Misi utama JDIH bukan semata-mata integrasi website

Nusa Tenggara Timur (8/6) Pusat JDIHN menghadiri kegiatan Peningkatan Asistensi Penggunaan Layanan Informasi Bagi Anggota JDIH Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kantor Wilayah Kemenkumham NTT. Hadir membuka dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Marciana Dominika Jone, dalam pembukaannya Marciana menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah hadir berpartisipasi serta memiliki niat baik untuk memajukan pembangunan hukum dan HAM di bumi Flobamora. Marciana menambahkan, Kanwil Kemenkumham NTT mempunyai tugas melaksanakan sebagian pembangunan hukum dan HAM di daerah. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kanwil harus mempunyai mitra dan membangun kerjasama dengan Pemda, DPRD, perguruan tinggi, media massa, dan seluruh masyarakat NTT, karena penyelenggara negara wajib untuk dapat mengelola dengan baik produk hukum dalam satu jaringan yang berisi dokumen-dokumen yang komprehensif dan mudah diakses sehingga memudahkan untuk penyebarluasan akses informasi hukum. Hadir juga dalam acara tersebut Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Arfan Faiz Muhlizi, Arfan mengatakan JDIH merupakan upaya untuk mewujudkan penataan regulasi agar sistem hukum di Indonesia menjadi lebih baik. JDIH merupakan langkah penting yang membutuhkan komitmen semua pihak. Misi utama JDIH bukan semata-mata integrasi website yang sudah ada tapi bagaimana kita merawat, mengisi, mengupdate dokumen-dokumen yang ada di JDIH. “Percuma saja kita punya website, terintegrasi, tapi data yang ada di dalamnya tidak dirawat dengan baik,” ujarnya. Kegiatan ini dihadiri oleh 53 orang peserta yang berasal dari Biro Hukum dan Sekretariat DPRD Provinsi NTT serta Bagian Hukum dan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota Se-NTT. Hadir juga sebagai narasumber dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yakni (Kepala Bidang Otomasi Dokumentasi Hukum) Emalia Suwartika, (Kepala Sub Bidang Digitalisasi Dokumen) Diden Priya Utama. Dalam pertemuan ini narasumber menyampaikan materi tentang Kemajuan Terkini dan Arah Kebijakan JDIHN di tahun 2021 dengan mengusung Program Percepatan Integrasi anggota JDIHN (PROPESI 2021) serta dalam rangka meningkatkan kualitas data pada kesempatan ini juga disampaikan/dilakukan cara pengolahan informasi hukum pada website jdih.