Pembentukan JDIH Bakamla merupakan upaya mendukung pembangunan dan kebijakan nasional dalam rangka mewujudkan “Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia”

Bogor (25/3), Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) melaksanakan Kegiatan Focus Group Disscusion (FGD) Penataan Dokumentasi Hukum di Lingkungan Bakamla, pada tanggal 25 s.d. 27 Maret 2021, di Hotel Pesona Alam Bogor. Kegiatan dikuti oleh para pejabat beserta pengelola JDIH Bakamla. Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama (Inhuker) Bakamla, (Dade Ruskandar S.H., M.H), membuka kegiatan FGD. Dalam sambutannya, Deputi Inhuker menyampaikan bahwa pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bakamla pada dasarnya berkaitan erat dengan arah pembangunan hukum nasional guna mewujudkan supremasi hukum dan penataan dokumentasi hukum khususnya di lingkungan Bakamla, serta merupakan upaya mendukung pembangunan dan kebijakan nasional dalam rangka mewujudkan “Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia”. Dengan demikian dipandang perlu untuk menyediakan dokumen dan informasi hukum terkait keamanan dan keselamatan di laut kepada masyarakat pengguna laut secara luas. Selanjutnya beliau mengharapkan, melalui penyelenggaraan kegiatan FGD kiranya Tim Teknis JDIHN Bakamla memperoleh keterampilan dalam menata dokumentasi dan informasi hukum serta memiliki kemampuan mengelola JDIH di lingkungan Bakamla dengan baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Diakhir sambutannya Deputi Inhuker Bakamla RI mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) beserta jajaran atas dukungan dan bimbingan yang diberikan dalam rangka pembentukan JDIH Bakamla. Hadir dalam Kegiatan FGD ini, Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional (Drs. Yasmon, M.L.S.), didampingi oleh Kepala Sub Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Jaringan (Reinal Saputra, S.H., M.H.) dan Kepala Sub Bidang Digitalisasi Dokumen Hukum (Diden Priya Utama, S.Kom.). Pada kesempatan ini Yasmon memberikan penguatan dalam rangka pengembangan pengelolaan JDIH Bakamla. Dalam paparannya, Kapus JDIHN menyampaikan arah dan kebijakan pengelolaan JDIH serta perkembangan JDIHN. Beliau juga menyampaikan bahwa keberadaan JDIH Bakamla sangat strategis dalam mendorong penyebarluasan informasi hukum di bidang keamanan laut yang dapat diakses secara mudah dan cepat oleh masyarakat umum, serta dapat mendukung aparatur di lingkungan Bakamla dalam melaksanakan tugas dan fungsi.