Literasi JDIHN

Menteri Hukum dan HAM : Penerima Pengelola JDIH Terbaik Tahun 2021 Harus Menjadi Inspirasi Anggota Lainnya Jakarta (2/12) - Kinerja terbaik dalam pengelolaan JDIH oleh para pengelola JDIH patut untuk diberikan apresiasi dan pengakuan di tingkat nasional. Untuk itu Pusat JDIHN kembali memberikan Anugrah JDIHN atau JDIHN Awards bagi Anggota JDIH terbaik di tahun 2021. Dalam sambutannya pada Pertemuan Nasional Pengelola JDIH Tahun 2021 yang dirangkaikan dengan pemberian Anugerah JDIHN (JDIHN Awards), Selasa (02/12) di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menyampaikan selamat atas prestasi yang diraih oleh para pengelola JDIH dan sekaligus ucapan terima kasih atas kerja sama, dukungan dan komitmen dalam memajukan JDIH. Anugrah JDIHN (JDIHN Awards) ini diberikan atas kerja keras dan inovasi para pengelola JDIH dalam meningkatan pelayanan publik di bidang dokumentasi dan informasi hukum. “Prestasi yang ditorehkan hari ini akan menjadi catatan sejarah dalam pembangunan hukum di tanah air. Semoga capaian ini bisa menjadi inspirasi Anggota JDIHN lainnya untuk mengelola JDIHnya masing-masing sesuai dengan standar yang ditetapkan dan terus melakukan inovasi-inovasi lainnya,” ungkap Yasonna. Menutup sambutannya Yasonna berharap dengan diterbitkannya hasil penilaian kinerja pengelolaan JDIH secara menyeluruh pada semua Anggota JDIH pada tahun ini, semua Anggota JDIHN dapat melakukan evaluasi internal dan pembenahan dalam pengelolaan JDIH masing-masing. “Semoga di tahun 2022 seluruh Anggota JDIHN dapat memberikan kinerja yang terbaiknya,” pesan Yasonna. Berikut daftar Penerima Penghargaan Anggota JDIHN Terbaik sesuai dengan SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M. HH-02. HN.03.05 Tahun 2021 A. Tingkat Kementerian 1. Terbaik I - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 2. Terbaik II - Kementerian Komunikasi dan Informatika 3. Terbaik III -Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 4. Terbaik IV - Kementerian Ketenagakerjaan 5. Terbaik V - Kementerian Keuangan B. Tingkat Lembaga Negara 1. Terbaik I - Badan Pemeriksa Keuangan 2. Terbaik II - Dewan Perwakilan Rakyat 3. Terbaik III- Dewan Perwakilan Daerah 4. Terbaik IV - Ombudsman Republik Indonesia 5. Terbaik V - Majelis Permusyawaratan Rakyat C. Tingkat Lembaga Pemerintah Non Kementerian 1. Terbaik I - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 2. Terbaik II - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 3. Terbaik III - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 4. Terbaik IV - Radio Republik Indonesia 5. Terbaik V - Arsip Nasional Republik Indonesia D. Tingkat Lembaga Non-Struktural 1. Terbaik I - Komisi Pemilihan Umum 2. Terbaik II - Badan Pengawas Pemilihan Umum 3. Terbaik III - Badan Pembina Ideologi Pancasila 4. Terbaik IV - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas 5. Terbaik V - Badan Nasional Pengelola Perbatasan E. Tingkat Provinsi 1. Terbaik I - Provinsi Jawa Barat 2. Terbaik II - Provinsi Jawa Tengah 3. Terbaik III - Provinsi Jawa Timur 4. Terbaik IV - Provinsi Bali 5. Terbaik V - Provinsi Sulawesi Barat F. Tingkat Kabupaten 1. Terbaik I - Kabupaten Banyuwangi 2. Terbaik II - Kabupaten Sukoharjo 3. Terbaik III - Kabupaten Batang 4. Terbaik IV - Kabupaten Sumedang 5. Terbaik V- Kabupaten Wonosobo 6. Terbaik VI - Kabupaten Sleman 7. Terbaik VII - Kabupaten Tuban 8. Terbaik VIII - Kabupaten Cianjur 9. Terbaik IX - Kabupaten Kendal 10. Terbaik X - Kabupaten Semarang G. Tingkat Kota 1. Terbaik I - Kota Sukabumi 2. Terbaik II - Kota Banjarmasin 3. Terbaik III - Kota Surakarta 4. Terbaik IV - Kota Bandung 5. Terbaik V - Kota Bekasi H. Tingkat Sekretariat DPRD Provinsi 1. Terbaik I - Sekretariat DPRD Provinsi Lampung 2. Terbaik II - Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah I. Tingkat Sekretariat DPRD Kabupaten 1. Terbaik I - Sekretariat DPRD Kabupaten Batang 2. Terbaik II - Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang J. Tingkat Sekretariat DPRD Kota 1. Terbaik I - Sekretariat DPRD Kota Batam 2. Terbaik II - Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan K. Tingkat Perpustakaan Hukum 1. Terbaik I - Universitas Bandar Lampung 2. Terbaik II - Universitas Pamulang 3. Terbaik III - Universitas Sam Ratulangi Berikut daftar Penerima Penghargaan Anggota JDIHN Terbaik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M. HH-03. HN.03.05 Tahun 2021 A. Tingkat Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM 1. Terbaik I - Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia 2. Terbaik II - Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia 3. Terbaik III - Inspektorat Jenderal B. Tingkat Kantor Wilayah 1. Terbaik I - Kantor Wilayah Kepulauan Riau 2. Terbaik II - Kantor Wilayah DKI Jakarta 3. Terbaik III - Kantor Wilayah Jawa Barat 4. Terbaik IV - Kantor Wilayah Jawa Timur 5. Terbaik V - Kantor Wilayah Bengkulu

