JDIH KEMENSOS LAKUKAN PENINGKATAN LAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Salah satu perlindungan dan jaminan hak oleh negara melalui konstitusi adalah hak mendapatkan informasi. Pemenuhan untuk mendapatkan informasi juga diberikan kepada seluruh warga negara tak terkecuali penyandang disabilitas. Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka menyebarluaskan dan memberikan kemudahan akses informasi dan dokumen hukum bagi penyandang disabilitas, Kementerian Sosial melakukan penambahan koleksi terjemahan Bahasa asing serta penambahan koleksi yang dapat dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas (Koleksi Braile) pada laman JDIH Kemensos. Dalam rapat koordinasi Pengelolaan JDIH Kemensos pada tanggal 13 Desember 2022 bertempat di Ruang Rapat Sentra Terpadu Inten Soeweno Cibinong Bogor Kepala Pusat JDIHN Nofli secara langsung menyampaikan apresiasi terhadap pengelolaan JDIH yang telah dilakukan oleh Kemensos dengan memberikan akses kemudahan kepada para pencari dokumen hukum khususnya penyandang disabilitas. “JDIH hendaknya menjadi layanan yang ramah terhadap disabilitas, oleh karena itu kami mendukung berbagai upaya yang dilakukan oleh Anggota dalam memberikan kemudahan akses maupun penambahan koleksi yang tentunya dapat dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas”, ungkap Nofli. Pusat JDIHN juga mendorong berbagai ragam inovasi yang dilakukan oleh Anggota. “Pusat JDIHN akan terus melakukan peningkatan kualitas indikator penilaian JDIH dalam memberikan  JDIHN Awards Kepada pengelola JDIH terbaik di tiap kategori untuk memotivasi Anggota JDIHN agar terus melakukan inovasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat”, tambah Nofli. Plt. Kepala Biro Hukum Kemensos Evi Flamboyan Minanda menyampaikan bahwa JDIH Kemensos telah melakukan beberapa perubahan dalam tampilan website JDIH Kemensos serta melengkapi hal-hal yang menjadi evaluasi Pusat JDIHN. "Harapannya melalui JDIH yang kami kembangkan ini, penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan sama, termasuk dalam mendapatkan akses dokumen dan informasi hukum", tutur Evi. Dalam rapat tersebut dibahas banyak hal terkait bagaimana melakukan penguatan pengelolaan JDIH Kemensos oleh Sub Koordinator Digitalisasi Dokumen Hukum Diden Priya Utama.