LAKUKAN PEMBINAAN SDM PENGELOLA JDIH, BAWASLU SIAP MEMENUHI KEBUTUHAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM KEPADA MASYARAKAT

Palangkaraya, (23/10) - bertempat di kantor Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah, Bawaslu RI menyelenggarakan sosialisasi pengelolaan JDIHN dalam bentuk kegiatan Pembinaan SDM Pengelola JDIH Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dihadiri dan dibuka secara langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Satriadi dan dihadiri langsung oleh Kepala Pusat JDIHN Nofli, Kepala Biro Hukum Bawaslu RI Agung Indra Atmaja, serta 52 peserta yang terdiri dari pengelola JDIH dan tenaga pendukung. Adapun pada sambutannya, Satriadi menyampaikan bahwa pengelolaan JDIH merupakan jawaban atas pelayanan dokumentasi dan informasi hukum di era digital pada saat ini, dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses dokumen dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. Pada kesempatan yang sama, dalam paparannya, Nofli menyatakan bahwa “pengelolaan JDIH merupakan wujud peningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggungjawab. Adapun salah satu dokumen yang dapat dikelola oleh para pengelola JDIH di lingkungan Bawaslu adalah dokumen Putusan Sengketa Pemilu. Harapannya dengan pembekalan SDM pengelola JDIH ini semakin memperkuat Bawaslu dalam memberikan layanan dokumen dan informasi hukum yang mudah diakses oleh masyarakat, serta lengkap dan akurat.” Kegiatan dilanjutkan dengan evaluasi dan tanya jawab seputar pengelolaan JDIH dilingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.