HADIRNYA JDIH KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM MENDUKUNG PENGUATAN EKOSISTEM UMKM DAN EKONOMI BERBASIS KERAKYATAN

Sejalan dengan fokus utama pemerintah dalam upaya pelindungan, kemudahan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, maka dokumen dan informasi hukum menjadi sangat dibutuhkan. Sebagai upaya untuk mendukung penyebarluasan dokumen dan informasi hukum kepada para pelaku usaha UMKM dan koperasi, maka Kementerian Koperasi dan UKM me-launching desain baru dan sosialisasi Laman JDIH pada Selasa, 23 Agustus 2022 di Hotel Salak The Heritage. Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini dihadiri oleh Pegawai dan BLU di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi, Kabupaten/Kota, Para Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan dan perwakilan Koperasi serta Asosiasi UMKM. Dalam sambutannya Arif Rahman Hakim, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM menyampaikan bahwa seluruh pihak yang berkepentingan dengan regulasi dan kebijakan terkait Koperasi dan UMKM dapat memanfaatkan JDIH Kementerian Koperasi dan UKM sebagai sarana dokumentasi dan informasi hukum. “JDIH menjadi sarana yang baik bagi para pemangku kepentingan untuk mendapatkan akses dokumen hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM”, terang Arif. Ditambahkan oleh Henra Saragih, Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM bahwa Pembangunan JDIH Kemenkopukm diawali dari ILDIS v1 yang kemudian diperbaharui menjadi ILDIS v3.1. Dalam launching laman JDIH KemenkopUKM, terdapat beberapa pengembangan diantaranya: SSL URL JDIH KEMENKOPUKM yaitu “ jdih.kemenkopukm.go.id”, penambahan inovasi yang memudahkan pengguna JDIH yaitu fitur Search Engine dengan menggunakan suara, menyediakan tampilan peraturan yang dapat diunduh dalam bentuk Flip Book sehingga lebih nyaman untuk dibaca dapat meningkatkan minat baca para kaum muda yang saat ini sangat mengedepankan efisiensi atau praktis, menampilkan Peraturan K/L yang terkait dengan kemenkopukm pada menu analisis dan evaluasi sebagai inovasi dalam mendukung Penilaian dan Kemanfaatan Regulasi yang berkaitan dengan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kewirausahaan. “Adanya pembaharuan dan filtur tambahan ini tentu memberikan kemudahan sehingga produk dokumen hukum Kementerian Koperasi dan UKM bisa di gunakan oleh seluruh masyarakat”, ungkap Henra. Dalam kesempatan yang sama Emalia Suwartika, Koordinator Otomasi Dokumen Hukum Pusat JDIHN menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian Koperasi dan UKM atas inovasinya sehingga memberikan kemudahan kepada pencari informasi atas diluncurkannya tampilan baru laman JDIH KemenkopUKM dengan berbasis ILDIS 3.1. “Kedepan tantangan akan kebutuhan dokumen dan informasi hukum terkait perkoperasian, usaha mikro, usaha kecil, dan menengah, dan kewirausahaan harus dapat terpenuhi dengan hadirnya laman JDIH Kementerian Koperasi dan UKM”, kata Emalia. “Hadirnya tampilan baru laman JDIH Kementerian Koperasi dan UKM menjadi salah satu ikhtiar untuk memperkuat ekosistem Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi. Dengan di-launchingnya tampilan baru laman JDIH Kementerian Koperasi dan UKM diharapkan dapat berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi dan di tengah ketidakpastian kondisi global, dimana UMKM dan koperasi menjadi tulang punggung perekonomian nasional”, ungkap Emalia. Emalia juga berpesan agar dalam melakukan pengelolaan JDIH selalu berpedoman pada Permenkumham No. 8 Tahun 2019 tentang standar dan mengingatkan kepada para pengelola JDIH Kementerian Koperasi untuk tak kenal lelah berinovasi.