JDIH PERWUJUDAN KETERBUKAAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM KEPADA PUBLIK UNTUK MENCAPAI KEADILAN

Banjarmasin, (28/3) - Demi terselenggaranya penyebaran informasi dan pembinaan hukum di era globalisasi yang menuntut keterbukaan dan kecepatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan melaksanakan giat Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Bertempat di Aula Kantor Wilayah, giat tersebut dihadiri oleh perwakilan Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan Kota, para pengelola Perpustakaan Hukum perguruan di wilayah Kalimantan Selatan dan Dinas Kominfo. Dalam kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, Lilik Sujandi mewakili Menteri Hukum dan HAM menyampaikan secara simbolis Piagam Penghargaan atas terintegrasinya JDIH Sekretaris DPRD dengan JDIHN. "Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM beserta Anggota JDIH di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan bertanggung jawab dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat melalui terbukanya akses atas pembentukan hukum, produk hukum dan proses penegakan hukum. Karenanya diharapkan komitmen bersama dalam mewujudkan keterbukaan informasi hukum kepada publik melalui pengelolaan JDIH yang lebih baik lagi," kata Lilik Sujandi dalam sambutannya. Pusat JDIHN yang diwakili oleh Sub Koordinator Penerbitan dan Publikasi Hukum, Claudia Valeriana, pada waktu yang sama menyampaikan fokus dan target pengelolaan JDIH di tahun 2022. Dengan memberikan gambaran penilaian kinerja pengelolaan JDIH, Claudia mendorong anggota berlomba memberikan layanan informasi terbaik dengan selalu mengupdate dokumen dan informasi hukum di website JDIH dan melaporkan pengelolaan secara rutin sehingga kinerja dapat terukur. Semangat yang sama juga disampaikan oleh Kabag Bantuan Hukum dan Informasi Hukum, Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Said. Dalam paparannya, Said menyampaikan kinerja pengelolaan JDIH di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan di antaranya dengan penyelenggaraan bimbingan teknis dan rapat koordinasi penyelenggara JDIH secara rutin.