METADATA DOKUMEN HUKUM PENTING UNTUK MUDAHKAN MASYARAKAT MENDAPATKAN INFORMASI HUKUM YANG DIBUTUHKAN

Pusat JDIHN terus mendorong Biro Hukum Provinsi untuk aktif dalam melakukan pembinaan dan mengembangkan JDIH di wilayahnya. Tidak tinggal diam, JDIH Provinsi Jawa Barat menggandeng Pusat JDIHN dengan dalam penyelenggaraan Workshop JDIH yang diikuti Anggota JDIH se Provinsi Jawa Barat dengan Tajuk Perbaikan dan Pengisian Metadata serta Pembuatan Abstrak. Workshop dilaksanakan di dua wilayah yaitu Wilayah I diselenggarakan di Kabupaten Karawang tanggal 6-7 Maret 2023 dan Wilayah II diselenggarakan di Kabupaten Garut tanggal 8-9 Maret 2023. Peserta berasal dari Bagian Hukum, Sekretariat DPRD serta Dinas Komunikasi dan Informatika. Acara dibuka langsung oleh Kepala Biro Hukum dan HAM Teppy W. Dharmawan. Teppy dalam sambutannya menyampaikan bahwa JDIH merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012. Sebagai pengelola JDIH kita harus bergerak cepat dan dinamis dalam menghadapi perubahan teknologi. Senada dengan disampaikan oleh Teppy, Diden Priya Utama Subkoordinator Digitalisasi Dokumen Hukum Pusat JDIHN  menyampaikan bahwa peran aktif anggota menentukan kemajuan JDIH di masing-masing instansi. Dalam kesempatan tersebut disampaikan evaluasi menyeluruh pengelolaan JDIH yang ada di wilayah Jawa Barat. Diden juga mengingatkan mengenai pentingnya metadata dalam pengolahan dokumen hukum. Metadata ini menjadi sangat penting karena berkaitan dengan kemudahan masyarakat dalam menemukan informasi yang dibutuhkan. Pengisian metadata hendaknya sesuai pedoman yang ada baik itu peraturan perundang-undangan, monografi, artikel maupun putusan. Diden berpesan agar workshop JDIH Jawa Barat di Tahun 2023 bisa menjadi ajang pertemuan JDIH Provinsi Jawa Barat sebagai Pusat JDIH di tingkat provinsi dengan anggota JDIH di daerah. Soliditas dan sinergitas menjadi kunci utama dalam membangun layanan yang baik dan transparan. Selain itu, melalui kegiatan ini diharapkan menjadi sarana sharing knowledge sekaligus unjuk gigi antar anggota sehingga atmosfer kompetitif pengelolaan JDIH di wilayah Jawa Barat makin terasa. Pertemuan ini juga menjadi kesempatan untuk praktik secara langsung pembuatan abstrak Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tahun 2019 yang dipandu oleh Pustakawan ahli Pertama dari Pusat JDIHN Robby Ferdiyan. Para peserta dibimbing dan diberikan tips dalam membuat abstrak yang standar sehingga bisa menjadi informasi yang mudah dipahami oleh pembaca.