RAKOR PENGEMBANGAN JDIH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

Bogor (19/2) Kementerian Sosial Republik Indonesia melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pengembangan Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Kementerian Sosial, kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 18 s.d. 19 Februari 2021, yang bertempat di Mirah Hotel Bogor. Kegiatan dibuka oleh Kepala Biro Hukum Kementerian Sosial (Sanusi, S.H.), adapun peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah Pejabat dan Pengelola JDIH serta melibatkan JFT/JFU dari seluruh Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Sosial, dalam sambutannya Sanusi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) atas bimbingan yang dilakukan dalam rangka pengembangan JDIH Kementerian Sosial, Beliau juga menyampaikan bahwa kondisi Perpustakaan Hukum Kementerian Sosial saat ini secara fisik sudah terkelola namun masih membutuhkan bimbingan atau arahan lebih lanjut agar benar-benar sesuai sebagaimana Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. Dalam rangka pengembangan JDIH Kementerian Sosial juga telah melakukan benchmarking ke beberapa Anggota JDIHN yang menerima JDIHN Award guna memperoleh referensi dalam hal pengelolaan JDIH, selanjutnya Kementerian Sosial akan melakukan perbaikan dan pengembangan terhadap kualitas pengelolaan JDIH. Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional (Drs. Yasmon, M.L.S.), didampingi oleh Kepala Sub Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Jaringan (Reinal Saputra, S.H., M.H.) dan Kepala Sub Bidang Digitalisasi Dokumen Hukum (Diden Priya Utama, S.Kom.). Pada kesempatan ini Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional memberikan apresiasi kepada Biro Hukum yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dalam rangka evaluasi pengelolaan JDIH Kementerian Sosial, Yasmon juga menyampaikan capaian terikini serta arah kebijakan strategis pegelolaan JDIHN, dan berharap semoga hasil evaluasi yang disampaikan oleh Tim Pusat JDIHN dapat memberikan masukan yang bermanfaat sebagai bahan perbaikan dan pengembangan JDIH Kementerian Sosial.