PENGELOLAAN JDIH ADALAH TANGGUNG JAWAB SELURUH ANGGOTA TIM

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) terus melakukan akselerasi dalam pengelolaan dan pengembangan JDIH. Evaluasi pengelolaan JDIH menjadi dasar dalam pembenahan JDIH dan Pusat JDIHN berkesempatan hadir pada Rapat Pengelolaan JDIH yang diselenggarakan oleh Kemenparekraf pada Senin, 13 Maret 2023 di Hotel Swiss Belinn Bogor. Nina Azhari Kepala Biro Umum, Hukum dan Pengadaan menyampaikan terimakasih atas penghargaan yang telah diberikan Pusat JDIHN BPHN di tahun 2022. Capaian yg telah ditorehkan oleh Kemenparekraf menjadi semangat bagi kami untuk terus meningkatkan prestasi di tahun 2023. Banyak Anggota JDIH yang menjadikan Kemenparekraf sebagai tempat study banding dalam pengelolaan JDIH. Tentunya kami tidak terlena dan terus meningkatkan kinerja pengelolaan JDIH semakin lebih baik lagi. Sementara itu, menurut Emalia berkaca dari penilaian tahun sebelumnya, kinerja pengelolaan JDIH di kategori Kementerian sangatlah kompetitif. “Capaian yg sudah diraih oleh Kemenparekraf di tahun sebelumnya hendaknya menjadi pemacu utk bekerja lebih keras dlm membangun JDIH”. Emalia meminta kekurangan yang ada di JDIH Kemenparekraf untuk segera dilakukan perbaikan dan peningkatan. “Prestasi pengelolaan JDIH adalah hasil dari apa yang telah dilakukan para pengelola JDIH, tapi yg lebih penting adalah bagaimana memberikan yang terbaik dalam pelayanan dokumen dan informasi hukum kepada masyarakat luas. Permenkumham No. 8 Tahun 2019 telah memberikan gambaran bagaimana mengolah dokumen dan informasi hukum”, tutur Emalia. Dalam kesempatan tersebut Diden menambahkan bahwa kehadiran peserta rapat yang berasal dari berbagai kedeputian di lingkungan Kemenparekraf menjadi bukti bahwa JDIH milik bersama. Menurut Diden mengelola JDIH memerlukan kerja tim, untuk itu mengelola JDIH tidak bisa hanya dilakukan oleh Biro Umum, Hukum dan Pengadaan saja. “Libatkan seluruh kedeputian yg ada di Kemenparekraf dalam sebuah tim dan bersama-sama memperkaya dokumen hukum yang ada di jdih.kemenparekraf.go.id. Kami yakin kehadiran JDIH akan menjadi sarana yg baik dalam penyebarluasan dokumen hukum dan juga promosi wisata serta ekonomi kreatif di Indonesia", pesan Diden.