PUSAT JDIHN DORONG PRODUK HUKUM TINGKAT DESA MASUK DALAM WEBSITE JDIH

Sebagai salah satu dokumen hukum tingkat daerah, produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah desa dapat diakses di JDIHN.GO.ID. “Keberadaan JDIH menjadi sarana yang baik untuk menyebarluaskan produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah desa. Kami Pusat JDIHN terus mendorong agar anggota di daerah memasukkan produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah desa ke dalam website JDIH”, kata Diden Priya Utama Sub koordinator Digitalisasi Dokumen Hukum Pusat JDIHN dalam Kegiatan Pengembangan JDIH di Wilayah Kecamatan dan Desa yang diselenggarakan oleh Pemkab Bandung Barat di Hotel Novena Lembang, Selasa 30 Agustus 2022. “Inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan melibatkan Diskominfo, para Camat, dan perangkat Desa dalam mengembangkan JDIH perlu dicontoh oleh daerah lainnya. Beberapa daerah telah memasukkan produk hukum desa ke dalam website JDIH. Beberapa lainnya sedang melakukan pengembangan untuk penginputan produk hukum tingkat desa di website JDIH. Saat ini secara database nasional kita baru memiliki memiliki 5000an produk hukum tingkat desa yang terkumpul dari beberapa Kabupaten. Harapannya dengan keterlibatan Desa dan Kecamatan dalam pengembangan JDIH ini akan semakin memperkaya koleksi dokumen hukum nasional”, tutur Diden. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, Asep Sodikin mengungkapkan, melalui kegiatan ini diharapkan bisa memberikan pemahaman terkait dokumentasi dan informasi hukum kepada 50 peserta perangkat desa dan kecamatan yang hadir. Ia menilai, produk yang terdapat dalam website JDIH memuat aturan-aturan hukum Pemda Bandung Barat dengan tujuan sebagai sarana peningkatan penyebarluasan produk hukum pemerintah. “Jadi camat, kades, termasuk masyarakat jika ingin mencari aturan-aturan pemerintah itu ada di website JDIH. Dalam website jdih.bandungbaratkab.go.id tersedia produk hukum yang diterbitkan Kabupaten Bandung Barat,” ujarnya.