literasi

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA (UKI) SEGERA MEMBENTUK JDIH DAN MENGINTEGRASIKAN DENGAN PORTAL jdihn.go.id

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA (UKI) SEGERA MEMBENTUK JDIH DAN MENGINTEGRASIKAN DENGAN PORTAL jdihn.go.id

Jakarta, 26 Januari 2022 Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional menerima kunjungan Universitas Kristen Indonesia (UKI), yang dihadiri oleh Ied Veda R. Sitepu Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Kerja Sama (WRSK), Hulman Panjaitan Dekan Fakultas Hukum, beserta jajaran. Menerima secara langsung dari Pusat JDIHN yakni Koordinator Bidang Otomasi Dokumentasi Hukum (ODH) Emalia Suwartika dan Subkoordinator Jaringan Informasi Hukum (JIH) Claudia Valeriana Gregorious. Kunjungan ini membahas pembentukan JDIH di Universitas Kristen Indonesia, sebelumnya Universitas Kristen Indonesia sudah mengikuti kegiatan sosialisasi pengelolaan JDIH yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum dan HAM. Pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan membentuk website JDIH Universitas Kristen Indonesia, dan mengintegrasikan dengan portal JDIHN.GO.ID. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa Pusat JDIHN membuka kesempatan untuk kepada pengajar maupun mahasiswa Universitas Kristen Indonesia untuk dapat berkontribusi menyampaikan gagasan ilmiah di bidang hukum melalui karya tulis ilmiah pada jurnal ilmiah yang dikelola oleh Pusat JDIHN BPHN, yaitu Majalah Hukum Nasional dan Indonesian Law Journal. Selain itu disampaikan juga mengenai kerja sama untuk saling bertukar informasi mengenai kelengkapan koleksi dokumen hukum yang ada di Perpustakaan Universitas Kristen Indonesia dengan Pusat JDIHN (Inter Library Loan/Layanan Silang Perpustakaan).

Literasi Lainnya

Card image cap

AUDIENSI LPSK DAN BPHN BAHAS PENGUATAN LITERASI HUKUM DAN PENINGKATAN KOMPETENSI ANALIS HUKUM

01 Oktober 2025
Card image cap

Implemetasi dan evaluasi pengelolaan website JDIH Kementerian PUPR

01 Oktober 2025
Card image cap

PENGUATAN JDIH KKP MELALUI ASISTENSI E-REPORT DAN PENGISIAN METADATA DOKUMEN HUKUM

01 Oktober 2025