berita

MAHKAMAH AGUNG DIPROYEKSIKAN MENJADI PEMASOK TERBANYAK DOKUMEN HUKUM DI PORTAL JDIHN.GO.ID

MAHKAMAH AGUNG DIPROYEKSIKAN MENJADI PEMASOK TERBANYAK DOKUMEN HUKUM DI PORTAL JDIHN.GO.ID

Medan, 21 Mei 2014 - Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga negara pemegang kekuasaan kehakiman diharapkan menjadi supplier data dokumen hukum terbanyak pada portal JDIHN.GO.ID. Harapan ini disampaikan oleh Kepala Pusat JDIHN, Jonny Pesta Simamora, di hadapan pengelola JDIH Mahkamah Agung dan 50 peserta yang hadir secara daring dan luring pada acara Bimbingan Teknis Pengelolaan JDIH di Hotel Grand Mercure Medan.

Jonny menekankan pentingnya optimalisasi dokumen hukum putusan pada JDIH Mahkamah Agung, mengingat jumlahnya yang sangat banyak. "Kami berharap putusan MA yang ada pada direktori putusan dapat terkoneksi dan tersedia di JDIHN.GO.ID sebagai basis data dokumen hukum nasional. Tentunya ini menjadi  nilai unggul pada JDIH Mahkamah Agung dengan dukungan pimpinan dan kolaborasi seluruh badan peradilan di bawah MA," ujarnya.

Pada tahun sebelumnya, Mahkamah Agung berhasil meraih peringkat terbaik ke-3 di antara lembaga negara dalam pengelolaan JDIH. Untuk terus meningkatkan kapasitas SDM Pengelola JDIH, Mahkamah Agung menggelar bimbingan teknis pengelolaan JDIH yang diikuti oleh satuan kerja di wilayah Sumatera Utara baik secara online maupun offline.

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Sobandi, menyatakan komitmennya untuk menjadikan JDIH sebagai prioritas utama dalam upaya penyebaran dokumen dan informasi hukum kepada masyarakat. "Kontribusi dari satuan kerja dan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung sangat diharapkan agar JDIH MA semakin lengkap dan bermanfaat," kata Sobandi.

Dengan berbagai upaya perbaikan dan percepatan pengelolaan JDIH, Sobandi optimis dapat meningkatkan kualitas dan jumlah dokumen hukum yang tersedia bagi publik, menjadikan JDIH Mahkamah Agung sebagai sarana informasi hukum yang handal dan terdepan.

Berita Lainnya

Card image cap

Badan Publik Harus Membangun dan Mengembangkan Sistem Informasi Dalam Rangka Menunjang Good Governance

03 Juni 2021
Card image cap

UPDATING DAN VALIDITAS DOKUMEN HUKUM DI WEBSITE JDIH ANGGOTA HARUS TERUS DILAKUKAN OLEH PENGELOLA JDIH

04 Mei 2023
Card image cap

Kanwil Kemenkumham Ujung Tombak Percepatan Integrasi Daerah

26 Februari 2020