TINGKATKAN TRANSPARANSI DAN KEPASTIAN HUKUM, JDIH MENJADI TOOLS DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Samarinda, (15/3) - bertempat di Hotel Aston Samarinda diselenggarakannya kegiatan pengelolaan dan pengembangan JDIH di wilayah Provinsi Kalimantan Timur & Kalimantan Utara. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur, dan para pengelola JDIH di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur, Sofyan, menyampaikan bahwa “dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, dan dengan penerapan layanan berbasis TIK, JDIH ikut memberikan kontribusi dalam pencegahan penyalahgunaan wewenang, mempermudah pemantauan, serta meningkatkan transparansi dan kepastian hukum. Upaya pengintegrasian seluruh basis data anggota JDIH ke dalam database dokumen hukum nasional adalah satu wujud membangun sinergitas kelembagaan.” Dalam kesempatan yang sama, pada paparannya, Kepala Pusat JDIHN, Nofli, menyampaikan evaluasi pengelolaan JDIH di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara, termasuk evaluasi kinerja pengelolaan JDIH yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur. Selanjutnya Nofli berpesan agar kinerja pengelolaan JDIH di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara di tahun 2023 agar dapat ditingkatkan lagi, terutama dalam pengelolaan metadata agar dapat mengacu dan sesuai dengan standar yang telah di tetapkan, sehingga mempermudah masyarakat dalam memperoleh dokumen dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat, serta sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik. Kegiatan ini dilaksanakan juga sebagai upaya untuk mendorong pengintegrasian webiste JDIH PTN/PTS di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara, sesuai dengan salah satu target kinerja dan fokus pengembangan JDIH di tahun 2023.