KEPALA PUSAT JDIHN: ANGGOTA JDIH DAPAT MELAKUKAN STUDI TIRU PENGELOLAAN JDIH KE ANGGOTA JDIH PENERIMA PENGHARGAAN

Hasil penilaian Anggota JDIH adalah hasil kinerja pengelolaan JDIH. Apabila di tahun ini terdapat lompatan urutan yang sangat signifikan, hal tersebut karena peningkatan kinerja pengelolaan JDIH. Apresiasinya diberikan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) atas peningkatan kinerja pengelola JDIH di tahun ini, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Pusat JDIHN Nofli di dalam Rapat Sosialisasi Produk Hukum Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang diselenggarakan oleh Kemendes PDTT di Leuweung Geledegan Ecolodge Bogor, 19 Oktober 2022.  "Sebagai gambaran tahun ini Kemendes PDTT naik urutan dari sebelumnya di peringkat 30, tahun ini berada di urutan ke 17 tingkat Kementerian. Kenaikan urutan ini juga didukung oleh kenaikan hasil penilaian dari sebelumnya mendapatkan nilai 62 kategori Dwi Tungga, tahun ini masuk Kategori Acalapati dengan nilai 81, prestasi ini perlu diapresiasi dan tentunya ditingkatkan lagi", ungkap Nofli Kapus JDIHN. "Tentunya dengan dukungan Bapak Staf Ahli Kemendes PDTT dan Kepala Biro Hukum yang turut hadir dalam pertemuan tersebut akan menjadikan pengelolaan Kemendes PDTT kedepannya semakin lebih baik lagi di tahun berikutnya", tutur Nofli. Nofli juga meminta kepada Anggota JDIH utk melakukan studi tiru ke Anggota JDIH terbaik penerima penghargaan. "Dengan studi tiru ini akan mendorong Anggota JDIH untuk secara langsung mengamati pengelolaan JDIH instansi penerima penghargaan dan mengambil hal apa saja yang bisa diadopsi/modifikasi dan munculkan ke dalam JDIH yang dikelolanya", tutur Nofli. Ditambahkan oleh Nofli bahwa sampai saat ini terdapat 17 Pemda yg memasukan memasukkan Produk hukum desa di dalam website JDIH dan ini akan terus bertambah Kota/Kabupaten yang menambahkan produk hukum desa. Pastinya dgn dukungan Kemendes PDTT berperan penting dalam penyebarluasan produk hukum desa maupun meningkatkan akses ke masyarakat desa. Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Biro Hukum Kemendes PDTT yg turut hadir dalam kesempatan tersebut, berkomitmen untuk mendukung penuh dan mendorong ke jajaran agar JDIH Kemendes semakin lebih baik lagi.