Bandung (14/12) - Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) didampingi kepala Sub Bidang Digitalisasi Dokumen Hukum hadir pada kegiatan Penghargaan JDIH dan Penetapan Desa/Kelurahan sadar hukum oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bertempat di hotel The Trans Luxury Bandung. Kegiatan ini dihadiri oleh Plt. Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Barat beserta jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Disampaikan oleh Yasmon bahwa partisipasi aktif anggota JDIHN di lingkungan Provinsi Jawa Barat secara nyata telah memberikan konstribusi yang besar dalam upaya pembentukan basis data dokumen hukum nasional yang terintegrasi. Provinsi Jawa Barat bisa menjadi contoh dan referensi bagi biro hukum provinsi lainnya dalam hal pembinaan JDIH di lingkungannya. Dalam kesempatan tersebut Kapusdok juga menyampaikan apresiasinya kepada kepada Biro Hukum Provinsi Jawa Barat yang telah melaksanakan kegiatan pemberian penghargaan JDIH Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Biro Hukum sebagai Pusat JDIH di Provinsi Jawa Barat. Adapun penerima penghargaan JDIH di Provinsi Jawa Barat terdiri dari Kategori Pemerintah Daerah 1. Kota Bogor 2. Kab Majalengka 3. Kota Bekasi Kategori Sekretariat DPRD 1. Kab Pangandaran 2. Kab Sumedang 3. Kab Cianjur

Palu (17/12), bertempat di Sutan Raja Hotel, Palu, diselenggarakannya Pertemuan Pengelola JDIH Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan yang mengusung tema Penguatan Integrasi JDIH dalam Menata Regulasi ini bertujuan meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara Pusat dan Daerah dalam meningkatkan pengelolaan dokumen hukum berbasi IT. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Drs. Yasmon, MLS. selaku Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, Ir. Muh Faizal Mang, M.M., selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Yopie Morya Immanuel Patiro, S.H, M.H. selaku Kepala Biro Hukum Provinsi Sulawesi Tengah, dan Max Wambrow, S.H. selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah dan Pengelola JDIH dari Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota, serta PTN/PTS se-Sulawesi Tengah. Dalam sambutannya, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan bahwa JDIH merupakan “suatu wadah yang memudahkan kita dalam menata regulasi dan dapat diakses secara nasional oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam pengelolaan JDIH harus memaksimalkan pemanfaat teknologi sehingga dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan dokumen hukum dan penyampaian informasi hukum yang cepat dan mudah.” Selanjutnya, kegiatan ini diisi oleh paparan terkait kebijakan dan capaian terkini JDIH oleh Bapak Drs. Yasmon, MLS selaku Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional dan diskusi terkait pengelolaan JDIH di lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam Paparannya Bapak Yasmon menyampaikn juga bahwa dalam mengelola JDIH harus terus meningkatkan inovasi sebagai sarana untuk lebih memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi hukum. Selain itu, JDIH merupakan sarana dan indikator dalam mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Selanjutnya diharapkan pengelola JDIH dapat melaporkan pengelolaan JDIH-nya di tahun 2021 melalui aplikasi pelaporan elektronik (e-report). Kegiatan ini di tutup dengan penyerahan sertifikat integrasi di lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah oleh Lilik Sujandi, Bc.I.P, S.I.P., M.Si. selaku Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tengah.

