berita

PUSAT JDIHN DAMPINGI DAN LAKUKAN ASISTENSI PENGELOLAAN JDIH TNI

PUSAT JDIHN DAMPINGI DAN LAKUKAN ASISTENSI PENGELOLAAN JDIH TNI

Jakarta, (21/12) - bertempat di Ruang Rapat Babinkum Mabes TNI, diselenggarakannya rapat koordinasi terkait evaluasi JDIH TNI dan sosialisasi JDIH kepada Pengelola JDIH TNI. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Pertama TNI Kresno Buntoro dan para Pengelola JDIH TNI yang terdiri dari Badan Pembinaan Hukum, Pusat Informasi Pengolah Data TNI, Pusat Penerangan TNI, dan Satuan Cyber TNI. Dalam sambutannya, Wakil Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI, Laksamana Pertama TNI Kresno Buntoro, menyatakan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya menata regulasi yang ada di lingkungan TNI, sehingga dibutuhkannya koordinasi dan asistensi dalam pengelolaan JDIH TNI. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Nofli, menyatakan bahwa koordinasi, sosialisasi, dan asistensi pengelolaan JDIH pada hari ini, merupakan bentuk sinergitas dan komitmen pimpinan dalam mengelola JDIH. Regulasi atau keputusan yang dikeluarkan oleh para pemangku kepentingan di lingkungan TNI nantinya akan menjadi informasi yang sangat penting bagi Anggota TNI dan masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, pengelolaan JDIH harus mengacu pada standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang berlaku. Kegiatan dilanjutkan dengan evaluasi terkait pengelolaan JDIH TNI dan sosialisasi terkait teknis pengelolaan JDIH dalam pengisian metadata dan tampilan website yang diasistensi oleh Sub Koordinator Digitalisasi Dokumen Hukum Diden Priya Utama kepada para Pengelola JDIH TNI.

Berita Lainnya

Card image cap

ASDEKSI DORONG SEKRETARIAT DPRD SELURUH INDONESIA MEMBANGUN JDIH DAN MENGINTEGRASIKAN DENGAN PORTAL JDIHN.GO.ID

10 September 2022
Card image cap

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SEBAGAI WUJUD PELAYANAN PUBLIK DI ERA DIGITAL

24 Februari 2022
Card image cap

PUSAT JDIHN DORONG ANGGOTA JDIH DI WILAYAH JAWA BARAT LAKUKAN PEMETAAN DOKUMEN HUKUM DAN KETERLIBATAN PTN/PTS DALAM JDIH

22 Maret 2022