JDIHN SEBAGAI PERWUJUDAN KONSEP SATU DATA DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM INDONESIA

JDIHN sebagai perwujudan satu data dokumen hukum Indonesia telah dimulai digagas semenjak tahun 1974 di Seminar Hukum Nasional ke-3. Konsepsi mengenai satu data dokumen hukum di Indonesia semakin kuat dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012. Mekanisme pengolahan dan wadah pendayagunaan bersama JDIHN sebagaimana amanat Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012 ini merupakan wujud konkret penerapan prinsip Satu Data, diungkapkan oleh Nofli dalam Pertemuan Berkala Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan BPK Tahun 2022 pada Senin, 31 Oktober 2022 di Auditorium Gedung Tower Lantai 2 BPK. Dalam acara yang mengangkat tema Kebijakan Satu Data Indonesia menuju Digital Goverment ini Nofli menyampaikan bahwa ke depan JDIHN tidak hanya sekadar portal pencari dokumen hukum, namun akan diarahkan bagaimana JDIHN menjadi driven policy making dalam proses penyusunan regulasi. Nofli juga menambahkan bahwa jika kita ingin menjadikan satu data dokumentasi dan informasi hukum, tentunya kita harus lebih memaksimalkan pengelolaan jdihn.go.id dan juga laman jdih yang dikelola seluruh Anggota sebagaimana amanat dari Peraturan Presiden 33 Tahun 2012. "Jika ingin menjadi satu data dokumentasi hukum lebih baik, tentunya kami mendorong agar JDIH menjadi satu-satunya penyedia layanan pencarian dokumen hukum yang dikelola pemerintah. Maka pencarian dokumentasi dan informasi hukum ada pada JDIHN.GO.ID yang telah terintegrasi dengan laman JDIH Anggota baik di tingkat Pusat maupun daerah", ungkap Nofli. Acara yang diselenggarakan Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksa Keuangan Negara (Ditama Binbangkum PKN) juga dihadiri oleh pengelola JDIH BPK di seluruh Provinsi serta dihadiri langsung oleh Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono. Dalam sambutannya Agus menyampaikan bahwa “Ditama Binbangkum harus terus meningkatkan peran pengelola JDIH BPK sebagai bagian yang penting dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemeriksaan BPK”, tegasnya. Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pengelolaan JDIH,  pada kesempatan tersebut BPK juga memberikan penghargaan ke unit pengelola JDIH terbaik pada BPK perwakilan di daerah.