TINGKATKAN KOMITMEN SEMUA PIHAK TERKAIT PENGELOLAAN JDIH, PUSAT JDIHN LAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGUATAN JDIH DI KALIMANTAN TENGAH

Palangkaraya, 29 Februari - Pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terus dilakukan oleh Pusat JDIHN Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kantor Wilayah Kemenkumham dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi. Teranyar Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah menyelenggarakan pertemuan pembinaan dan pengembangan JDIH yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, DPRD Kabupaten/Kota, dan perguruan tinggi. Forum ini, yang berlangsung di Hotel Best Western Palangkaraya, menandai langkah penting dalam memperkuat sistem dokumentasi dan informasi hukum di wilayah tersebut. Perwakilan dari Pusat JDIH BPHN, Diden Priya Utama, Pranata Komputer Ahli Muda, dan Faizal Yusuf, JFU Analis Hukum, turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Muhamad Mufid, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, membuka acara dengan menekankan pentingnya dokumentasi dan informasi hukum sebagai landasan utama dalam pembinaan hukum di Indonesia. "Kehadiran dokumen dan informasi hukum yang andal adalah syarat penting untuk melakukan pembinaan hukum yang efektif di Indonesia," ujar Mufid dalam sambutannya. Ia juga mengajak seluruh anggota JDIH di Kalimantan Tengah untuk mengoptimalkan penggunaan sistem ini demi peningkatan kualitas layanan hukum di wilayah tersebut.

Diden Priya Utama menekankan pentingnya peran JDIH dalam mendukung pembinaan hukum. Selain itu, Diden juga memaparkan perkembangan terkini Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), serta menguraikan peran JDIH dalam mendukung penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Lebih lanjut, Diden memaparkan kategori penilaian pengelolaan JDIH yang akan menjadi fokus untuk tahun 2024.

Di sisi lain, Faizal Yusuf juga turut menyampaikan aspek teknis terkait pengelolaan JDIH serta hasil evaluasi pengelolaan JDIH di Kalimantan Tengah. Hal ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana pengelolaan JDIH di wilayah Kalimantan Tengah terus ditingkatkan. Acara ini diharapkan dapat menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen semua pihak terkait tentang pentingnya JDIH dalam mendukung tata Kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan dokumen dan informasi hukum kepada masyarakat.