LANGKAH STRATEGIS PENGEMBANGAN JDIHN WUJUDKAN SATU DATA DOKUMEN HUKUM INDONESIA

Perspektif Pengembangan JDIH tidak hanya dari Pusat JDIHN saja namun juga dari para pemangku kepentingan dan para Anggota JDIH. Dan terdapat berbagai isu dan langkah strategis belakangan ini yang berkembang untuk mendorong JDIH lebih baik lagi. Untuk itu dalam kesempatan Pertemuan Nasional Pengelola JDIH Tahun 2022 yang diselenggarakan di Hotel Grand Sahid Jaya tanggal 18 Oktober 2022 dengan mengusung tema Menyongsong Satu Data Dokumen Hukum Indonesia, Pusat JDIHN menghadirkan para narasumber dari berbagai latar belakang dalam sesi diskusi panel. Dimoderatori secara langsung oleh Kepala Pusat JDIHN, terdapat 4 narasumber yang memberikan perspektifnya dalam melihat sekaligus mendorong pemajuan JDIH dari berbagai aspek sebagai berikut: 1. Keamanan Data Dokumen Hukum Dalam Pengelolaan JDIH yang disampaikan oleh Yon Handri dari BSSN. 2. Satu Data Sebagai Pijakan Transformasi Susun Kebijakan dipaparkan oleh Nuzulul Azizah Ramdan Wulandari dari Kementerian PPN/Bappenas 3. Persiapan Aplikasi JDIH sebagai Aplikasi Umum SPBE oleh Hamzah Fansuri dari Kemenpan RB 4. Indeks Reformasi Hukum Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah oleh Edward James Sinaga dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Disampaikan oleh Kepala Pusat JDIHN bahwa JDIHN saat ini memiliki peran strategis dalam kontribusinya mendorong Satu Data penyediaan dokumen hukum Infonesia. "Perkembangan zaman haruslah diiringi kemampuan Pusat dan Anggota JDIHN untuk terus beradaptasi dan memiliki kesadaran bersama mendorong JDIHN lebih baik lagi. Ada beberapa langkah strategis JDIHN terkait mendorong aplikasi umum SPBE, JDIH sebagai Indikator Penilaian Indeks Reformasi Hukum, Keamanan Data Pengelolaan JDIH, dan bagaimana mewujudkan Satu Data Dokumen Hukum. Kami yakin dengan dukungan dan semangat yang sama dari seluruh pihak, kita bisa menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan hukum penataan regulasi dengan menyediakan Satu Data Dokumen Hukum Indonesia melalui JDIHN".