ASESMEN JDIH, UPAYA BPIP UNTUK MENDORONG PEMBINAAN PANCASILA DAN TINGKATKAN KUALITAS LAYANAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM

Denpasar, (3/5) – bertempat di Grand Inna Kuta diselenggarakannya kegiatan Asesmen JDIH Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Nofli, Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPIP Surahno, Subkoordinator Digitalisasi Dokumen Hukum Diden Priya Utama, para pengelola JDIH BPIP, serta para pengelola JDIH Kanwil Kemenkumham Bali. Dalam sambutannya, Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPIP, Surahno, menyampaikan bahwa JDIH menjadi salah satu sarana dalam melakukan pembinaan ideologi Pancasila. "Melalui JDIH, diharapkan masyarakat akan lebih memahami nilai-nilai dari dasar negara, yaitu Pancasila", ungkap Surahno membuka acara. Kepala Pusat JDIHN, Nofli, menyampaikan bahwa kegiatan Asesmen JDIH ini merupakan wujud dari komitmen para pengelola JDIH BPIP dalam mengimplementasikan digital government sekaligus penerapan strategi pengembangan pengelolaan JDIH untuk mewujudkan database dokumen hukum nasional yang lengkap, akurat, mudah dan cepat. Tentunya dalam memberikan pelayanan atas dokumen dan informasi hukum bagi masyarakat diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara semua elemen dalam mengelola JDIH. "Asesmen ini diharapkan juga penting, untuk mendorong kembali inovasi apa yang perlu dicreate di tahun 2023 ini untuk memudahkan masyarakat memperoleh dokumen dan informasi hukum", sambung Nofli. Dalam kegiatan ini juga turut dilakukan evaluasi pengelolaan JDIH BPIP oleh Tim Teknis JDIHN yakni Subkordinator Digitalisasi Dokumen Hukum Pusat JDIHN Diden Priya Utama dan Pustakawan Ahli Pertama Pusat JDIHN Robby Ferdiyan.