literasi

KUNJUNGAN KOORDINASI DAN KONSULTASI JDIH BAWASLU PROVINSI BANTEN KE PUSAT JDIHN

KUNJUNGAN KOORDINASI DAN KONSULTASI JDIH BAWASLU PROVINSI BANTEN KE PUSAT JDIHN

Jakarta, (13/9) - Dalam rangka menyamakan persepsi terkait pengolahan JDIH, Bawaslu Provinsi Banten datang berkunjung ke Pusat JDIHN dibawah pimpinan Ketua Bawaslu Provinsi Banten Ali Faisal beserta seluruh jajaran dan diterima langsung Plt. Koordinator Pelayanan Informasi Hukum Pusat JDIHN Katarina Rosariani dan Sub Koordinator Pengolahan Dokumentasi Hukum Sri Handayani dan JFU Kadek Derik. Pada pertemuan ini Ali Faisal menyampaikan tujuan kunjungan kedatangan serta meminta masukkan terkait dengan pengelolaan JDIH kepada Pusat JDIHN, karena kegiatan ini merupakan salah satu indikator penilaian yang dilakukan oleh JDIH Bawaslu RI ke Anggota di bawahnya. Sri Handayani menyampaikan pentingnya penerapan Permenkumham 8 Tahun 2019 sebagai pedoman dalam dalam pengolahan dokumen dan informasi hukum. Pusat JDIHN juga menyarankan agar Bawaslu Provinsi Banten melakukan pembinaan melalui bimbingan teknis, rakor, atau studi banding untuk meningkatkan kompetensi pengelola JDIH Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu di tingkat Kabupaten Kota. Katarina mengapresiasi apa yang telah dilakukan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Banten yang telah secara aktif melakukan kontribusi nyata dalam membangun JDIH di lingkungan Bawaslu. Dalam kesempatan tersebut Katarina juga menyampaikan layanan perpustakaan BPHN, serta sosialisasi JDIHN dan LDCC Awards. Katarina menghimbau agar Bawaslu Provinsi Banten bisa ikut berpartisipasi dan ikut meramaikan LDCC Tahun 2023

Literasi Lainnya

Card image cap

PENINGKATAN AKSES KETERSEDIAAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM MELALUI PENGELOLAAN JDIH

01 Oktober 2025
Card image cap

WUJUDKAN LAYANAN INFORMASI HUKUM YANG DINAMIS DAN ADAPTIF, KEMENTERIAN KEUANGAN SELENGGARAKAN FGD PENGEMBANGAN INOVASI DAN KREATIVITAS PENGELOLAAN JDIH

01 Oktober 2025
Card image cap

OPTIMALISASI PERAN ANGGOTA JDIH JAMBI DALAM RANGKA PENYEBARLUASAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

01 Oktober 2025