agar turut serta mendorong Anggota JDIH di wilayah untuk menginput dokumen adat ke laman JDIH Anggota. Monografi hasil penelitian/kajian, kompilasi hukum ada di masing-masing daerah, penetapan aturan-aturan adat terdokumentasi kami dorong agar masuk JDIH. Langkah ini selaras dengan tujuan utama JDIHN yakni menyediakan basis data hukum nasional, sehingga masyarakat dapat lebih memahami beragam jenis hukum adat yang tersebar di seluruh Indonesia.
Nofli juga menyoroti pentingnya komunikasi yang aktif antara jajaran Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah dengan Biro Hukum di Pemerintah Provinsi. Hal ini ditujukan untuk mencapai indikator kinerja utama terkait JDIH, yaitu pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah tersebut, dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan JDIH.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah awal yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas program pembinaan hukum di Indonesia. Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat dari semua pihak, mulai dari tingkat pusat hingga wilayah, diharapkan dapat menciptakan kesadaran dan kepatuhan hukum yang lebih konkret di masyarakat.
Dengan tema "Pembinaan Hukum Nasional untuk Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Menuju Kementerian Hukum dan HAM Lebih Berkualitas dan Berintegritas", pimpinan tinggi pratama BPHN menyampaikan rencana strategis, perjanjian kinerja, indikator kinerja utama, serta rencana aksi yang akan diimplementasikan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham.
Salah satu fokus utama yang disoroti adalah pendokumentasian dokumen hukum adat. Nofli, Kepala Pusat JDIHN, menekankan pentingnya upaya ini yang melibatkan aspek kajian, penelitian, dan produk hukum adat. Kantor Wilayah agar turut serta mendorong Anggota JDIH di wilayah untuk menginput dokumen adat ke laman JDIH Anggota. Monografi hasil penelitian/kajian, kompilasi hukum ada di masing-masing daerah, penetapan aturan-aturan adat terdokumentasi kami dorong agar masuk JDIH. Langkah ini selaras dengan tujuan utama JDIHN yakni menyediakan basis data hukum nasional, sehingga masyarakat dapat lebih memahami beragam jenis hukum adat yang tersebar di seluruh Indonesia.
Nofli juga menyoroti pentingnya komunikasi yang aktif antara jajaran Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah dengan Biro Hukum di Pemerintah Provinsi. Hal ini ditujukan untuk mencapai indikator kinerja utama terkait JDIH, yaitu pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah tersebut, dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan JDIH.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah awal yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas program pembinaan hukum di Indonesia. Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat dari semua pihak, mulai dari tingkat pusat hingga wilayah, diharapkan dapat menciptakan kesadaran dan kepatuhan hukum yang lebih konkret di masyarakat.
Berita Lainnya
