Dalam rangka meningkatkan akses layanan kepada pemustaka dan menjaga layanan perpustakaan sesuai standar nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyelenggarakan Rapat Persiapan Re-Akreditasi Perpustakaan Hukum pada hari Rabu, 15 Mei 2024. Rapat ini digelar di Ruang Rapat Hardjito dan dihadiri oleh 16 JFT Pustakawan yang membahas secara mendalam pemenuhan sembilan komponen akreditasi perpustakaan.

Komponen-komponen tersebut mencakup Layanan, Kerja Sama, Koleksi, Pengorganisasian Bahan Perpustakaan, Sumber Daya Manusia, Gedung/Ruang dan Sarana Prasarana, Anggaran, Manajemen Perpustakaan, dan Perawatan Koleksi Perpustakaan. Diskusi yang intens ini bertujuan untuk memastikan bahwa perpustakaan BPHN memenuhi standar nasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 304 Tahun 2022 Tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Khusus Lembaga Pemerintah.

Sebagai informasi tambahan, akreditasi merupakan proses pengakuan formal yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional untuk menetapkan bahwa sebuah perpustakaan telah memenuhi Standar Nasional Perpustakaan. Predikat akreditasi B+ yang diraih oleh Perpustakaan BPHN pada tahun 2020 menjadi dasar dalam mengevaluasi dan meningkatkan standar layanan saat ini. Setelah 4 tahun, predikat ini kembali diukur sebagai upaya menjaga standar layanan perpustakaan secara nasional.

Diharapkan, melalui proses pemenuhan data dukung akreditasi perpustakaan, tercipta peningkatan kualitas layanan, serta dukungan dari seluruh pihak dan pimpinan, kualitas perpustakaan BPHN dapat terus meningkat. Pencapaian kinerja perpustakaan yang sesuai dengan standar yang berlaku akan memastikan bahwa akses layanan kepada pemustaka semakin optimal.