TINGKATKAN KUALITAS DOKUMEN HUKUM, PUSAT JDIHN HIMBAU PENTINGNYA PENGECEKAN API DAN PROSES SINKRONISASI SECARA BERKALA

Pengelolaan JDIH di daerah sebaiknya melibatkan unsur satuan kerja perangkat daerah atau dinas-dinas terkait. Keterlibatan unsur SKPD ini menjadi penting sebagai kontributor data dokumen, termasuk juga melibatkan Diskominfo dalam hal supporting sistem teknologi informasi pengelolaan JDIH. Pelibatan Perangkat Desa juga dipandang penting sebagai kontributor dokumen hukum untuk mendukung indikator dokumen hukum lainnya, yakni Peraturan Desa bagi anggota JDIH tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Pesan ini disampaikan oleh Emalia Suwartika Koordinator Digitalitasi Dokumen Hukum Pusat JDIHN dalam kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan JDIH di Wilayah yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat pada Senin, 20 Maret 2023. Di hadapan pengelola JDIH di wilayah Kalimantan Barat yang hadir, Emalia mengingatkan Anggota untuk melakukan pengecekan URL API. “Lakukan proses pengecekan URL API website JDIH anggota dan proses sinkronisasi secara berkala. Setiap anggota JDIH wajib untuk memastikan link API pada akun integrasi masih aktif atau tidak. Saat URL API aktif setiap anggota wajib melakukan sinkronisasi data secara berkala agar data dokumen hukum yang ada di laman JDIH Anggota juga muncul pada laman JDIHN.GO.ID”, ujar Emalia. Menurut Emalia ada beberapa penyebab dari link API tidak aktif diantaranya dikarenakan sistem yang sudah diupgrade ke versi terbaru, adanya kesalahan pengisian metadata, dll. Adanya link API anggota yang tidak aktif dan sudah lama tidak disinkronisasi kembali berdampak pada perbedaan jumlah data dokumen yang ada di laman JDIH Anggota dengan Portal JDIHN.GO.ID. Maka dari itu guna memperbarui dan meningkatkan kualitas data dokumen dalam portal JDIHN, Emalia menghimbau kepada pengelola JDIH yang URL API website JDIHnya tidak aktif untuk segera menghubungi Pihak Diskominfo setempat dan berkoordinasi terkait link API integrasinya.