(Jakarta, 5 Maret 2024) - Salah satu aspek utama dari Reformasi Birokrasi adalah transparansi dan aksesibilitas informasi. Melalui JDIH, informasi-informasi krusial seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya telah dibuat tersedia untuk publik agar lebih mudah diakses. Hal ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat umum tetapi juga memungkinkan praktisi hukum, peneliti, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengakses informasi dengan cepat dan efisien.

Dalam rangka penguatan Reformasi Hukum, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melaksanakan Pembinaan Komunitas Hukum Tahun 2024 yang dilaksanakan di The Grand Mansion Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kepala Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan dan Penegakan Hukum dan HAM, serta Kepala Pusat JDIHN. Terlihat jelas bahwa JDIH menjadi elemen penting dalam mendorong Reformasi Hukum termasuk di Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Kehadiran JDIH tidak hanya dilihat sebagai sarana untuk mempublikasikan dokumen dan informasi hukum, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mencapai tujuan reformasi yang lebih besar. “Sebagai salah satu variabel pada penilaian Indeks Reformasi Hukum, JDIH diharapkan menjadi pendorong Kementerian dan Lembaga dalam melakukan Reformasi Hukum”, ujar Nofli, Kepala Pusat JDIHN dalam kegiatan tersebut. Hal ini menunjukkan JDIH tidak hanya berfungsi sebagai wadah informasi hukum, tetapi juga alat yang dapat mendorong perbaikan dalam sistem hukum.

Terakhir, pernyataan dari Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI menekankan pentingnya menjadikan JDIH Kemenaker semakin  kompetitif, dengan harapan kembali menempati peringkat atas dalam JDIH Awards. Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan RI mengakui nilai strategis JDIH dalam pencapaian tujuan reformasi hukum dan birokrasi.