Bali, 20-22 Januari 2022 dilaksanakan Rapat Kerja Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) oleh Kementerian BUMN yang berlokasi di Hotel Aryaduta Kuta Bali. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kapus JDIHN bersama dengan Koordinator Bidang Otomasi Dokumentasi Hukum dan Sub Koordinator Bidang Digitalisasi Dokumen Hukum. Kegiatan dibuka langsung oleh Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan Wahyu Setyawan. Pada kesempatan tersebut disampaikan perkembangan terkini website JDIH Kementerian BUMN. Lebih lanjut disampaikan bahwa pada tahun 2022 JDIH BUMN akan lebih fokus untuk merubah tampilan website JDIH dan juga berencana memaksimalkan sistem pencarian data. “Ini perlu kami lakukan agar lebih memudahkan masyarakat dalam melakukan pencarian dokumen hukum. Tentu dengan perubahan ini akan membantu dalam proses penyusunan kebijakan berkaitan dengan BUMN”, tutur Wahyu Setiawan. Lebih lanjut disampaikan oleh Wahyu bahwa Tim Pengelola JDIH BUMN akan menambahkan beberapa fitur lainnya seperti tanya BUMN. Melalui fitur ini interaksi dengan masyarakat akan lebih mudah dilakukan khususnya informasi hukum yg berkaitan dengan BUMN. Dalam kesempatan yg sama, Kepala Pusat JDIHN menyampaikan beberapa poin penting terkait perkembangan Portal JDIHN terkini, serta poin indikator yang menjadi acuan penilaian bagi pusat JDIHN diantaranya aspek organisasi, Sumber Daya Manusia, Koleksi Dokumen Hukum, Teknis Pengelolaan, Sarana dan Prasarana, Pemanfaatan TIK, dan terakhir adalah aspek Inovasi yang merupakan aspek tambahan dari Pusat JDIHN. Kapus JDIHN berharap bahwa dalam pengembangan website JDIH BUMN agar disesuaikan dgn standar dari Permenkumham No. 8 Tahun 2019 baik dari tampilan website dan juga metadata dokumen hukumnya. Saat ini fokus utama kebijakan Pusat JDIHN adalah penambahan koleksi data dokumen hukum yang semakin beragam dari anggota JDIH. Pengembangan koleksi dokumen hukum tdk terbatas hanya peraturan namun juga dokumen non peraturan. Yasmon juga meminta agar keamanan data website JDIH menjadi perhatian dengan memanfaatkan digital signature. Diakhir paparan Kapus tak luput disampaikan mengenai arah kebijakan aplikasi JDIHN sebagai aplikasi umum SPBE.

Rabu, 5 Januari 2022 Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional BPHN menerima kunjungan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Menerima secara langsung dari Pusat JDIHN Staff Bidang Optimalisasi Dokumen Hukum, Angga Wiratmoko. Kunjungan dan konsultasi ini dalam rangka mengevaluasi Website JDIH Kemenpan RB. Masukan dari Pusat JDIHN diharapkan dapat menjadikan Website JDIH Kemenpan RB lebih baik lagi sebagaimana diamanatkan Permenkumham No. 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. Pencari dokumen hukum dapat memanfaatkan https://jdih.menpan.go.id/ untuk mendapatkan dokumen hukum yang dikelola oleh Kemenpan-RB.