JDIH SEBAGAI INSTRUMEN PENDUKUNG BAWASLU DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Hotel Santike BSD menjadi tempat digelarnya "Rapat Koordinasi Nasional Dokumentasi Hukum dan Apresiasi Anggota JDIH Bawaslu Tahun 2023". Acara yang berlangsung mulai tanggal 20 hingga 22 Desember 2023 ini dihadiri oleh Kordinator Divisi yang membidangi hukum dari 38 provinsi se-Indonesia dan para verifikator JDIH Bawaslu se Indonesia, menjadikan forum ini sebagai panggung utama bagi para ujung tombak Pengelola JDIH Bawaslu seluruh Indonesia. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diwakili oleh Sekretaris BPHN I Gusti Putu Milawati turut hadir didampingi oleh Dwi Rahayu Ekasetyowati dan Diden Priya Utama memberikan dukungan penuh pada acara yang menjadi momentum strategis untuk meningkatkan kualitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Bawaslu. Dalam sambutan pembuka oleh Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menggarisbawahi prestasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sejak diluncurkan pada Februari 2020. Dalam empat tahun terakhir, Bawaslu meraih Peringkat ke-2 JDIHN Awards dalam kategori Lembaga Nonstruktural, sukses yang diyakini akan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Rahmat menegaskan pentingnya menjadikan Bawaslu sebagai etalase pemilu dan pusat kajian hukum dan politik terdepan di Indonesia, baik secara daring/online maupun oflline/luring melalui kepustakaan hukum yang memadai. Dalam keynote speech Kepala BPHN, yang disampaikan oleh Sekretaris BPHN I Gusti Putu Milawati, menekankan peran vital JDIH dalam mendukung pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum. Apresiasi diberikan kepada Bawaslu atas keterbukaan informasi yang terus dibangun dan menjadi teladan bagi instansi lainnya dalam pengelolaan JDIH. Dorongan untuk terus memanfaatkan JDIH seoptimal mungkin, meningkatkan koleksi dokumen hukum, dan terus memperbarui teknologi demi informasi yang cepat, akurat, dan dapat diakses oleh masyarakat menjadi pesan Kepala BPHN kepada seluruh pengelola JDIH Bawaslu. Rapat Koordinasi Nasional Dokumentasi Hukum juga menjadi panggung evaluasi dan pemberian penghargaan bagi Anggota JDIH Bawaslu yang telah menunjukkan komitmen luar biasa dalam pengembangan layanan dokumentasi dan informasi hukum, baik di tingkat Provinsi maupun Kota/Kabupaten. Pemberian penghargaan ini tidak hanya membanggakan para penerima tetapi juga bisa menjadi inspirasi para anggota JDIH Bawaslu di daerah untuk terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Menjadikan JDIH sebagai instrumen yang lebih tangguh dalam mendukung pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia.