DPD RI SUSUN DASAR HUKUM PERKUAT PENGELOLAAN JDIH DI LINGKUNGAN DPD RI

Jumat, 11 November 2022 - Pusat JDIHN melalui Koordinator Otomasi Dokumen Hukum Emalia Suwartika dan Subkoordinator Digitalisasi Dokumen Hukum Diden Priya Utama menghadiri Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI tentang Pengelolaan JDIH yang berlangsung di Ruang Rapat Padjajaran Lantai 2 Gedung B DPD RI. Dibuka oleh Kepala Pusat Perencanaan dan Kajian Kebijakan Hukum Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Andi Erham serta dihadiri oleh para pengelola JDIH DPD RI. "Kehadiran Pusat JDIHN diharapkan dapat memberikan masukan dalam menyempurnakan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI yang nantinya akan mengatur dan sebagai dasar hukum pengelolaan JDIH di lingkungan Sekretariat DPD RI", sebagaimana disampaikan oleh Andi Imran. Isi dari tiap Bab dan Pasal dalam Rancangan Persekjen tersebut dikupas secara menyeluruh oleh Emalia Suwartika dan Diden Priya Utama dan didiskusikan bersama dengan para pengelola JDIH DPD RI. Dalam kesempatan tersebut Diden menyampaikan bahwa pengelolaan JDIH tidak hanya dilihat dalam aspek sistem informasi saja, namun bagaimana bisnis proses pengelolaan JDIH secara menyeluruh tergambar dan terangkum dalam rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal ini sehingga mendukung para pengelola kedepannya. Adanya dasar hukum ini juga sebagai salah 1 indikator penilaian Anggota JDIH. Emalia berharap ketika nantinya sudah berlaku, keberadaan Persekjen DPD RI selain sebagai dasar hukum juga sebagai upaya untuk memperkuat JDIH DPD RI dalam melakukan pengelolaan, pengembangan dan peningkatan kinerja JDIH semakin lebih baik lagi. "Kami harapkan ini menjadi spirit dan langkah awal anggota dalam merancang dasar hukum pengelolaan JDIH", pesan Emalia.