PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLA JDIH BERDAMPAK PADA KUALITAS DOKUMEN HUKUM

Makassar, (10/11) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Bagi KPU Provinsi di Seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan JDIH pada KPU Provinsi. Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Nofli, serta Katarina Rosariani selaku Pustakawan Ahli Madya, hadir secara langsung mendukung kegiatan tersebut. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari secara langsung. Dalam sambutannya beliau menyampaikan apresiasi terhadap capaian JDIH KPU yang telah meraih peringkat pertama JDIH Tingkat Lembaga Nonstruktural secara berturut-turut dalam 4 tahun terakhir. Diharapkan juga kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan JDIH KPU ini tidak hanya dapat meningkatkan kualitas dokumen hukum yang dikelola, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas dari masing-masing pengelolanya. Sementara itu, Kepala Pusat JDIHN Nofli turut memberikan apresiasi atas capaian JDIH KPU, serta menyampaikan evaluasi kinerja JDIH KPU yang tetap berada pada peringkat terbaik pertama Tingkat Lembaga Non Struktural. Namun demikian, konsistensi dan peningkatan tetap perlu dilakukan para pengelola. “Perlu adanya peningkatan pengelolaan pada JDIH KPU ini, khususnya singkronisasi data secara berkala, agar dokumen hukum yang ada di website JDIH KPU dapat up to date dengan data yang ada di JDIHN.go.id.” Selanjutnya Katarina memberikan paparan terkait Teknis Pembuatan Abstrak. Dalam paparannya tersebut disampaikan tata cara pembuatan abstrak, serta diberikan praktek bagaimana penulisan abstrak yang sesuai dengan standar Permenkumham No. 8 Tahun 2019 kepada pengelola JDIH KPU.