TINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN JDIH DI JAWA TIMUR, PUSAT JDIH HADIR MEMBERIKAN PENGUATAN DI KANWIL KEMENKUMHAM JAWA TIMUR

Surabaya, (17/3) - Sebagai salah satu Provinsi dengan jumlah anggota JDIH yang cukup banyak, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur memiliki peran sentral dalam menggerakkan Anggota dan meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH di wilayah Jawa Timur. Kemajuan Anggota JDIH di wilayah tidak bisa lepas dari peran Biro Hukum Provinsi dan Kantor Wilayah Kemenkumkam. Pusat JDIHN menyambut baik dan hadir memberikan dukungan dalam kegiatan yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur yakni Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang bertempat di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur. Kegiatan ini dihadiri oleh Pengelola JDIH di Wilayah Provinsi Jawa Timur (Biro Hukum Provinsi, Bag. Hukum Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRD serta Universitas). Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan JDIH ini dibuka oleh Kepala Bidang Hukum Kemenkumham Jawa Timur Haris Nasiroedin. Sebagai pengantar kegiatan Haris menyampaikan bahwa forum ini sebagai upaya peningkatan pengelolaan JDIH di Provinsi Jawa Timur dengan menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pengelola JDIH. Sub Koordinator Otomasi Dokumen Hukum Pusat JDIHN Diden Priya Utama dalam paparannya diden menyampaikan Arah Kebijakan JDIHN serta mengevaluasi pengelolaan JDIH di Wilayah Provinsi Jawa Timur. Diden juga menyampaikan bahwa pentingnya pengelolaan JDIH dengan baik dan sesuai dengan Permenkumham No. 8 tahun 2019 agar terbentuk database hukum yang lengkap di Provinsi Jawa Timur.