.webp)
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JDIH DI KALIMANTAN SELATAN UPAYA PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENYEBARLUASAN PRODUK HUKUM
Banjarbaru, 21 Mei 2024 - Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang diwakili oleh Pustakawan Ahli Muda BPHN, Sudino, menghadiri kegiatan Pembinaan dan Pengembangan JDIH di wilayah Kalimantan Selatan. Acara ini diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan dan berlangsung di Roditha Hotel, Banjarbaru.
Kegiatan ini dihadiri oleh 40 peserta, termasuk perwakilan dari Biro Hukum Provinsi Kalimantan Selatan, Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, Pengelola Perpustakaan Daerah, Perguruan Tinggi, serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.
Acara dibuka secara resmi oleh Kakanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan, Taufiqurrakhman. Dalam sambutan Kakanwil yang dibacakan oleh Kadiv Adminitrasi Kanwil Kalimantan Selatan Candra Friandi Achmad disampaikan bahwa JDIH diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyebarluasan produk hukum, khususnya produk hukum daerah seperti Peraturan Daerah (PERDA), Peraturan Bupati (PERBUP), dan Surat Keputusan Kepala Daerah yang dapat diakses oleh masyarakat. Ia menekankan pentingnya masyarakat sadar akan hukum dan mendorong para peserta untuk terus mempromosikan layanan JDIH di lingkungan pemerintah daerah kepada seluruh lapisan masyarakat. JDIH hendaknya menjadi sarana penyebarluasan dokumen hukum yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.
Pustakawan Ahli Muda Pusat JDIHN, Sudino, menyampaikan kebijakan terkini serta evaluasi pengelolaan JDIH di Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan. Sudino menekankan perlunya para pengelola untuk mengecek aktivasi API dan melakukan sinkronisasi secara berkala. Melalui proses sinkronisasi, dokumen hukum yang ada di JDIH masing-masing institusi juga akan tersedia di JDIHN.GO.ID. Selain itu, Sudino juga meminta pengelola JDIH untuk memperkuat keamanan website dengan melibatkan Diskominfo setempat dan pihak BSSN, guna memberikan lapisan keamanan bagi laman JDIH masing-masing anggota. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan koordinasi dan pengelolaan JDIH di Kalimantan Selatan dapat semakin baik.
Kegiatan ini dihadiri oleh 40 peserta, termasuk perwakilan dari Biro Hukum Provinsi Kalimantan Selatan, Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, Pengelola Perpustakaan Daerah, Perguruan Tinggi, serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.
Acara dibuka secara resmi oleh Kakanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan, Taufiqurrakhman. Dalam sambutan Kakanwil yang dibacakan oleh Kadiv Adminitrasi Kanwil Kalimantan Selatan Candra Friandi Achmad disampaikan bahwa JDIH diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyebarluasan produk hukum, khususnya produk hukum daerah seperti Peraturan Daerah (PERDA), Peraturan Bupati (PERBUP), dan Surat Keputusan Kepala Daerah yang dapat diakses oleh masyarakat. Ia menekankan pentingnya masyarakat sadar akan hukum dan mendorong para peserta untuk terus mempromosikan layanan JDIH di lingkungan pemerintah daerah kepada seluruh lapisan masyarakat. JDIH hendaknya menjadi sarana penyebarluasan dokumen hukum yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.
Pustakawan Ahli Muda Pusat JDIHN, Sudino, menyampaikan kebijakan terkini serta evaluasi pengelolaan JDIH di Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan. Sudino menekankan perlunya para pengelola untuk mengecek aktivasi API dan melakukan sinkronisasi secara berkala. Melalui proses sinkronisasi, dokumen hukum yang ada di JDIH masing-masing institusi juga akan tersedia di JDIHN.GO.ID. Selain itu, Sudino juga meminta pengelola JDIH untuk memperkuat keamanan website dengan melibatkan Diskominfo setempat dan pihak BSSN, guna memberikan lapisan keamanan bagi laman JDIH masing-masing anggota. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan koordinasi dan pengelolaan JDIH di Kalimantan Selatan dapat semakin baik.
Berita Lainnya
